Bupati Barito Kuala (Batola) Hj Noormiliyani A.S menerima audensi Kepala Kantor Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A1 Banjarmasin, Tri Ananto Putro, Selasa (29/3/2022).
Kehadiran Tri Ananto Putro yang didampingi seorang stafnya dalam rangka apresiasi dan pemberian penghargaan atas kinerja terbaik se-Kalimantan Selatan (Kalsel) dalam pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik serta pengelolaan Dana Desa Tahun 2021.
Selain menyerahkan dua penghargaan, kunjungan Kepala KPPN Banjarmasin ini sekaligus untuk mengoordinasikan beberapa hal krusial mengenai pengelolaan keuangan (APBN) yang terkait dengan Pemkab Batola.
Beberapa hal krusial tersebut di antaranya terkait DAK Fisik, Dana Desa, Pagu APBN yang diperuntukan kepada Satker Vertikal, Dana BOS, Rekonsiliasi Pajak Pusat atas Beban APBD, dan Pemberdayaan UMKM melalui Marketplace/Digipay melalui sejumlah pembiayaan seperti BRI, BNI, Mandiri, dan sejumlah vendor.
Khusus terkait DAK Fisik, Kepala KPPN Banjarmasin Tri Ananto Putro, menyinggung belum terdapatnya realisasi yang dilakukan hingga Maret 2022. Padahal pagu yang tersedia di triwulan I lebih dari Rp138 miliar.
“Sekarang triwulan I tinggal 2 hari lagi berakhir, kami harapkan SKPD-SKPD yang mengelola DAK Fisik ini segera bergerak biar bisa cair. Sebab jika cepat cair masyarakat juga bisa lebih cepat menikmatinya,” paparnya.
Selain soal pagu triwulan 1 tahun 2022, lelaki berkacamata itu juga mempertanyakan tidak terserapnya DAK Fisik Batola tahun 2021 lebih dari Rp5 miliar. Untuk itu Ananto berpandangan perlunya dilakukan evaluasi dan penelusuran apakah akibat nilai kontrak yang tidak sebesar pagu atau terdapatnya kegiatan yang tidak dilaksanakan.
Sementara menyangkut Dana Desa yang hingga akhir triwulan I penyalurannya baru mencapai 17,67 persen dari total pagu Rp147,7 miliar lebih, Kepala KPPN Banjarmasin ini menyarankan perlunya keaktifan SKPD terkait dalam membina para aparat desa agar bisa bergerak lebih cepat terutama dalam mempersiapkan persyaratan seperti penyiapan APBDes serta dokumen-dokumen lainnya.
Menyinggung Pagu APBN yang diperuntukan kepada Satker Vertikal, Ananto menerangkan, tahun 2022 nilainya mencapai lebih Rp5 miliar (7 persen) dari total anggaran yang dikelola Batola.
Ia mengatakan, pagu APBN dari Satker Vertikal ini bisa dimanfaatkan untuk pembiayaan ultra mikro melalui lembaga penyalur seperti KSPS BMT UGT Sidogiri, KSPPSA BMT Bina Ummat Sejahtera, Koperasi Mitra Dhuafa, Pegadaian, dan PNM.
Saat ini, papar Ananto, fasilitas ini keberadaan debiturnya sangat rendah di Batola hanya 163 buah sementara di daerah lainnya sudah ribuan. Padahal fasilitasnya sangat bermanfaat untuk pengembangan UMKM dan usaha mikro lainnya agar bisa bangkit dan berkembang.
Dalam pertemuan ini, Ananto juga menyinggung Dana BOS, dimana pada tahun 2022 alokasi yang disediakan untuk Batola mencapai Rp48,5 miliar lebih. Sedangkan realisasi serapan hingga 28 Maret baru mencapai 11,6 persen.
Besarnya anggaran yang tersedia ini, papar Ananto, lantaran di tahun 2022 pemerintah juga memasukan alokasi Dana BOS untuk PAUD yang pada tahun-tahun sebelumnya tidak dimasukan.
“Mudah-mudahan besarnya Dana BOS yang tersedia ini juga bisa dimanfaatkan dengan baik,” harapnya.
Menanggapi penghargaan yang diberikan, Bupati Batola Hj Noormiliyani AS, menyatakan apresiasi dan rasa syukur. Terlebih terhadap penghargaan pengelolaan Dana Desa yang sama sekali tidak disangka meraih hasil yang terbaik.
Sementara menyangkut Pagu APBN yang diperuntukan kepada Satker Vertikal, Dana BOS, Rekonsiliasi Pajak Pusat atas Beban APBD, dan Pemberdayaan UMKM melalui Marketplace/Digipay, mantan Ketua DPRD Provinsi Kalsel ini menekankan, SKPD terkait agar melakukan tindaklanjut untuk perbaikan ke depan.
