Aneka Persoalan Dihadapi Petani saat Pandemi Covid

Peserta diskusi milad SPI ke-23, Kamis malam (8/7/2021).

Di tengah pandemi covid-19 yang makin menjadi-jadi, massa petani anggota Serikat Petani Indonesia (SPI) dari 22 provinsi se-Indonesia menggelar pertemuan secara daring untuk merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) yang ke-23.

Acara disiarkan secara langsung dari sekretariat Dewan Pengurus Wilayah (DPW) SPI Kalimantan Selatan di Banjarbaru (8/7/2021) melalui aplikasi zoom dan facebook. Ribuan petani SPI yang online turut menghadiri perayaan ini.

Ketua Umum SPI Henry Saragih menyampaikan, acara HUT SPI ke-23 sengaja dilaksanakan di malam hari untuk kembali mengingat sejarah berdirinya SPI. Menurut dia, tepat 23 tahun yang lalu pada 8 Juli 1998, SPI dideklarasikan di malam hari di Kampung Dolok Maraja, Desa Lobu Ropa, Kecamatan Bandar Pulau, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara.

“Kelahiran SPI adalah hasil dari perjalanan panjang perjuangan petani Indonesia demi memperoleh kebebasan untuk menyuarakan pendapat, berkumpul, dan berorganisasi guna memperjuangkan hak-haknya yang telah ditindas dan dihisap yang menyebabkan kebodohan, keterbelakangan dan kemiskinan,” papar Henry Saragih, Kamis (8/7/2021).

Henry melanjutkan, memasuki usia ke-23 di tahun 2021 ini, perjuangan SPI dihadapkan pada tantangan merebaknya pandemi Covid-19. Sejak ditetapkan statusnya sebagai pandemi pada awal tahun 2020 lalu, Covid-19 belum dapat teratasi sampai saat ini.

Bahkan di beberapa negara di dunia, termasuk di Indonesia, situasi bahkan disebut-sebut semakin genting dan harus diperhatikan secara seksama. Ancaman terjadinya krisis kesehatan semakin nyata. FAO bahkan memperkirakan apabila situasi terus memburuk, maka dapat memicu krisis lainnya termasuk juga krisis pangan.

“Situasi ini pada dasarnya harus menempatkan petani dan orang-orang yang bekerja di perdesaan sebagai sentral. Hal ini mengingat di tengah situasi yang mengharuskan aktivitas dan mobilitas sosial menjadi sangat terbatas, upaya membangun kedaulatan di tingkat lokal dan nasional menjadi sangat penting,” katanya.

BACA JUGA  Rifqinizamy Siap Tanggung Jawab soal UU Ciptaker

Oleh karena itu, kata dia, ide mengenai kedaulatan pangan menjadi relevan, karena menjamin hak setiap bangsa dan rakyat menentukan pangannya secara mandiri. Meliputi alat dan sistem produksi serta pemasaran di bidang pertanian, peternakan dan perikanan untuk menghasilkan pangan tanpa tergantung dari kekuatan pasar internasional.

Henry mengemukakan, pada dasarnya ini sudah tercantum dalam misi dari pemerintahan Joko Widodo – KH. Ma’ruf Amin yang tetap berupaya mengimplementasikan program kerja sebelumnya mengenai TRISAKTI (berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan berkarakter di bidang kebudayaan) dimana, kedaulatan pangan menjadi haluan utama dalam visi Indonesia Maju.

“Namun di lapangan kenyataannya berbeda. Pelaksanaan dari reforma agraria maupun kedaulatan pangan masih mengalami hambatan kendati telah menjadi agenda negara. Terkait reforma agraria, situasi pandemi Covid-19 nyatanya tidak mengurangi ancaman terhadap petani dan orang-orang yang bekerja di perdesaan di Indonesia. Berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia nyatanya semakin mendorong penetrasi kapital dan kekuatan korporasi dalam berbagai sendi-sendi kehidupan masyarakat, khususnya petani,” paparnya.

Laporan dari anggota SPI di berbagai wilayah menyebutkan intimidasi dari berbagai perusahaan di atas tanah konflik agraria masih terus terjadi. Bahkan mengarah pada diskriminasi hukum dan kriminalisasi kepada petani.

Henry melanjutkan, di bidang kebijakan, reforma agraria melalui redistribusi tanah kepada petani juga berjalan sangat lambat, yang menjadikan penyelesaian konflik agraria tidak berujung.

Hal ini semakin dipersulit dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, dengan metode Omnibus Law, justru mengeluarkan berbagai kebijakan yang berkontradiksi dengan pelaksanaan reforma agraria dan kedaulatan pangan di Indonesia.

“Sementara itu terkait upaya mewujudkan kedaulatan pangan, pemerintah Indonesia nyatanya belum menunjukkan keberpihakannya terhadap petani dan orang-orang yang bekerja di perdesaan sebagai produsen pangan utama di negara ini. Kebijakan pemerintah justru sangat pro terhadap korporasi pangan,” tegasnya.

BACA JUGA  UMKM Kalsel Dikenal Tangguh dari Pandemi dan Banjir

Dwi Putra Kurniawan Ketua Wilayah SPI Kalimantan Selatan menyampaikan bahwa Kalsel ditunjuk sebagai tuan rumah puncak peringatan milad ke 23 SPI merupakan sebuah kehormatan dan kembanggaan bagi para petani di Kalimantan, bahkan perwakilan petani dari Kaltara dan Kaltim juga turut hadir di zoom online.

Permasalahn petani di Borneo juga tidak sedikit, mulai dari konflik agraria, pencemaran bahkan sampai bencana ekologi juga menerpa para petani terutama di Kalimantan Selatan, belum lagi petani juga harus kembali berjuang menghadapi berbagai kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang tidak pro terhadap kaum tani maupun masyarakat pedesaan.

Contoh peran dan tanggungjawab negara lewat pemerintah sesuai UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, sering diabaikan dan tidak diterapkan dalam praktek-praktek kita bernegara.

“Sehingga harapan dan mimpi-mimpi petani dan keluarga petani hidup dalam kesejahteraan pun jauh api dari panggang. Di hari milad ke-23 tahun ini merupakan tonggak sejarah bagi para petani di pulau Kalimantan, karena kita rencana punya hajat besar selanjutnya yaitu rapat akbar perwakilan petani se-Kalimantan yang akan diselenggarakan di Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan,” ucap Dwi Putra.

Dwi berharap hambatan dari pandemi Covid-19 segera berakhir agar kegiatan-kegiatan petani bisa segera terselenggara. Kata Dwi, kepentingan petani Kalimantan dengan adanya pemindahan Ibukota Negara yang baru di Kalimantan Timur tentu akan menjadi tantangan baru bagi kaum petani.

Konsolidasi dan persatuan petani-petani di seluruh Kalimantan akan menjadi penting bagi organisasi Serikat Petani Indonesia untuk bersama-sama berjuang meraih kedaulatan petani. Di Banjarbaru pada acara puncak peringatan milad ke-23 SPI juga turut dihadiri oleh Ketua BEM Fakultas Pertanian ULM Andri dan Ketua BEM Fakultas Pertanian Uniska Fahrul, dan pengurus GEMA Petani Indonesia Kalimantan Selatan.

BACA JUGA  tOsOtO, Warung Soto Banjar Berkonsep Milenial
Vinkmag ad
Bagikan ini :

diananta putra sumedi

Editor

Read Previous

Bangga Atas Panen Semangka, Bupati Batola Beri Hand Tractor

Read Next

Revolusi Hijau Digencarkan di Balangan

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *