Kelompok 4 Kirim Somasi Hasil Seleksi Komisioner KPID Kalsel

Logo KPI.

Empat orang yang tidak lolos menjadi komisioner Komisi Penyiaran Informasi Daerah (KPID) Kalimantan Selatan mengirimkan somasi kepada Ketua DPRD Kalsel. Mereka menolak hasil uji kelayakan dan kepatutan Komisioner KPID Kalsel periode 2021-2024.

“Dengan surat somasi ini, kami berharap kepada DPRD Provinsi Kalsel khususnya Komisi I DPRD Provinsi Kalsel, agar memberi pertanggungjawaban terbuka, baik melalui mediasi, audiensi, dan konprensi press bersama terkait penyelesaian masalah hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and propert est) yang dilakukan oleh Komisi I DPRD Provinsi Kalsel,” tulis koordinator Kelompok 4, Fahmi Amrusi, Senin (12/7/2021).

Selain Fahmi Amrusi, ada nama Guperan Sahyar Gani, Daddy Fahmanadie, dan Muhammad Syaukani yang menolak hasil seleksi KPID Kalsel.

Menurut Fahmi, apabila somasi ini diabaikan atau tidak diindahkan oleh Komisi I DPRD Provinsi Kalsel, maka Kelompok 4 akan melakukan langkah-langkah advokasi secara bersama atau didampingi oleh penasihat hukum untuk mencari keadilan.
 
Kelompok 4 meminta pihak-pihak terkait seperti Badan Kehormatan DPRD Kalsel, Komisi Informasi Kalsel, Ombudsman, dan Komnasham RI untuk menyelidiki dan melakukan tindakan terkait hasil uji kelayakan yang dianggap tidak konsitsten, akuntabel, dan melanggar sederet peraturan undang-undang.
 
Peraturan yang dimaksud Fahmi, seperti UUD 1945, UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Peraturan KPI Nomor 2/P/KPI/04/2011, dan Peraturan MA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
 
Menurut dia, ada legal standing bahwa proses penilaian UKK (uji kelayakan dan kepatutan) atau fit and proper test itu tidak transparan dan akuntabel. “Tidak ada kriteria penilaian yang jelas yang sesuai dengan peraturan yang berlaku,” lanjut Fahmi Amrusi.

Pihaknya juga menyoroti proses pelaksaaan UKK dari pihak Komisi 1 tidak konsukuen dengan waktu. Materi yang diujikan kepada peserta tidak sesuai pernyataan sekretaris Komisi ada pemberataan media.
 
“Hasil penilaian cacat hukum, baik secara administrasi maupun formil. Dugaan pelanggaran HAM kepada para peserta fit and proper test. Dan mosi tidak percaya kepada hasil UKK(uji kelayakan dan kepatutan) atau fit and proper test, yang dilakukan oleh DPRD Kalsel oleh Komisi 1,” tulis Fahmi.

BACA JUGA  Pemprov Kalsel Diminta Akselerasi Aturan Turunan UU Ciptaker
Vinkmag ad
Bagikan ini :

diananta putra sumedi

Editor

Read Previous

GABSI Balangan Kirim 9 Atlet ke POPDA Kalsel

Read Next

Semen Conch Kalsel Akan Perbaiki Kerusakan Jalan

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *