Hari Bumi, Ini 9 Tuntutan Aktivis Lingkungan Kalsel

Aksi Hari Bumi di Bundaran Kota Banjarbaru, Kamis (22/4/2021).

Koalisi organisasi masyarakat sipil di Kalimantan Selatan memperingati Hari Bumi di Bundaran Kota Banjarbaru, Kamis (22/4/2021). Peringatan ini sekaligus refleksi atas kejadian banjir di awal tahun 2021 di Kalsel.

Melalui siaran pers Walhi Kalimantan Selatan ke banjarhits.com, bahwa setiap tahun di Kalimantan Selatan selalu terjadi bencana: banjir saat musim hujan dan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) saat kemarau.

“Selalu berulang dan terulang. Belum lagi konflik agrarianya? Kapan Kalsel membangun?” kata Direktur Walhi Kalsel, Kisworo Dwi Cahyono.

Maka dalam peringatan Hari Bumi 2021 ini, ia mengajak menjadikan momentum penting untuk sadar diri betapa pentingnya menjaga bumi sebagai rumah kita. Menurut dia, Bumi lagi sakit, sehingga perlua bersama mengobati Bumi.

“Jangan lagi membuat Bumi semakin sakit parah, dan buktikan kita manusia adalah spesies yang tidak jahat karena merusak rumahnya sendiri,” lanjut Kisworo.

Selain persoalan bencana ekologis, di Kalsel juga selalu terjadi konflik agraria antara rakyat dengan perusahaan yang rakus akan lahan, baik tambang maupun perkebunan kelapa sawit. Yang terjadi, kata Kisworo, adalah rakyat selalu kalah, bahkan sampai hilang ruang hidup dan kehidupannya.

Kisworo mencontohkan aneka konflik agraria dan kerusakan lingkungan. Seperti di Kabupaten Tabalong, yakni konflik antara rakyat dengan PT CPN. Di Kabupaten Balangan hilangnya Desa Wonorejo oleh PT Adaro.

Kemudian di Kabupaten Kotabaru konflik lahan antara rakyat dengan PT MSAM. Di Kabupaten Tanah Bumbu antara rakyat dengan PT JAR, PT BIB, PT TIA. Di Kabupaten Batola, konflik melibatkan rakyat dengan PT TAL, dan di Tapin rakyat dengan PT PAS, PT TBM, PT KAP.

“Di HSS rakyat dengan PT SAM, PT SLS; di HST rakyat dengan PT MCM, PT AGM dan CV AJ, di Banjar rakyat dengan PT TAJ, PT MMI; di Tanah Laut dengan PT KJW, PT Amanah, bisa dikatakan konflik agraria terjadi hampir disemua Kabupaten/Kota di Kalsel. Termasuk di Banjarbaru dengan PT GC. Dan masih banyaknya lubang tambang yang tidak direklamasi dan sering tercemarnya sungai-sungai, membuat semakin sakitnya Bumi Lambung Mangkurat ini,” ungkap Kisworo.

BACA JUGA  Polantas HSU Sambangi Sekolah Tatap Muka saat Covid-19

Melihat kondisi yang ada, dimana posisi Negara dan Pemerintah? Padahal sudah sering Walhi ingatkan dan sampaikan kalau Kalsel dalam posisi darurat ruang dan darurat bencana ekologis, tapi setiap tahun tidak ada perbaikan yang signifikan.

“Yang kita tahu, Pemerintah dan Negara masih abai dan belum serius berpihak terhadap keselamatan rakyat dan lingkungan apalagi dengan telah disahkannya UU Cilaka/Omnibuslaw Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja, “ ujar Kisworo.

Bahkan program pasca bencana banjir di Kalsel sampai sekarang juga belum jelas, terutama untuk pemulihan lingkungan dan pemulihan ekonomi rakyat.

Oleh sebab itu dalam memperingati Hari Bumi 2021, Walhi Kalsel mendesak kepada Pemerintah Republik Indonesia :

  1. Cabut UU 3 Tahun 2020 tentang Minerba ,dan UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
  2. Tanggap Bencana (sebelum, pada saat dan pasca bencana/Pemulihan). Pemerintah jangan lagi lalai, lambat dan gagap lagi dalam penanganan bencana.
  3. Segera lakukan perbaikan/pemulihan kerusakan Lingkungan dan pemulihan Ekonomi Rakyat pasca banjir (termasuk DAS, sungai, dan drainase serta tutupan lahan dan ekonomi rakyat).
  4. Review dan audit seluruh perijinan industri ekstraktif tambang, sawit, HTI, HPH secara transparan dan disebar ke publik.
  5. Stop ijin baru; yang ada saja sudah bikin kacau apalagi kalau ditambah.
  6. Penegakan hukum terutama terhadap perusak lingkungan.
  7. Bentuk Satgas/Komisi Khusus Kejahatan Lingkungan dan SDA serta bentuk Pengadilan Lingkungan. (Bubarkan Inspektorat Tambang)
  8. Review RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) harus pro terhadap keselamatan rakyat dan lingkungan, berkeadilan lintas generasi serta mampu menghilangkan bencana ekologis.
  9. RPJM, RPJP dan APBD/N yang pro terhadap keselamatan rakyat dan lingkungan, berkeadilan lintas generasi serta mampu menghilangkan bencana ekologis.

Vinkmag ad
Bagikan ini :

diananta putra sumedi

Editor

Read Previous

Pj Gubernur Kalsel Senang Proyek Jembatan Sei Salim Selesai

Read Next

Lebaran, Kapal Batulicin – Tanjung Serdang Tetap Beroperasi

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *