Catatan Jelang PSU: Politik Uang dan Kejahatan Demokrasi

Relawan Aliansi Anti Politik Uang Kalimantan Selatan.

Detik-detik menjelang Pemilihan Suara Ulang (PSU) 9 Juni 2021 di Kalimantan Selatan. Fenomena massif nya politik uang dengan berbagai varian dan modusnya telah merusak proses demokrasi di Kalimantan Selatan. Modus politik uang dilakukan secara terang-terang dan sembunyi di wilayah PSU.

Gencarnya pemberitaan media mengenai praktik politik uang menjelang PSU telah mencoreng proses demokrasi yang seharusnya menjadi komitmen bersama untuk wewujudkan demokrasi lokal di Kalimantan Selatan yang bermartabat dan bermarwah.

Akan tetapi yang terjadi justru sebaliknya, menjelang PSU parade politik uang dengan berbagai viariannya dipertontonkan secara telanjang dan mendidik politik warga ke dalam lingkaran pragmatisme. Politik pragmatisme telah membentuk pola-pola instant itu sesungguhnya secara sadar atau tidak telah melahirkan proses pembodohan politik bagi warga.

Proses pembodohan itu tentu saja melibatkan para aktor politik dan jaringannya untuk mempengaruhi pilihan politik warga melalui cara-cara pragmatisme. Pola pragmatisme adalah salah satu strategi untuk mengamputasi rasionalitas politik dan ruang publik dipenuhi pembusukan politik.

Pembusukan politik bisa melalui politik intimidasi atau kekerasan politik dan bentuk lainnya untuk menciptakan ketakutan dan hilangnya nalar politik yang sehat bagi warga. Fenomena pembusukan politik itu proses mengamputasi nalar politik sehat warga telah terjadi saat ini.

Setiap hari kita disuguhkan berita dan informasi yang tidak mencerdaskan secara politik mengenai narasi-narasi busuk menjelang PSU.

Bagi warga Kalimantan Selatan laga panas PSU head to head antara H Sahbirin Noor VS H Denny Indrayana menjadi barometer kualitas demokrasi dan literasi politik bagi warga. Kualitas demokrasi dan literasi politik warga bisa diamati bila proses PSU warga tidak terjebak ke dalam lingkaran politik pragmatisme, warga akan menjatuhkan politiknya secara rasional bukan karena adanya iming-iming uang atau barang lainnya.

BACA JUGA  Sikap Sahbirin Noor atas Sengketa Pilgub Kalsel di MK

Hal ini menjadi penting untuk dipahami karena kualitas demokrasi itu berkaitan erat dengan pilihan rasionalitas politik warga yang steril dan intervensi politik pragmatisme.
Secara sosiologis, warga saat ini berada pada situasi fragmented of society, yaitu masyarakat yang tercerai berai dan tidak terlokalisir.

Situasi sosiologis ini berbeda di era pemerintahan Orde Baru kehidupan sosio-politik dengan mudah terlokalisir dengan menggunakan cara-cara represif dan pola-pola oligarkis. Di era demokrasi saat ini warga tidak terlokalisir dan berada dalam ruang politik yang liar.

Di era Orde Baru telah menjadikan institusi tentara, birokrasi, dan Golkar sebagai kekuatan patronase politik penguasa Orde Baru. Pada saat ini di era demokrasi, kekuatan instrumen untuk menjinakkan keliaran politik warga adalah menguasai ruang publik dengan politik uang atau jual beli suara. Ruang publik adalah arena yang diperebutkan para aktor politik dengan cara menciptakan pola pragmatisme dan merusak nalar politik warga. Nalar politik warga dirusak dengan politik uang dan berbagai varian pragramatic policy clientelism (program-program populis seperti bantuan sosial).

Hiruk-pikuk politik menjelang PSU, suasana kebatinan warga Kalimantan Selatan sama-sama merindukan hadirnya pemimpin yang mampu membawa perubahan lebih baik bagi daerah ini.

Akan tetapi bila kandidat yang bertarung hanya sekedar mengandalkan kekuatan politik uang atau kuasa ekonomi justru akan memberikan jalan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dan korupsi politik karena tersandera kekuatan oligarki. Kekuatan oligarki ini menjadi bayang-bayang dalam proses PSU dan akan mengarahkan segala sumber daya politik dan ekonomi untuk memenangkan kandidat tertentu.

Para makelar pilkada (broker election) akan berjudi politik dan habis-habisan mempertaruhkan masa depan oligarki politik dan bisnis. Situasi ini semakin memperjelas bagi publik bahwa PSU ini tidak terlepas dari kekuatan oligarki sebagai pengendali irama permainan politik lokal di Kalimantan Selatan.

BACA JUGA  Kapolda Kalsel dan Danrem Soroti Donasi Haji Denny

Fenomena menguatnya praktek politik sesungguhnya bagian dari kejahatan demokrasi. Kontestasi demokrasi diperlakukan sebagai pasar gelap (black market of Democracy). Yaitu arena pertemuan para makelar politik atau aktor politik untuk menguasai panggung politik di Kalimantan Selatan. Berinvestasi pada saham politik dalam pilkada adalah strategi menguasai sumber daya ekonomi lokal.

Perjumpaan antara politik dan bisnis dalam peta bumi politik di Kalsel sesungguhnya menjadi tema menarik untuk dikaji dalam perspektif ekonomi politik. Secara teoritik, menguasai kekuatan politik lokal di Kalsel berarti menguasai kekuatan ekonomi bisnis juga. Di Kalsel dikenal sebagai daerah tambang batubara untuk menguasai ekonomi bisnis tambang batubara harus berinvestasi politik atau menjadi bandar politik.

Relasi pilkada dan tambang suatu entitas yang tidak terpisahkan. Politik uang dan bagi-bagi Sembako hanya bisa dilakukan oleh kandidat yang memiliki kuasa uang. Dalam hal ini, warga sudah paham bahan politik adalah kejahatan demokrasi dan jangan berharap akan lahir calon pemimpin yang memiliki komitmen untuk membangun daerah bila pemimpin itu lahir dari proses politik uang. Oleh karena itu mari kita lawan praktek politik uang dan kita lawan demokrasi.

Warga Kalimantan Selatan merindukan pemimpin yang berkualitas dan berintegritas dari PSU 9 Juni 2021.

Penulis: M. Uhaib As’ad

Dosen FISIP Uniska Banjarmasin

Vinkmag ad
Bagikan ini :

admin

Read Previous

Tim H2D Somasi Bawaslu Kalsel atas Pencopotan Spanduk Anti Politik Uang

Read Next

PSU Pilgub Kalsel Tetap Patuh Prokes Covid-19

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *