Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PANRB) RI menyerahkan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Instansi pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten/kota se-Indonesia, Selasa (5/3/2022).
Acara bertajuk SAKIP & RB Award 2021 ini digelar secara daring dan luring sedikitnya terdapat 44 perwakilan instansi pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota yang menerima penghargaan secara langsung.
Selebihnya mengikuti kegiatan secara daring termasuk dari Kabupaten Barito Kuala (Batola) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel). Sementara instansi lainnya maupun masyarakat bisa menyaksikan melalui kanal Youtube Kementerian PANRB dan rbkunwas.
Dari Kabupaten Batola acara yang mengusung tema “Synergy Together, Change for Better”, ini diikuti Wakil Bupati (Wabup) H Rahmadian Noor, Kepala Inspektorat Ismet Zulfikar, Kabag Organisasi H Ibadurrahman, dan sejumlah SKPD terkait.
Dari hasil pengumuman untuk kategori SAKIP Kabupaten Barito Kuala mendapat predikat B (Baik) sedangkan Reformasi Birokrasi (RB) mendapat predikat CC (cukup baik). Predikat yang diraih Batola saat ini sama dengan predikat yang diraih tahun 2020 lalu.
Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, Rini Widyantini mengatakan, hasil evaluasi tahun 2021 ini secara nasional menunjukan tendensi yang positif.
Bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang konsisten melakukan berbagai perbaikan sehingga mendapatkan predikat B, BB, A, dan AA, Rini atas nama pemerintah, menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya. Sedangkan bagi kabupaten/kota yang mendapat predikat C dan CC disarankan untuk meningkatkan komitmen dan fokus pada peningkatan kinerja untuk memberikan manfaat dan dampak signifikan bagi masyarakat.
Sementara Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemen-PANRB, Erwan Agus Purwanto menerangkan, penyerahan hasil evaluasi SAKIP dan RB Award 2021 dilaksanakan sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan kepada instansi pemerintah yang telah mampu menunjukan berbagai perubahan dan inovasi dalam tata kelola pemerintahan.
Salah satu tujuannya, lanjutnya, untuk menunjukan kepada masyarakat akan reformasi birokrasi yang telah memiliki hasil nyata serta birokrasi yang terus berbenah menuju terciptanya good governance.
“Tahun 2021 ini evaluasi telah dilakukan terhadap 79 kementerian lembaga, 34 provinsi untuk SAKIP dan RB serta 949 kabupaten/kota untuk SAKIP dan 441 kabupaten/kota untuk RB dengan total unit yang menjadi sampel evaluasi mencapai 22.000 unit,” ungkap Erwen.
Dari hasil evaluasi, sambungnya, terjadi peningkatan rata-rata nilai SAKIP pada tingkat kementerian lembaga menjadi 71,30 dari sebelumnya 70,75. Pada pemerintah provinsi menjadi 70,88 dari sebelumnya 70,02. Sedangkan pada pemerintah kabupaten/kota menjadi 61,60 dari sebelumnya 60,68.
Erwin menambahkan, pada penilaian RB partisipasi pemerintah daerah dalam melaksanakannya semakin meningkat yang ditandai adanya penambahan 50 pemerintah kabupaten/kota yang baru menyampaikan PMPRB.
Sedangkan di sisi rata-rata nilai nasional mengalami peningkatan baik pada tingkat kementerian lembaga pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dengan rincian 75,65 dari 74,93, untuk kementerian lembaga 65,63 dari sebelumnya 64,28, untuk pemerintah provinsi dan untuk kabupaten/kota 54,44 dari sebelumnya 53,85
