DKPP Putuskan 5 Komisioner Bawaslu Kalsel Melanggar Etik

Cagub Kalsel Haji Denny Indrayana. Foto: dok banjarhits.com

DKPP RI hari ini membacakan putusan atas laporan tim Hukum H2D terhadap Bawaslu Kalimantan Selatan, Rabu (19/5/2021). Sengketa ini terkait ketidakprofesionalan dan tertutupnya Bawaslu Kalsel dalam menangani laporan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Sahbirin-Muhidin berupa pembagian bakul Covid-19 menggunakan dana APBD dan penggunaan aparat Pemprov demi kepentingan kampanye pribadi.

“Bawaslu Kalsel menolak laporan tersebut tanpa alasan yang jelas. Hasil putusannya pun tidak diberikan ke Tim Pemenangan Haji Denny-Difri. Setelah menempuh berbagai proses hukum, akhirnya putusan bawaslu kalsel diterima oleh H2D melalui Bawaslu RI, dari situlah terlihat banyak kejanggalan-kejanggalan yang dilakukan oleh Bawaslu Kalsel dalam menangani laporan penyalahgunaan dana APBD oleh H. Sahbirin,” kata tim hukum H2D, Raziv Barkoh lewat siaran pers ke banjarhits.com, Rabu (19/5/2021).

Menurut Raziv, tim hukum H2D tidak terima dengan kinerja Bawaslu Kalsel yang cenderung melindungi petahana. Ditambah sanksi pelanggaran tersebut adalah diskualifikasi. Bukti dan saksi yang begitu lengkap, semuanya dimentahkan oleh Bawaslu Kalsel. Alhasil, Tim Hukum H2D melaporkan kinerja Bawaslu Kalsel ke DKPP RI.

DKPP RI menyidangkan laporan pelanggaran etika yang dilakukan oleh Bawaslu Kalsel pada Kamis (1/4/2021). Sempat terjadi adu argumentasi antara Muhamad Raziv Barokah, kuasa hukum Prof. H. Denny Indrayana, dengan 5 (lima) komisioner Bawaslu Kalsel sekaligus.

Tim Hukum H2D mendasarkan argumentasi bahwa analisa hukum Bawaslu Kalsel menghadirkan fakta bahwa seluruh unsur pelanggaran terpenuhi, sehingga Sahbirin-Muhidin layak didiskualifikasi. Namun dalam kesimpulannya tiba-tiba berbelok, menyatakan unsur pelanggaran tidak terpenuhi.

Komisioner Bawaslu Kalsel tidak mau ketinggalan memberikan bantahan, dengan dalil bahwa unsur pelanggaran tidak terpenuhi. Meskipun sudah dijelaskan dengan sangat detail oleh tim hukum H2D dari halaman per halaman bahwa seluruh unsur terpenuhi.

BACA JUGA  Di Sei Pandan, Api Hanguskan Rumah dan 4 Motor

“Saya tantang kepada saudara (para komisioner Bawaslu Kalsel) untuk menunjukkan pada halaman berapa di bagian analisa hukum, saudara nyatakan ada unsur yang tidak terpenuhi?” tegas Raziv pada saat sidang pemeriksaan.

Sayangnya, menurut Raziv, tidak ada satupun dari 5 (lima) komisioner Bawaslu Kalsel yang menjawab pertanyaan tersebut.

DKPP RI Putus Bawaslu Kalsel Tidak Profesional dan Tidak Terbuka

Hari ini, sidang pemeriksaan tersebut diputuskan dan dibacakan dihadapan publik Banua. Hasilnya, kelima komisioner Bawaslu Kalsel terbukti melakukan pelanggaran etik akibat tidak profesional dan tidak terbuka dalam menangani laporan Tim H2D.

“Kaburnya atau tidak terangnya kajian keterpenuhan atau ketidakterpenuhan setiap unsur dalam pasal dengan peristiwa atau kejadian, mereduksi (menurunkan) kepercayaan publik terhadap kinerja Bawaslu Kalimantan Selatan,” ungkap Didik Supriyanto, sebagai salah satu anggota DKPP RI.

Atas dasar itu, DKPP RI kembali menjatuhkan putusan bahwa Bawaslu Kalsel tidak bekerja secara profesional dalam menangani laporan Prof. H. Denny Indrayana terkait pelanggaran H. Sahbirin yang menggunakan dana APBD untuk bantuan sembako atas nama pribadi. Di mana seharusnya sanksinya adalah diskualifikasi.

“Dengan demikian dalil aduan Pengadu (Tim H2D) terbukti, dan jawaban para teradu tidak meyakinkan DKPP RI,” ucap Prof. Teguh Prasetyo selaku majelis etik dalam pembacaan putusan.

Akibat terbukti tidak profesional dan tidak terbuka, seluruh komisioner Bawaslu Kalsel mendapatkan sanksi dari DKPP RI.

Gunakan APBD, Seharusnya Sahbirin-Muhidin Terdiskualifikasi Sejak Lama

Fakta yang diungkap dan diputus oleh DKPP RI menciptakan sedikit kelegaan bagi tim hukum H2D. Pasalnya segala dalil, bukti, dan saksi yang diajukan tempo lalu mengenai penyalahgunaan wewenang oleh Sahbirin yang saat itu berstatus sebagai Gubernur Kalsel, memang benar adanya dan layak didiskualifikasi. Terlebih, fakta persidangan menunjukkan pembagian sembako atas nama diri sendiri dilakukan menggunakan APBD.

BACA JUGA  Awal 2021, Penjualan Eceran Menurun di Banjarmasin

“Dalil kami terbukti. Andai saja Bawaslu Kalsel tegak lurus, pastinya Sahbirin-Muhidin didiskualifikasi sejak kemarin-kemarin,” ujar Muhamad Raziv Barokah, tim hukum H2D.

Dirinya juga kembali mengingatkan kepada seluruh pihak, baik penyelenggara, pengawas, serta pasangan calon untuk menjaga prinsip kejujuran dan keadilan dalam pemilihan gubernur Kalimantan Selatan 2020.

“Jangan sampai kehendak jutaan rakyat Banua teranulir akibat ulah segelintir oknum yang tidak bertanggung jawab,” pungkas Raziv.

Ketua Bawaslu Kalsel Erna Kasypiah, mengatakan putusan DKPP itu sebagai bahan koreksi pihaknya agar menjalankan tugas dan fungsi lebih baik lagi. Erna menghargai putusan tang disampaikan oleh lembaga etik DKPP tersebut.

“Berarti, kami akan memberikan peringatan hari ini bahan koreski bagi kami agar menjalankan tupoksi lebih baik lagi. Kami menghargai putusan yang disampaikan lembaga etik. Kami merasa yang apa kami lakukan sudah sesuai prosedur kepastian hukum,” ucap Erna Kasypiah.

Vinkmag ad
Bagikan ini :

diananta putra sumedi

Editor

Read Previous

Larangan Mudik Dicabut, Pemudik Padati Pelabuhan Trisakti

Read Next

5 Daerah di Kalsel Terima Rp 66 Miliar Dana Stimulan Pasca Banjir

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *