Kris, Orator Serikat Buruh yang Terjerat UU ITE

Massa buruh di Banjarmasin demonstrasi di depan DPRD Kalsel, Kamis (22/10/2020). Foto: dok banjarhits.com

Perkenalkan, namanya Kris. Atau biasa juga dipanggil Kristianto. Lengkapnya, Stevanus Mimosa Kristianto. Tahun ini berusia 57 tahun. Saya memanggilnya pak Kris, ada tambahan “pak” karena saya menghormati beliau.

Ini kisah pak Kris yang perlu kamu tahu.

Pak Kris kelahiran kota Yogya, sempat tinggal di Pringwulung, lalu pindah ke Condong Catur. Namun sekarang tinggal di Surabaya. Tapi cerita ini bukan soal pak Kris tinggal di mana, ini cerita tentang tempat Kris bekerja dari 1993 – 2017 dan apa yang ia alami belakangan.

Cerita ini bermula dari 2 hari sebelum hari raya Lebaran, tepatnya 22 Juni 2017. Hari itu, pak Kris yang sudah 24 tahun bekerja di Bank Maybank Indonesia harus berhadapan dengan berita pahit: ia diberi surat PHK. Tak terbayang apa yang berkecamuk di hatinya hari itu.

PHK ini berawal saat pak Kris akan dimutasi ke Jakarta oleh perusahaan. Ia tidak pernah menolak, tetapi meminta dilakukan perundingan terkait hak dan kewajiban selaku pekerja maupun sebagai Ketua Umum Serikat Pekerja Perjuangan Bank Maybank Indonesia (SPPBMI). Pembicaraan belum selesai, namun kemudian Manajemen Maybank tetap melakukan PHK sepihak dengan alasan mangkir.

Karena merasa diperlakukan tidak adil, permasalahan dibawa ke Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya. Putusan pengadilan PHI Surabaya menyatakan PHK oleh Maybank dianggap tidak sah dan batal demi hukum, walau kemudian PHI memutuskan PHK.

Selain itu pak Kris yang terpilih menjadi Ketua Serikat Pekerja mulai banyak membantu pekerja-pekerja dan SPPBMI yang menghadapi sengketa tentang verifikasi serikat pekerja. Saat verifikasi keanggotaan Serikat Pekerja pada 23 November 2018, perusahaan memverifikasi jumlah keanggotaan berdasarkan pendebetan iuran keanggotaan serikat melalui program payroll (COS). Proses ini tidak sesuai dengan perundang-undangan yang ada. SPPBMI akhirnya menolak hasil verifikasi dan meminta verifikasi ulang.

BACA JUGA  Divonis Seumur Hidup, Siapa Sosok Habibi di Penjara?

Berbagai cara dilakukan agar perusahaan setuju untuk melakukan verifikasi ulang, tapi perusahaan tidak merespon. Akhirnya pada 11-12 Februari 2019, pak Kris dan kurang lebih 50 orang melakukan demonstrasi.

Sebagai ketua serikat pekerja, Pak Kris berorasi membacakan 12 tuntutan para pekerja Maybank. Saat itu tidak ada postingan di medsos, apalagi yang ada urusannya dengan internet. Namun ternyata demo dimuat di media online dan tuntutan tersebut diberitakan dalam website berita online buruh yang bukan milik pak Kris atau serikatnya.

Siapa sangka?

Orasi pak Kris hari itu membuat dia dituntut oleh pihak perusahaan.

Pada 2 Mei 2019, manajemen perusahaan melalui kuasa hukumnya melaporkan pak Kris ke Polda Metro terkait tindakan pencemaran nama baik dalam pasal 310 ayat (1) KUHP dan pasal 27 ayat (3) UU ITE.

Saat itulah saya mulai kenalan dengan pak Kris dan ASLI bingung pas dengar kasus yang dihadapinya.

Saat pak Kris mendapat surat panggilan dan diperiksa 1 Desember 2020 untuk di-BAP, tidak ada pemeriksaan ponsel atau perangkat yang dimilikinya. Selama itu juga saya tidak pernah mendengar ada upaya mediasi yang dilakukan untuk menyelesaikan perkara ini secara konstruktif.

Lalu saya dapat kabar, per 29 April 2021 lalu Polda Metro Jaya melakukan penetapan tersangka.

Saya tertegun, apa ya dasarnya tuntutan hukum dengan pasal 27 (3) UU ITE? Padahal dalam proses tidak ada pemeriksaan ponsel apalagi penyitaan untuk keperluan bukti yang diperlukan saat persidangan.

Bagi saya, kasus yang dialami pak Kris ini AJAIB. Tapi yang lebih ajaib lagi adalah orang-orang yang bersikukuh tidak mau melakukan revisi UU ITE padahal pasal-pasal bermasalah di dalamnya kerap kali dipakai orang “berkuasa” untuk mengirim orang seperti pak Kris ini ke penjara.

BACA JUGA  Ahmad 'Sule' Shalihin Ketangkap Simpan Narkoba Sabu

Argumennya kemarin “UU ITE masih diperlukan”. Ya bisa jadi itu benar, dalam kasus pak Kris ini, UU ITE memang diperlukan perusahaan untuk menghukumi ketua serikat pekerjanya ke penjara.

Kalau begini sudah caranya,

Pak Kapolri, di mana letak “restorative justice”?

Pak Menteri, di mana letak keadilan?

Yang saya lihat justru babak-belurnya ketua serikat yang berjuang untuk hak-hak pekerja karena dijadikan tersangka penjahat mayantara sebagai pencemar nama.

Bagaimana nasib para pekerja di Indonesia yang menuntut hak-haknya dipenuhi secara adil kalau dibiarkan hal seperti ini terjadi?

Maka mari bersama kita minta ke pemerintah dan DPR RI untuk berani serius revisi UU ITE secara total.

Penulis: Damar Juniarto

Direktur SAFEnet

Vinkmag ad
Bagikan ini :

admin

Read Previous

Batola Kirim Bantuan Relawan dan Logistik ke Satui

Read Next

Kepala Daerah di Kalsel Diminta Prioritaskan Lingkungan

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *