Besok, Wartawan Asrul Sidang Perdana di PN Palopo

Ilustrasi ITE. istimewa

Pengadilan Negeri Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan akan mulai menyidangkan terdakwa Muhammad Asrul, seorang redaktur berita.news. Asrul disidang ke meja hijau karena menulis pemberitaan berjudul Putra Mahkota Palopo Diduga ‘Dalang’ Korupsi PLTMH dan Keripik Zero Rp 11 Miliar.

Menurut kuasa hukum dari M. Asrul, Muhammad Arsyad, sidang perdana akan digelar pada Selasa (16/3/2021). “Rencana besok,” kata M. Arsyad kepada banjarhits.com, Senin (15/3/2021).

Dikutip dari salinan surat dakwaan, Kejaksaan Negeri Palopo mendakwa M Asrul dengan tiga dakwaan sekaligus atas berita tersebut. Dakwaan pertama, perbuatan M. Asrul diancam pidana pasal 14 Ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 73 Tahun 1958.

Dakwaan kedua, perbuatan Asrul diancam pidana dalam pasal 28 ayat 2 juncto pasal 45A ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun dakwaan ketiga, perbuatan Asrul diancam pidana dalam pasal 27 ayat 3 juncto pasal 45 ayat 3 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Muhammad Arsyad yang merangkap Koordinator Tim Hukum Koalisi Advokat untuk Kebebasan Pers dan Berekspresi dan Tim Hukum Koalisi Pembela Kebebasan Pers (KPKP) untuk Asrul, mendapatkan surat jawaban Dewan Pers yang diteken Ketua Dewan Pers M. Nuh pada Kamis, 3 Maret 2020.

Dalam surat tersebut, Dewan Pers menetapkan tiga poin sikap. Pertama, berita yang dimuat media daring Berita.News sebagaimana dimaksud dalam surat itu merupakan produk jurnalistik sesuai dengan Undang-undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Kedua, berdasarkan dengan nota kesepahaman antara Dewan Pers dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia No.2/DP/MoU/II/2017 tentang Koordinasi dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan, seluruh dugaan tindak pidana di bidang pers penanganannya dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik dan Peraturan-peraturan Dewan Pers terkait. Sehingga Dewan Pers meminta penanganan perkara Berita.News terlebih dahulu melalui Dewan Pers.

BACA JUGA  Ini Nama Penumpang Sriwijaya Air Jakarta-Pontianak

Ketiga, terhadap dugaan tindak pidana di luar sengketa pers, Dewan Pers menyerahkan kepada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Surat jawaban itu ditandatangani Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh.

Kasus ini bermula pada Juni 2019 saat Asrul diadukan oleh Kepala BKPSDM Kota Palopo, Farid Kasim Judas ke polisi atas dugaan berita korupsi di media online Berita.news pada 10, 24, dan 25 Mei. Berita itu mengangkat soal dugaan korupsi di Palopo, Sulsel.

Kemudian, sekitar bulan Juli 2019, Asrul dipanggil penyidik Polda Sulsel. Asrul saat itu memberikan klarifikasi bahwa kasus yang menjeratnya adalah kasus pers yang seharusnya melalui mekanisme sengketa pers sesuai dengan Pasal 1, 5, 11, dan 15 UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Hingga kemudian beberapa bulan setelah pemeriksaan, Asrul mendapat hak jawab dari FKJ pada November 2019.

Tapi rupanya, pada Desember 2019, FKJ kembali membuat aduan. Dan pada 29 Januari 2020, Asrul dijemput paksa dan ditahan. Pada 31 Januari 2020 keluar Surat Pemberitahuan Penahanan Nomor B/70/I/2020/Ditreskrimsus untuk Muhammad Asrul yang ditujukan kepada keluarga.

Penahanan terhadap Asrul kemudian menuai kecaman dari sejumlah organisasi pers, dan mendapat pendampingan hukum dari Koalisi Pembela Kebebasan Pers (KPKP) serta Komite Keselamatan Jurnalis.

Vinkmag ad
Bagikan ini :

diananta putra sumedi

Editor

Read Previous

Ratusan ASN Pemprov Kalsel Tes Swab Massal

Read Next

Polres Kotabaru Periksa Ketua Tim Pemenangan 2BHD

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *