Sikap Saidan Fahmi DPRD Banjar soal Pansus SOTK

Anggota Komisi II DPRD Banjar, Saidan Fahmi.

Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Banjar, Saidan Fahmi, angkat suara atas perdebatan Panitia Khusus Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK). Terhadap Perda SOTK, kata Saidan, pihak eksekutif semula mengajukan jumlah perangkat daerah sebanyak 26 SKPD dari sebelumnya berjumlah sebanyak 31.

“Hal ini sudah kami bahas di Bapemperda DPRD Banjar sebelum diserahkan ke Panita Khusus,” kata Saidan Fahmi lewat keterangan tertulis kepada banjarhits.com, Kamis (14/10/2021).

Atas usulan eksekutif, Pansus kemudian mewacanakan sebanyak 23 SKPD. Terhadap jumlah, menurut Saidan, sebenarnya tidak masalah berapun. “Saya beberapa kali mengkritik soal penggabungan yang menyalahi ketentuan,” lanjut Saidan Fahmi.

Bagi Saidan, sebetulnya hal yang paling utama untuk dikedepankan adalah soal sinkronisasi dengan regulasi di atasnya terkait dengan penyusunan Perda SOTK. Kemudian soal kebutuhan daerah yang dilihat dari kacamata RPJMD sebagai penjabaran Visi dan Misi Bupati.

DPRD sebagai mitra kerja eksekutif, kata dia, semestinya legislatif harus menyadari bahwa rumusan RPJMD adalah penjabaran visi dan misi Kepala Daerah terpilih.

“Sehingga kebutuhan apa yang diinginkan eksekutif untuk merealisasikan visi dan misi sedapat mungkin kita penuhi, bukan terkesan menghalang-halangi kerja eksekutif agar visi dan misi kepala daerah tidak tercapai melalui rumusan Perangkat daerah yang dipaksakan menurut versi pansus SOTK DPRD Banjar,” kata Saidan Fahmi menegaskan.

Ia mengingatkan tentang wacana penggabungan Bapelitbang dan BKDPSDM oleh Pansus. Menurut Saidan, wacana tersebut melanggar PP 18 tahun 2016. Perdebatan tersebut sempat ramai di publik melalui media masa dan medsos. Setelah dikonsultasikan ke Kemendagri, akhirnya penggabungan tersebut diurungkan.

“Saat ini muncul lagi wacana penggabungan DPMPTSP dengan Disnakertrans oleh Pansus SOTK. Hal ini bertentangan dengan Permendagri 25 Tahun 2021 tentang DPMPTSP,” ucap kader Partai Demokrat itu.

BACA JUGA  Kalsel Menuju Investasi Level Dunia

Misalnya dalam pasal 2 Permendagri Nomor 25 Tahun 2021 menyebutkan bahwa Peraturan Menteri ini bertujuan sebagai pedoman pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang tidak merumpun atau dirumpunkan dengan urusan pemerintahan lainnya yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

“Bahkan dalam ketentuan peralihan yakni pasal 12 Permendagri tersebut menegaskan bahwa bagi pemerintah daerah kabupaten/kota yang DPMPTSP masih merumpun atau dirumpunkan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah lainnya karena intensitas perizinan berusaha, investasi, pendapatan asli daerah rendah, dan keterbatasan sumber daya aparatur, wajib menyesuaikan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak peraturan menteri ini diundangkan,” ucap Saidan Fahmi.

Ia khawatir jika pansus memutuskan Raperda bertentangan dengan peraturan di atasnya, maka akan terjadi bentrokan norma. Alhasil, kata Saidan, besar kemungkinan perda ini nanti batal demi hukum, karena ada azas Lex Superior Derogat Legi Inferior.

Vinkmag ad
Bagikan ini :

diananta putra sumedi

Editor

Read Previous

Beritakan Dugaan Korupsi, Jurnalis Asrul Dituntut 1 Tahun

Read Next

Maulid Nabi di Desa Sei Punggu Batola

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *