Polres Kotabaru Setop Pelaporan Dugaan Fitnah Lewat ITE

Tim 2BHD ke Mapolres Kotabaru pada Senin (15/3/2021). Foto dokumentasi

Satreskrim Polres Kotabaru menghentikan proses penyelidikan atas laporan dugaan fitnah dan berita bohong yang diadukan oleh Sutrisno, Ketua Tim Pemenangan Paslon Cabup-Cawabup Kotabaru, H. Burhanudin – H. Bahrudin (2BHD).

Sutrisno melaporkan akun Erfan Erf di Facebook yang diduga milik Ketua Bawaslu Kotabaru. Pelaporan itu atas dugaan fitnah dan berita bohong setelah screenshot percakapan pesan pribadi akun Erfan Erf di Facebook tersebar.

“Proses penyelidikan perkara tersebut tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan karena tidak ditemukan peristiwa tindak pidana,” demikian dikutip dari surat pemberitahuan yang dikirim kuasa hukum pelapor ke banjarhits.com. Surat itu diteken oleh Kasatreskrim AKP Abdul Jalil.

Isi surat menyebut bahwa muatan pencemaran nama baik dalam pasal 27 ayat 3 UU Informasi dan Transaksi Elektronik dan sesuai butir 3.17 putusan MK Nomor 50/PUU-VI/2008 yang menjelaskan penafsiran norma dalam pasal 27 ayat 3 mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik, tidak bisa dilepaskan dari norma hukum pidana dalam pasal 310 dan 311 KUHP.

“Sehingga konstitusionalitas pasal 27 ayat 3 UU ITE harus dikaitkan dengan pasal 310 dan 311 KUHP. Dalam UU ITE, supaya diketahui oleh umum adalah mendistribusikan informasi elektronik, yaitu mengirimkan informasi elektronik dari satu pengirim ke banyak penerima, tetap pada penguasannya maupun berpindah keseluruhan melalui media elektronik.”

Kolom komentar dalam Facebook secara default tidak bisa diakses langsung tanpa harus melakukan klik terhadap situs komentar. Tidak teraksesnya secara langsung isi komentar oleh umum (pengguna Facebook) menunjukkan bahwa tidak semua orang dapat secara otomatis melihat atau mengakses.

Dalam pandangan hukum ahli ITE, hal demikian mengindikasikan tidak terpenuhinya kondisi untuk diketahui oleh umum. Ruang dalam komentar bersifat terbatas, serta akibat dari suatu informasi yang dikirimkan akun Erfan Erf tidak menimbulkan kerugian riil kepada konsumen sebagai pengguna akhir suatu barang.

BACA JUGA  DPR RI: Jembatan Kotabaru Belum Prioritas Nasional

“Sehingga perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana menyebarkan berita bohong sebagaimana dimaksud pasal 28 ayat 1 UU ITE,” bunyi petikan surat itu.

Adapun kuasa hukum dari Sutrisno, Hafidz Halim, sangat menyayangkan perkara ini masih dalam lidik namun telah dihentikan berdasarkan keterangan ahli ITE yang bukan ahli hukum pidana dalam menafsirkan unsur-unsur tindak pidana.

Menurut Halim, ahli hukum pidana yang seharusnya dimintai keterangan untuk menjabarkan unsur pasal pelanggaran yang diadukan oleh tim pemenangan 2BHD terhadap pemilik akun Erfan Erf.

“Tentu saja setelah menerima surat tersebut kalau ditanya tentu kami jawab tidak puas, dan sebenarnya kami berharap adanya kepastian hukum yang kami dapatkan karena persoalan ini bagi kami sangatlah serius. Tentunya kami harus koordinasikan dengan tim dan meminta kepada instansi yang berwenang agar melakukan pemeriksaan ulang,” ucap Hafidz Halim.

Seorang pakar hukum pidana, Dr. Dwi Seno Wijanarko S.H, M.H, berkata terlalu prematur menghentikan proses hukum laporan itu. Sebab, kata dia, ahli pidana dan ahli bahasa belum dimintai keterangan.

“Apakah dengan keterangan ahli ITE sudah dapat menyimpulkan bahwa peristiwa hukum bukan masuk pidana,” tutup Dwi Seno. Menurut Seno, polisi semestinya memintai keterangan ahli hukum pidana. “Ahli ITE hanya menafsirkan tentang ITE saja, bukan keluar dari kapasitasnya.”

Vinkmag ad
Bagikan ini :

diananta putra sumedi

Editor

Read Previous

PSU, Ruang Publik, dan Kewarasan Demokrasi

Read Next

Koresponden Tempo di Surabaya Dipukuli

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *