Vinkmag ad

Kejati Kalsel Didesak Ambil Alih Kasus Sawit dari Kejari Batola

Massa demo soal kasus pengelolaan sawit di depan Kejaksaan Tinggi Kalsel, Senin (15/11/2021).

Aktivis anti korupsi desak Kejati Kalsel ambil alih penanganan kasus tukar guling lahan sawit transmigran dari Kejari Batola, Senin (15/11/2021).

Lambannya penanganan kasus tukar guling lahan sawit di lokasi transmigran di Desa Kolam, Kecamatan Wanaraya, Kabupaten Barito Kuala (Batola) membuat LSM KAKI Kalsel prihatin atas nasib masyarakat yang dirugikan. Karena itu LSM KAKI Kalsel mendesak agar kasus yang yang ditangani Kejari Batola diambil alih oleh Kejati Kalsel.

Hal tersebut disampaikan Direktur LSM KAKI Kalsel, Akhmad Husaini saat menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Datangi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Selatan. Menurutnya, para pemilik lahan dan petani sangat dirugikan oleh pihak KUD Jaya Utama yang bermitra PT Agri Bumi Sentosa (ABS) sejak perjanjian plasma sawit di Desa Kolam Kanan tersebut.

“Melihat kerugian masyarakat ini, maka masyarakat menuntut agar sertifikat dan lahan mereka dikembalikan, serta proses hukumnya agar diambil Kejati Kalsel. Kita berharap kasus ini diusut tuntas termasuk dugaan keterlibatan orang-orang penting,” tegas Husaini.

Aksi unjuk rasa damai dari puluhan massa LSM KAKI Kalsel ini diterima oleh Kejati Kalsel melalui Kasi Penkum
R. Novelino S. Ia menyambut positif aspirasi para pengunjuk rasa dan menindaklanjuti termasuk kasus lainnya yang telah disampaikan ke Kejati Kalsel oleh LSM KAKI Kalsel sebelumnya.

==============

Diketahui kasus plasma sawit antara petani dan KUD Jaya Utama yang bermitra dengan PT Agri Bumi Sentosa (ABS) di Desa Kolam Kanan, Kecamatan Wanaraya, Kabupaten Barito Kuala ini sudah di tangani oleh Kejaksaan Negeri Batola usai dibentuk Tim khusus yang terdiri dari Kasi Pidsus dan Kasi Intel Kejari Batola hingga tahap penyelidikan 27 Juli lalu, kemudian diperpanjang hingga 21 Oktober 2021 lalu.

Terbaru Naik ke tahap penyidikan, kasus polemik kelapa sawit plasma yang ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Batola berlanjut.

Lantaran didapati dugaan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara, kasus ini berlanjut ke tahap penyelidikan bidang Pidana Khusus Kejari Batola 21 Oktober 2021 kemarin.

“Pada hari ini kami sudah melakukan expose, untuk kasus plasma sawit ini tim berpendapat perkara dapat dinaikan ke penyelidikan Pidsus untuk lebih dalam,” kata Hamidun Noor, Kasi Intel Kejari Batola.

Dikatakan Hamidun saat melakukan penyelidikan tim Intel telah menemukan perbuatan melawan hukum yang diduga mengakibatkan kerugian negara. Kedepan dalam penyelidikan di Pidsus dirinya mengharapkan masyarakat bersabar menunggu berjalannya proses hukum yang telah kejaksaan laksanakan.

Ditanya mengenai durasi penyelidikan Pidsus, ia mengatakan sesuai SOP, yakni 30 hari kerja dan jika diperlukan bisa diperpanjang 30 hari lagi. Dengan kejelasan tahapan itu, pihaknya pun meminta masyarakat tetap sabar menunggu jalannya proses hukum ini.

Sebelumnya, ketiga pihak baik petani plasma, KUD Jaya Utama dan PT ABS telah dua kali melakukan mediasi duduk bersama, namun belum mendapatkan titik terang.

Para petani menuntut tiga permintaan, yakni lahan dan sertifikat dikembalikan serta dirawat sendiri. Hal ini berkenaan karena petani dari empat kecamatan tersebut sudah tidak percaya dengan KUD Jaya Utama dalam pengelolaan lahan sawit mereka selama kurang lebih 11 tahun terakhir.

Petani plasma portal akses masuk perusahaan

Sebelumnya, ketiga pihak baik petani plasma, KUD Jaya Utama dan PT ABS juga dua kali melakukan mediasi duduk bersama, dengan di fasilitasi oleh Kesbangpol Batola namun belum mendapatkan titik terang.

Para petani menuntut tiga permintaan, yakni lahan dan sertifikat dikembalikan serta dirawat sendiri.

Hal ini berkenaan karena petani dari empat kecamatan tersebut sudah tidak percaya dengan KUD Jaya Utama dalam pengelolaan lahan sawit mereka selama kurang lebih 11 tahun terakhir.

Aksi demo di depan Kejaksaan Negri Batola juga dilalukan hingga akhirnya kejaksaan mengambil alih kasus ini namun belum menemukan titik terang. Lantaran kecewa pihak KUD bebas lalu-lalang untuk memanen hasil sawit, para petani plasma melakukan pemortalan.

Vinkmag ad
Bagikan ini :

Read Previous

Bupati Melantik 9 Pejabat Tinggi Pratama Pemkab Batola

Read Next

Kejari Balangan Akan Tindak Tegas Mafia Tanah

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular