DKPP: Ketua Bawaslu Kotabaru Melanggar Etik

Sidang virtual DKPP RI atas teradu Ketua Bawaslu Kotabaru, Rabu (28/4/2021).

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) membacakan sidang putusan atas dugaan pelanggaran kode etik terhadap Mohamad Erfan selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Sidang putusan dipimpin oleh Ketua DKPP RI Muhammad secara virtual pada Rabu (28/4/2021).

“Ketua Bawaslu Kabupaten Kotabaru dinyatakan terbukti bersalah oleh Majelis DKPP RI dengan menjatuhkan sanksi peringatan, Rabu 28 April 2021,” kata anggota tim kuasa hukum paslon Bupati – Wabup Kotabaru H. Burhanudin – H. Bahrudin (2BHD), Hafidz Halim kepada banjarhits.com, Rabu (28/4/2021).

Mengutip hasil sidang DKPP, menurut Halim, pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua Bawaslu Kotabaru adalah terkait memberikan keterangan yang tidak benar kepada warga Desa Tirawan melalui messenger akun Facebook pribadinya “Erfan Erf”.

Akun Erfan Erf , lanjut Hafidz Halim, menyampaikan adanya pengumpulan KTP fiktif dan melakukan money politic yang dilakukan oleh tim paslon Bupati Kotabaru nomor urut 02 pada tanggal 8 Desember 2020 atau satu hari sebelum pemilihan serentak.

Atas tindakan Mohamad Erfan, tim hukum 2BHD melaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP RI).

Selain itu, kata Halim, pihaknya sudah pernah melaporkan ke Polres Kotabaru tentang dugaan pencemaran nama baik. Namun laporan itu dihentikan (SP3). Halim menyampaikan, dengan dasar dewan etik menyatakan terbukti teradu melakukan pelanggaran, maka tim hukum berencana melanjutkan laporan ke Kepolisian Republik Indonesia ke tingkat atas.

Tim hukum 2BHD sebelumnya mengadukan pribadi Ketua Bawaslu Kotabaru Mohamad Erfan ke Dewan Kehormatan Penyelanggara Pemilu (DKPP) RI. Pengaduan ini kedua kalinya ke DKPP, setelah tim 2BHD melaporkan ketidakpuasan atas putusan lembaga Bawaslu Kotabaru kepada DKPP RI yang mendapat tanda terima nomor 01-04/SET/02/XII/2020.

Menurut Hafidz Halim, pihaknya mengadukan ke DKPP RI atas dugaan penyebaran berita bohong dan fitnah. Halim menilai apa yang dilakukan teradu diduga melanggar Pasal 8 Prinsip Dasar Etika dan Perilaku Aturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik.

BACA JUGA  Pilkada Tanah Bumbu 2020: Gengsi Politik dan Bisnis

Pelaporan terhadap Erfan ke DKPP RI pada 23 Desember 2020, dan diterima DKPP dengan nomor 04-23/SET-02/XII/2020. Pelapor atas nama Rahmadi sekaligus anggota tim hukum 2BHD.

“Tim 2BHD menganggap M Erfan diduga telah melanggar Kode Etik sebagai Ketua Komisioner Bawaslu, Erfan Erf diduga melakukan berita bohong dan hoaks kepada salah satu simpatisan pemilih 2BHD melalui pesan masengger Facebook. Dalam isinya, Erfan Erf menerangkan bahwa Tim Pemenangan Burhanudin telah melakukan money politic dan mengumpulkan KTP fiktif,” kata Hafidz Halim kepada banjarhits.com, Rabu (6/1/2021).

Vinkmag ad
Bagikan ini :

diananta putra sumedi

Editor

Read Previous

SN, si Petani Ketangkap Punya Sabu

Read Next

BNPB Serahkan Dana Tunggu Hunian Korban Banjir HST dan Banjar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *