5 Sikap Komnas HAM atas Somasi Opini Dosen di Pilgub Kalsel

Komisioner Komnas HAM, Hairansyah.

Komnas HAM bersikap atas pemberitaan media online terkait Dosen Universitas Islam Kalimantan (Uniska) Banjarmasin, Muhammad Uhaib As’ad yang disomasi tim hukum paslon Cagub Kalsel BirinMu.

Komisioner SubKomisi Penegakan HAM pada Komnas HAM, Hairansyah, berkata pernyataan Uhaib bagian dari kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi yang merupakan syarat mutlak bagi seseorang mengembangkan diri secara penuh. Menurut dia, kebebasan ini penting bagi masyarakat mana pun.
   
“Kebebasan merupakan batu fondasi bagi setiap masyarakat yang bebas dan demokratis. Kedua kebebasan tersebut terkait erat, dengan kebebasan berekspresi yang menyediakan wahana untuk pertukaran dan pengembangan opini,” kata Hairansyah lewat siaran pers kepada banjarhits.com, Minggu (20/6/2021).

Uhaib menulis kritis atas hasil pemungutan suara ulang Pilgub Kalsel. Uhaib mengomentari langkah salah satu Paslon yang mengajukan gugatan sengketa hasil PSU. Selain itu, Uhaib juga bicara soal fenomena politik uang yang ia duga terjadi di pemungutan suara ulang dan persoalan lainnya. Komentarnya dimuat pada beberapa media online.

“Kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Negara yang demokratis tercermin dari adanya perlindungan terhadap kebebasan berkumpul, mengemukakan pendapat, dan diskusi terbuka,” lanjut Hairansyah.

Ia berkata hal ini terkait erat juga dengan salah satu tujuan dari negara demokrasi adalah membentuk situasi perlindungan dan penegakan hak asasi manusia (“HAM”). Hal itu tercermin dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (“DUHAM”) Pasal 21 ayat (3):

Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah. Kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan murni, dengan hak pilih yang bersifat umum dan sederajat, dengan pemungutan suara secara rahasia ataupun dengan prosedur lain yang menjamin kebebasan memberikan suara.

BACA JUGA  Di Indonesia, 5 Daerah Ini Pakai Nama Awalan Banjar

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kata Hairansyah, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai hati nurani dan hak memperoleh informasi dan informasi publik, merupakan hak asasi manusia yang paling hakiki.

“Perlindungan akan kebebasan berpendapat dan berekspresi dapat mendukung pengawasan, kritik, dan saran terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Perlindungan ini penting untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa,” ucap Hairansyah.

Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia Pasal 19 menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak atas kebebasan berpendapat dan menyatakan pendapat. Hak ini mencakup pula kebebasan untuk berpegang teguh pada suatu pendapat tanpa adanya intervensi dan ditujukan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan tanpa memandang batas-batas wilayah.

Konvenan Internasional Hak Sipil Politik (KIHSP) yang telah diratifikasi Indonesia. Pasal 19 ayat (1) dan (2) menjamin bahwa setiap orang memiliki hak untuk berpendapat tanpa campur tangan dan memiliki hak atas kebebasan menyatakan pendapat, hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun.

UUD 1945 menjamin kebebasan berekspresi. Pasal 23 ayat (2) UU 39/1999 tentang HAM menjamin bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum,dan keutuhan bangsa.

“Kebebasan berpendapat meluas ke hak untuk mengubah pendapat kapanpun dan untuk alasan apapun yang dipilih dengan bebas. Tidak ada orang yang dapat dirugikan hak-haknya berdasarkan KIHSP atas dasar pendapatnya yang sebenarnya, yang dipersepsikan atau diduga. Semua bentuk opini dilindungi, termasuk opini yang bersifat politik, ilmiah, sejarah, moral atau agama,” ujarnya.

BACA JUGA  Sikap Komnas HAM Atas Ancaman Pidana ITE dari Tim Hukum Sahbirin

Menurut Hairiansyah, bentuk pelecehan, intimidasi atau stigmatisasi terhadap seseorang, termasuk penangkapan, penahanan, pengadilan atau pemenjaraan karena alasan pendapat yang mereka miliki, merupakan pelanggaran terhadap Pasal 19 ayat 1 KIHSP.

Bila dilihat dalam konteks kebebasan Pers berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang merupakan upaya melegitimasi kemerdekaan pers, serta sebagai wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-pinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

“UU Pers menjamin bahwa kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga negara dan menjamin pers nasional dalam melaksanakan peranannya,” lanjut Hairansyah.

Penyelesaian kasus kebebasan pers, terutama terkait suatu pemberitaan pers yang merugikan pihak-pihak tertentu, maka mekanisme yang pertama harus ditempuh adalah menggunakan Hak Jawab. Hak Jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya, bukan dengan somasi

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, makasomasi yang dilakukan terhadap saudara Uhaib Asad terkait pernyataannya di sebuah media online berpotensi terjadi pelanggaran terhadap:

  1. Kebebasan Pers itu sendiri
  2. Hak Asasi manusia berupa Hak Rasa Aman sebagaimana diatur dalam UU 39/99 tentang HAM Pasal 30 “Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”.
  3. Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi sebagai hak Asasi manusia.
  4. Hak Mengembangkan diri sebagaimana diatur dalam UU 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 14 (1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadinya dan lingkungan sosialnya. (2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.
  5. Kebebasan akademik yang secara konstitusional dilindungi dengan penafsiran meluas (extensive interpretation) atas ketentuan Pasal 28, 28C, 28E, 28F UUD Negara RI 1945. Sedangkan dalam perundang-undangan, kebebasan akademik dinyatakan secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pendidikan Tinggi (“UU Dikti”). Dalam Prinsip Surabaya tentang Kebebasan Akademik (2017), meliputi lima prinsip: salah satu prinsipnya adalah Otoritas publik memiliki kewajiban untuk menghargai dan melindungi serta memastikan langkah-langkah untuk menjamin kebebasan akademik.
BACA JUGA  5 Daerah di Kalsel Terima Rp 66 Miliar Dana Stimulan Pasca Banjir

Dengan demikian langkah somasi yang dilakukan jelas merupakan ancaman terhadap demokrasi, kebebasan Pers, Kebebasan akademik dan Hak Asasi Manusia.

Vinkmag ad
Bagikan ini :

diananta putra sumedi

Editor

Read Previous

Dosen di Banjarmasin Disomasi Gegara Berita PSU Pilgub Kalsel

Read Next

Laju Pernikahan Anak di Batola Terus Ditekan

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *