Mural, Ideologi, dan Demokrasi

Grafiti di Kota Banjarmasin.

Dalam dua pekan terakhir, kita diramaikan mural mirip Presiden Joko Widodo di sudut Kota Tangerang. Yang bikin riuh, mural yang tecetak di tembok itu seolah menampilkan rupa mirip pemimpin negara dengan mata tertutup tulisan ‘404: Not Found’.

Aparat negara memaknai gambar itu mengandung pertentangan atas figur tertinggi otoritas negara saat ini: Presiden Joko Widodo. Walhasil, aparat menghapus mural tersebut. Di tempat lain dalam waktu hampir bersamaan, aparat turut menghapus beberapa mural yang dinilai melanggar aturan.

Ruang percakapan publik pun dihiasi pro kontra atas tindakan aparat negara. Dalih aparat menghapus mural karena presiden sebagai simbol negara, dan sebagian mural yang dihapus karena menyalahi peruntukan ruang.

UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, jelas menyatakan simbol negara terdiri atas Garuda Pancasila, Bahasa Indonesia, Indonesia Raya, dan bendera Merah Putih. UUD 1945 juga tidak menyebutkan eksplisit presiden sebagai lambang negara.

Simbol-simbol ini sebagai landasan fundamental negara bangsa Indonesia yang berdaulat. Adapun presiden dan wakil presiden jabatan politik yang dipilih lima tahun sekali lewat Pemilu.

Mural Dalam Bingkai Kerja Ideologi

Kita coba bergeser ke Kampung Pancasila di kawasan Galur, Johar Baru, Jakarta Pusat. Aparat tidak mengusik aneka mural bergenre nasionalisme dan kepahlawanan. Dua sikap yang kontras atas pemaknaan mural meneguhkan bahwa aparat ingin mempertahankan relasi dominasi negara terhadap warganya sebagai subjek politik. Dalam konteks sosial-historis, mobilisasi makna lewat simbol- termasuk mural- membuka ruang diskursus ideologi.

Maximilian Karl Emil Weber (Max Weber) dalam buku karya John B. Thompson, mengartikulasikan lima kerja ideologi: legitimasi, penipuan, unifikasi, fragmentasi, dan reifikasi. Fenomena kampung Pancasila bisa dielaborasi lewat pendekatan kerja legitimasi karena dapat membangun dan melestarikan relasi dominasi.

BACA JUGA  Dinamika Teddy-Benny Terpilih Jadi Ketua-Sekretaris AJI Balikpapan

Untuk menguatkan klaim legitimasi, ada tiga bentuk landasan strategi konstruksi simbol: rasionalisasi, universalisasi, dan narativisasi. Hal ini diharapkan mewujudkan kepatutan dan dukungan dari warga negara atas sebuah ide dan gagasan.

Dalam satu tarikan nafas, mural kepahlawanan dan nasionalisme di kampung Pancasila adalah contoh bagaimana ketiga strategi konstruksi simbol bekerja simultan. Aneka gambar menampilkan heroisme masa lalu dan kehidupan hari ini sebagai nilai sikap yang mesti dilestarikan. Mural-mural ini syarat akan mobilisasi makna bentuk simbol yang dilegitimasi negara.

Sebaliknya, negara terkesan mendelegitimasi mural kontroversial mirip gambar Presiden Jokowi, dan grafiti bertuliskan ‘Dipaksa Sehat di Negara yang Sakit’ di Pasuruan. Adapun di Kota Banjarmasin, petugas menghapus grafiti ‘Wabah Sebenarnya Adalah Kelaparan’.

Saya menangkap pesan ada keresahan individu dari mural kontroversial itu. Gambar dan tulisan yang menyiratkan keprihatinan atas kondisi bangsa. Si pelukis mural merasakan langsung kondisi riil bangsa lewat pesan yang membanjiri ruang komunikasi massa.

Penanganan Covid-19 yang berlarut, ketimpangan ekonomi yang masih besar di pelosok negeri, dan penegakan hukum yang tebang pilih, adalah tiga contoh bagaimana negara ini dalam kondisi tidak baik-baik saja. Penerima pesan tertentu dari arus komunikasi massa – si pelukis mural– tergerak menuangkan akumulasi kegelisahan ke dalam bentuk mural dan grafiti.

Aparat negara pun kemudian mengkonstruksi gambar yang dibuat si pelukis sebagai tindakan pelecehan simbol negara dan mengganggu ketertiban umum. Tak puas hanya menghapus mural, polisi mengejar keberadaan si pelukis. Belakangan, polisi menghentikan pencarian terhadap sosok penulis ‘404: Not Found’.

Sikap si pelukis mural oleh negara bisa dimaknai lewat pendekatan kerja fragmentasi. Kerja ideologi lewat klaim fragmentasi butuh dua strategi konstruksi simbol: diferensiasi dan expurgation (pembuangan). Individu pelukis tidak menyatu dalam komunitas kolektif yang mendukung negara atas gagasan tertentu. Negara menempatkan si pelukis sebagai individu yang berusaha melawan kelompok dominan.

BACA JUGA  Bantuan Berdatangan untuk Korban Kebakaran Satui

Dalam waktu bersamaan, negara juga menerapkan kerja ideologi lewat klaim unifikasi yang mendasarkan dua strategi konstruksi simbol: standardisasi dan simbolisasi dari kesatuan. Negara sepertinya ingin menguatkan relasi dominasi dengan tidak mentolerir perbedaan, dan menciptakan kesamaan kolektif lewat mobilisasi makna.

Demokrasi dan Kebebasan Berekspresi

Bingkai negara demokrasi di Indonesia jelas memberikan ruang kebebasan berekspresi, salah satunya kritik sosial di ruang publik. Konsitusi menjamin daulat rakyat atas hak berpendapat, seperti termaktub dalam Pasal 28E ayat 3 dan Pasal 28F UUD 1945. Pasal 22 ayat 3 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, menguatkan jaminan kebebasan ekspresi.

Kita patut melipir menengok bagaimana Serikat Mural Surabaya (SMS) membangun kesadaran kolektif akan pentingnya perlawanan atas kondisi bangsa kekinian. Gambar dan narasi tampil bercorak melawan penindasan. Pada 27 Mei 2021, SMS menampilkan karya mural bertajuk Indonesia Sedang Tidak Baik-Baik Saja.

Gambar eksploitasi sumber daya alam, petani, dan tahanan KPK dipadukan narasi ‘NKRI arga Nego’, ‘Bisnis Vaksin’, dan ‘Investor’. Toh, mural ini tetap aman dari represi aparatur negara. Sikap negara atas mural SMS dapat diartikulasikan lewat cara kerja ideologi model reifikasi dengan strategi konstruksi simbol naturalisasi. Negara menempatkan karya mural SMS sesuatu yang lazim. Strategi konstuksi simbol naturalisasi menawarkan solusi moderat di tengah demokrasi. Warga tetap leluasa menyalurkan kritik lewat mural, tanpa khawatir direpresi aparatur negara.

Elit pemerintahan sebaiknya merespons mural dan grafiti kontroversial itu sebagai kritik konstruktif. Kita mesti komitmen atas substansi demokrasi sebagai sistem politik di Indonesia. Sikap legawa elit politik dibarengi evaluasi kinerja jauh lebih elegan.

Diananta Putra Sumedi
(CEO banjarhits.com dan alumni Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga, Surabaya)

BACA JUGA  Demo UU Ciptaker, Mahasiswa Jemput Korlap yang Diciduk Polda Kalsel
Vinkmag ad
Bagikan ini :

admin

Read Previous

Digugat Cerai Istri, Bapak Pukuli Anak Kandung

Read Next

Amandemen UUD 1945 Jangan Elitis

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *