Kedatangan Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dimanfaatkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk menyampaikan aspirasi terkait infrastruktur dan transportasi.
Gubernur Kalimantan Selatan H. Sahbirin Noor diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Roy Rizali Anwar mengatakan, kedatangan Komisi V membawa angin segar bagi pembangunan Kalimantan Selatan.
“Pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, bendungan dan pelabuhan sangat kami butuhkan. Apalagi dikaitkan dengan posisi Kalsel sebagai gerbang Ibu Kota Negara,” katanya.
Disampaikanya, Pemprov Kalsel mengusulkan sejumlah infrastruktur strategis seperti jalan Lintas Banjarbaru-Batulicin, jalan akses Bandara Syamsudin Noor, Jembatan Penghubung Pulau Laut Pulau Kalimantan, Jembatan Duplikasi Paringin, jalan lintas tengah Mataraman-Sungai Ulin.
Kemudian, Jalur Kereta Api Tanjung Banjarmasin, pengembangan Pelabuhan Trisakti, Pelabuhan Swarangan, Bandara Warukin, Bendungan Riam Kiwa, Bendungan Kusan, pengendali Banjir HST, Bendungan Pancur Hanau HST, Penanggulangan Kekumuhan Kawasan Perkotaan, Rumah Susun ASN Banjarbakula, Pegembangan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Banjarbakula, Pemenuhan Air Bersih dan Sanitasi Pedesaan serta Bus Rapit Transit Banjarbakula.
Dirinya berharap perhatian dari pemerintah pusat, agar jalan lintas Banjarbaru – Batulicin, mendapat prioritas untuk pembiayaan pembangunannya. Jalan lintas ini akan menghubungkan kawasan strategis nasional Banjarbakula dengan Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Industri Batulicin, juga mempersingkat waktu tempuh sekitar 2,5 jam dari akses jalan yang ada saat ini.
“Kami yakin, jika jalan lintas terwujud, maka dampaknya sangat besar untuk perkembangan ekonomi, sosial budaya, pariwisata dan pertumbuhan industri,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaifullah Tamliha mengatakan, kedatangan pihaknya ke Kalimantan Selatan untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait pengembangan infrastruktur dan transportasi.
“Kunker ini dalam rangka mendengarkan permasalahan yang dihadapi oleh Provinsi Kalsel, terkait dengan pembangunan infrastruktur dan transportasi,” katanya.
Menurutnya, kunker ini sangat penting, mengingat pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 mendatang.
“Mulai Juni sampai agustus 2022 adalah masa untuk menampung aspirasi kemudian diperjuangkan untuk kepentingan bangsa dan negara pada 2023 mendatang,” sebutnya.
Syaifullah Tamliha juga akan menyerahkan aspirasi dari Gubernur Kalsel dan Bupati Wali Kota secara langsung ke Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat maupun Menteri Perhubungan.
Menurutnya, ada beberapa aspirasi yang sudah terakomodir dan akan dilaksanakan pembangunanya salah satunya adalah Bendung Riam Kiwa. “Insyallah pembangunan Bendung Riam Kiwa akan dimulai pada akhir tahun ini,” ucapnya.
Keberadaan bendungan ini sangat penting untuk mereduksi banjir di sekitaran Kabupaten Banjar.
Dirinya berharap usulan strategis Kalimantan Selatan dapat terakomodir sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sebelumnya Sekda Prov Kalsel bersama anggota Komisi DPR RI meninjau rencana pembangunan jembatan kembar di Kabupaten Balangan.
