Soal PKPU, OJK Bisa Menilai Kembali Satu Tahap

Pembicara FGD PKPU terhadap LJK.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama dengan Jaksa Pengacara Negara (JPN) dan INTEGRITY Law Firm menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Penilaian Kembali bagi Pihak Utama (PKPU) terhadap Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam rangka Kondisi yang Mendesak”, Selasa (3/8/2021). FGD ini dihadiri oleh internal OJK dari berbagai satuan kerja dan jaksa pengacara negara, Kejaksaan Agung RI.

Hadir sebagai narasumber, Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D., (Advokat Utama INTEGRITY Law Firm, Guru Besar Hukum Tata Negara), Feri Wibisono, S.H., LL.M., C.N, (Jaksa Agung Muda bidang Perdata dan Tata Usaha Negara) dan Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M. (Akademisi FH UGM).

Dalam acara itu, Suharjo selaku Direktur Litigasi dan Bantuan Hukum OJK menyampaikan bahwa PKPU terhadap LJK sangat penting dalam rangka menjaga serta melindungi kepentingan masyarakat, khususnya dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Namun, seringkali OJK dihadapkan pada situasi konkret baru di mana aturan yang tersedia tidak cukup untuk menjangkau masalah tersebut.

Berdasarkan keahlian hukum dan berbekal pengalaman praktik yang kuat, para narasumber hadir memberikan jawaban dan masukan kepada OJK dari sudut pandang keahlian hukum serta pengalaman praktik.

“Konsep hukum universal memberikan fleksibilitas bagi lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Jika ditemukan kondisi-kondisi abnormal yang menghambat tujuan lembaga negara, maka hal-hal bersifat prosedural dapat dikesampingkan. Asalkan tetap berdasarkan good-faith dan jauh dari sifat koruptif,” jelas Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.

Senada dengan Denny, Feri Wibisono juga menyinggung peluang OJK melakukan diskresi dalam hal dihadapkan pada kondisi-kondisi tertentu. Kata Feri, UU Administrasi Pemerintahan mengatur penggunaan diskresi bagi lembaga negara, hal ini memang disediakan dalam rangka pemerintah menemukan hambatan yang bersifat faktual dan baru. “Sementara keputusan harus segera diambil,” terang Feri.

BACA JUGA  KPU Kutim: Pilkada Utamakan Prokes dan Demokrasi

Zainal Arifin Mochtar memperkuat argumentasi yang disampaikan dua narasumber sebelumnya. OJK dapat melakukan tindakan diskretif berupa PKPU satu tahap dalam keadaan dan waktu tertentu untuk menghindari dari suatu keadaan yang tidak diharapkan, terlebih OJK adalah lembaga yang bersifat self-regulatory body.

Berbagai argumentasi dan penjelasan dari para narasumber dirasa memberikan masukan yang sangat berarti bagi OJK, khususnya guna mengantisipasi langkah-langkah ke depan. Yustinus selaku bagian dari Departmen Hukum OJK menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya FGD ini.

“Kami sangat berterima kasih kepada seluruh narasumber dan peserta yang hadir. Materi yang disampaikan sangat berguna sebagai pegangan bagi OJK merumuskan penyempurnaan aturan dan dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi ke depannya,” tutup Yustinus.

Vinkmag ad
Bagikan ini :

admin

Read Previous

Menko PMK: Obat Antivirus dan Oksigen Harus Tersedia di Puskesmas

Read Next

DPRD Kalsel Usulkan BirinMu Segera Dilantik

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *