Polisi Virtual di Mata Aktivis, Korban, dan Akademisi Banjarmasin

Diskusi virtual UU ITE dan polisi virtual yang digelar FH ULM Banjarmasin, Jumat (26/3/2021).

Kelompok Studi Islam Al Mizan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin gelar diskusi kajian hukum bertema Polisi Virtual pada Jumat (26/3/2021).

Diskusi daring ini diisi pembicara Dosen FH ULM, Daddy Fahmanadie; mahasiswa FH ULM, Ahmad Mukhallis Aqidi; CEO banjarhits.com dan anggota PAKU ITE, Diananta Putra Sumedi; Dosen FISIP Uniska Banjarmasin, M. Uhaib As’ad; dan Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Selatan, Kisworo Dwi Cahyono.

“Tidak ada halangan yang bisa menghentikan kita untuk bertukar pikiran, baik itu secara tatap muka (offline) atau secara online sekalipun. Kajian Hukum merupakan salah satu agenda Departemen Kajian Islam dan Opini Hukum (KIH), Kelompok Studi Islam (KSI) Al-Mizan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang biasa diselenggarakan sebulan sekali,” demikian siaran pers yang dikirim ke banjarhits.com, Sabtu (27/3/2021).

Panitia menjelaskan bahwa kajian hukum ini sebagai wadah musyawarah para akademisi, mahasiswa, dosen, maupun aktivis yang berkecimpung di bidangnya masing-masing dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan hukum.

Selain itu, untuk mengetahui beberapa kasus atau masalah pada semua kegiatan, termasuk masalah-masalah yang sedang berkembang di beberapa daerah maupun nasional. “Bagaimana cara kita menghadapi masalah-masalah yang ada pada masa sekarang maupun yang akan datang,” lanjut panitia.

Untuk itu, Departemen Kajian Islam dan Opini Hukum (KIH), Kelompok Studi Islam (KSI) Al-Mizan Fakultas Hukum ULM mengundang pembicara maupun narasumber yang telah menjadi ahli dalam bidangnya untuk menjelaskan masalah hukum yang ada di Indonesia saat ini yang perlu dikaji dan didiskusikan.

Dari hal tersebut, bergabung para akademisi dan aktivis mendiskusikan dan mengkaji permasalahan mengenai topik yang sedang hangat-hangatnya yaitu polisi virtual untuk memunculkan gebrakan baru demi menyelesaikan masalah-masalah yang ada.

BACA JUGA  Lewat Surat, Haji Denny: Kita Menang Walau Kada Behambur Bakul

Fitria Ananda bertindak sebagai moderator, dengan pemantik diskusi Daddy Fahmanadie dan Ahmad Mukhallis Aqidi Hasmar. Diskusi bertolak dari pro kontra polisi virtual sebagai upaya preventif ranah dunia maya di tengah kebebasan berekspresi.

“Sendi-sendi penegakan hukum harus dilakukan dengan cara berdaulat, adil dan sesuai koridor keadilan. Memang penegakan hukum tidak dilatih, tetapi esensi penegakan hukum itu ialah bagaimana supaya tidak merenggut hak asasi manusia seseorang,” kata Daddy Fahmanadie.

Menurut Daddy, kehadiran polisi virtual bisa menjadi sarana positif yang baik, bisa juga jadi sarana menambah masalah jika tidak diakomodir dan keseimbangan kepastian hukum yang jelas.

Mukhallis berkata polisi virtual bukan salah satu ketakutan paling mendasar untuk mengkritisi atau mengomentari kebijakan dari pemerinta. Tapi jadi tolak ukur masyarakat menyampaikan kritik dan pendapat, bukan hanya sebatas nyinyir.

“Harus didasari, ada alasan, ada kekuatan dari teori-teori pendukung, sehingga tidak bisa dinilai pernyataan ini menghina, pernyataan ini menghujat dan sebagainya. Karena pernyataan kita didasari alasan yang kuat,” kata Mukhallis Aqidi.

Diananta Putra berpendapat diskusi UU ITE perlu dipopulerkan oleh mahasiswa dan akademisi di Banjarmasin. Menurut Diananta, UU ITE mesti terus diuji lewat diskusi pemikiran untuk mendapatkan pemahaman yang utuh soal UU ITE.

“Untuk bisa atau tidaknya UU ITE ini dipersempit agar bisa terhindar dari yang namanya multitafsir, tentulah bisa karena UU ITE ini bukanlah kitab suci, dan dibuat oleh manusia. Kita semua jangan pernah takut untuk berekspresi di media sosial, asalkan itu sesuai dengan fakta dan data yang ada,” cetus Diananta yang pernah dibui 3 bulan 15 hari gara-gara sengketa karya jurnalistik itu.

Uhaib As’ad menyerukan mahasiswa FH ULM tidak sebatas belajar di ruang kelas, megisi presensi absen, dan mengisi kursi kosong di kelas. Selain sebagai agent of change, kata Uhaib, mahasiswa sebagai penjaga nilai dan moral.

BACA JUGA  Polisi Periksa Warganet yang Bikin Lelucon SJ 182

“Kita terbuai oleh libido demokrasi yang dikultus dan digaung-gaungkan, nyatanya demokrasi tidak semanis ucapan politisi, dengan kepentingan kapital, termasuk oleh pemodalnya hari ini,” ucap Uhaib As’ad.

Adapun Kisworo Dwi Cahyono mengilustrasikan polisi virtual maupun UU ITE ibarat dua sisi mata uang. Di satu sisi, ia mengakui ada semangat positif untuk meminimalisir kejahatan di dunia online.

“Akan tetapi tetaplah harus diatur dengan kepastian hukum yang bijak bukan picak. Tujuan hukum adalah untuk keadilan, manfaat dan kepastian hukum. Polisi tidur saja bikin susah. Tetap selalu mengingatkan dan saling menguatkan,” ucap Kisworo.

Acara dilanjutkan dengan berdiskusi dua arah, bertukar pendapat ataupun pikiran dan mengkaji secara dalam mengenai polisi virtual. Di akhir diskusi, moderator berkesimpulan bahwa demi manfaat kehidupan bermasyarakat dan sosial, terbuka selalu kemungkinan dalam rangka menambah, mengurangi, mengubah untuk penyempurnaan UU ITE dan polisi virtual yang dimaksud.

“Dibutuhkan suatu payung hukum yang memadai untuk menjaga mengawal agar ruang digital kita itu digunakan atau dimanfaatkan untuk hal-hal yang aman, bersih, kondusif, produktif, dan bermanfaat bagi masyarakat. Di sisi lain, harus mampu menjamin pemenuhan rasa keadilan masyarakat,” tutup Fitria Ananda.

Vinkmag ad
Bagikan ini :

admin

Read Previous

Menakar Independensi Media di Era Digital

Read Next

Ditopang Galam, Jembatan Rejowinangun Rawan Ambruk

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *