Banjir saat Lebaran, Ini Kerugian Petani di Kotabaru, Tanbu, dan HST

Banjir menggenangi Kecamatan Satui saat lebaran 1442 Hijriah, Jumat (14/5/2021).

Serikat Petani Indonesia Kalimantan Selatan sangat prihatin melihat bencana banjir ketika hari raya Idul Fitri 1442 Hijriah tahun 2021 di tiga Kabupaten di Kalimantan Selatan. Banjir menggenani tiga kecamatan di tiga kabupaten, yakni Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu; Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah; dan sebagian Kecamatan Pulau Laut Selatan, Kabupaten Kotabaru

Menurut Ketua SPI Kalsel, Dwi Putra Kurniawan, petani dan masyarakat masih belum pulih dari trauma bencana yang sama di awal tahun 2021. Dwi berkata, program pemerintah daerah maupun perintah pusat berkaitan dengan pasca banjir seperti rehabilitasi fasilitas umum dan lahan pertanian pangan yang rusak, belum dilakukan.

“Apalagi program pemulihan ekonomi masyarakat. Negara lewat pemerintah seharusnya hadir mengatasi permasalah ini untuk mencegah dampak kerugian petani dan masyarakat yang terus berulang kali terjadi,” kata Dwi Putra Kurniawan kepada banjarhits.com, Minggu (16/5/2021).

Dwi mencatat ada 6 desa terdampak banjir di Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu. Desa-desa itu yaitu Desa Sinar Bulan, Desa Satui Timur, Desa Satui Barat, Desa Jombang, dan Desa Sejahtera Mulia. “Dimana 87 hektar sawah dan lahan pertanian pangan rusak akibat bencana di hari raya Idul Fitri tahun ini,” lanjut Dwi Putra.

Untuk di Kecamatan Haruyan Kabupaten HST, kata dia, ada 9 Desa terdampak yaitu Desa Haruyan, Haruyan Seberang, Desa Teluk Masjid, Desa Pengambau Hilir Luar, Desa Pengambau Hilir Dalam, Desa Lokbontar, dan Desa Mangunang. Di sana, 98 hektar sawah dan lahan pertanian pangan ikut terendam.

Adapun banjir di Kabupaten Kotabaru akibat hujan dengan itensitas normal dan sedang, menggenangi sesaat lahan pertanian pangan seluas kurang lebih 35 hektar. Banjir di Kecamatan Pulau Laut Selatan ini merendam Desa Tanjung Seloka.

BACA JUGA  Positif Covid-19 di Batola Masih 46 Orang

Alhasil, dalam periode Januari sampai pertengahan Mei 2021, seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Selatan mengalami dampak bencana ekologis. “Sebuah fenomena bencana yang harus dibenahi mulai dari sumber penyebabnya sampai mitigasi resiko agar Bumi Antasari tetap layak huni dan membawa berkah ekonomi bagi petani,” kata Dwi Putra.

Itu sebabnya, kata Dwi, SPI Kalsel mendesak pemerintah untuk segera melakukan langkah-langkah kongkrit dan aksi nyata mengganti kerugian petani pangan yang gagal panen sesuai UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Selain itu, Dwi Putra meminta BPK dan BPKP segera mengaudit terhadap proyek-proyek program revolusi hijau yang dilakukan mulai dari pemerintah kabupaten/kota sampai Pemprov Kalimantan Selatan.

Vinkmag ad
Bagikan ini :

diananta putra sumedi

Editor

Read Previous

Penyintas Banjir Satui Dapat Trauma Healling

Read Next

Pj Gubernur Kalsel Minta Pelayanan Pengungsi Banjir Diutamakan

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *