Polisi Terus Dalami Dugaan Tambang Ilegal di Angsana

Romeir Emma Rivilia (tengah) saat di depan Ditreskrimsus Polda Kalsel, Kamis (29/7/2021).

Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah (Ditkrimsus Polda) Kalimantan Selatan kembali memanggil saksi dari PT Anzawara Satria untuk dimintai keterangan, Kamis (29/7/2021).

Romeir Emma R Rivilla saksi yang memenuhi undangan memberikan keterangan selama enam jam di kantor Ditkrimsus Polda Kalsel. Kepada penyidik, Emma memaparkan serangkaian fakta dugaan penambangan ilegal di lahan konsensi milik PT Anzawara Satria, yang terletak di Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu.

Dia menyebut terakhir ke lokasi tambangan, terhitung ada belasan alat berat yang beroperasi di konsensi PT Anzawara Satria. Emma meminta ketegasan aparat penegak hukum untuk menindak tegas oknum yang diduga melakukan tindakan tambang ilegal.

Bukan tanpa alasan, Emma menyebut Polri sudah berkomunikasi untuk memberantas tambang ilegal yang merugikan negara. “Kalau terus-terusan seperti ini, sudah berapa kerugian negara?,” tanya manager eksternal PT Anzawara Satria ini.

“Kami tunggu implementasi dari komitmen Polri di Banua kita,” tambahnya.

Ketika disinggung terduga pelaku penambang ilegal? Emma mengaku tidak tahu aktor intelektual dibalik tambang ilegal. Kendati demikian, pihaknya menaksir kerugian sudah mencapai Rp 10,5 miliar karena adanya aktivitas tambang ilegal di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) Anzawara Satria.

Dia meminta perlindungan hukum agar oknum penambang tanpa izin (Peti) ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Emma menyebut oknum tersebut patut dikenakan kasus ini Pasal 158 UU Nomor 3/2020 tentang Perubahan UU No 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.

Sekadar diketahui, PT Anzawara Satria telah mengadukan kasus tersebut ke Ditkrimsus Polda Kalsel awal bulan ini. Kasus tersebut masih bergulir di meja penyidik Ditkrimsus Polda Kalsel.

Tidak hanya melapor ke Polda Kalsel, PT Anzawara Satria juga melaporkan kasus tersebut ke Bareskrim Polri. Dugaan tambang ilegal, sempat mencuat saat wakil Ketua Komisi III Pangeran Khairul Saleh menyampaikan dugaan adanya 20 IUP Ilegal di Kabupaten Banjar, saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Polri.

BACA JUGA  PGRI Tanbu Kirim Bantuan Korban Banjir Kalsel
Vinkmag ad
Bagikan ini :

admin

Read Previous

Batola Raih Penghargaan Kabupaten Layak Anak

Read Next

Safrizal Minta Penyaluran Bantuan Beras PPKM Dipercepat

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *