Kelompok 7 Ancam Gugat Hasil Seleksi Komisioner KPID Kalsel

Logo KPI.

Tujuh orang yang gagal lolos menjadi komisioner Komisi Informasi Penyiaran Daerah (KPID) Kalimantan Selatan menolak hasil uji publik di Komisi I DPRD Kalimantan Selatan. DPRD Kalsel telah menetapkan tujuh orang komisioner terpilih KPID Kalsel periode 2021-2024.

“Kami menyatakan menolak hasil keseluruhan pada test yang dilaksanakan oleh komisi I DPRD Kalsel tersebut,” tulis juru bicara Kelompok 7, Fahmi Amrusyi kepada banjarhits.com, Sabtu (10/7/2021).

Kelompok 7 merujuk tujuh orang calon komisioner KPID Kalsel yang gagal diangkat sebagai komisioner terpilih. Semula ada 14 orang calon komisioner yang ikut uji kepatutan dan kelayakan di Komisi I DPRD Kalsel pada pekan terakhir Juni 2021 dan awal Juli 2021.

Kelompok 7 juga meminta pihak-pihak terkait seperti Badan Kehormatan DPRD Kalsel, Komisi Informasi Kalsel, Ombudsman, dan Komnasham RI untuk menyelidiki dan melakukan tindakan terkait hasil uji kelayakan yang dianggap tidak konsitsten, akuntabel, dan melanggar sederet peraturan undang-undang.

Peraturan yang dimaksud Fahmi, seperti UUD 1945, UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Peraturan KPI Nomor 2/P/KPI/04/2011, dan Peraturan MA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Menurut dia, ada legal standing bahwa proses penilaian UKK (uji kelayakan dan kepatutan) atau fit and proper test itu tidak transparan dan akuntabel. “Tidak ada kriteria penilaian yang jelas yang sesuai dengan peraturan yang berlaku,” lanjut Fahmi Amrusyi.

Pihaknya juga menyoroti proses pelaksaaan UKK dari pihak Komisi 1 tidak konsukuen dengan waktu. Materi yang diujikan kepada peserta tidak sesuai pernyataan sekretaris Komisi ada pemberataan media.

BACA JUGA  Wisata Pulau Burung yang Terus Bersolek

“Hasil penilaian cacat hukum, baik secara administrasi maupun formil. Dugaan pelanggaran HAM kepada para peserta fit and proper test. Dan mosi tidak percaya kepada hasil UKK(uji kelayakan dan kepatutan) atau fit and proper test, yang dilakukan oleh DPRD Kalsel oleh Komisi 1,” tulis Fahmi.

Menurut Fahmi, Kelompok 7 berharap masyarakat dan elemen masyarakat sipil memantau proses yang dilakukan ini, baik secara mediasi. Apabila terdapat deadlock, maka Kelompok 7 akan menempuh jalur gugatan hukum.

“Kami sampaikan untuk diedarkan seluasnya demi kepentingan umum dan penyelenggaran negara yang baik dan bersih dari KKN serta menjamin akuntabilitas,” tutup Fahmi Amrusyi.

Nama-nama Kelompok 7 calon komisioner KPID Kalsel terdiri dari:

  1. Fahmi Amrusyi
  2. Guperan Sahyar
  3. H. Ahmad Rijani
  4. Abdul Hamid
  5. Muhammad Syaukani
  6. Daddy Fahmanadie

Koreksi: Redaksi menghapus nama Marliana dari daftar Kelompok 7 karena permintaan yang bersangkutan. Artikel berita ini berdasarkan siaran pers Kelompok 7 yang dikirim ke banjarhits.com.

Vinkmag ad
Bagikan ini :

diananta putra sumedi

Editor

Read Previous

Pelindo III Batulicin Tetap Berbagi Hewan Kurban

Read Next

163 Kades Baru se-Batola Dibekali Kompetensi Diri

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *