Abu-abu Penegakan Hukum Dalam Jerat UU ITE

Ilustrasi UU ITE.

Menyimak perkembangan isu hukum akhir-akhir ini, selain masalah korupsi dan narkoba yang masihh seksi saat ini, maka tidak kalah seksinya adalah masalah pro dan kontra penerapan UU ITE, terutama dalam lingkup kasus-kasus yang dianggap ada pada kontroversi pasal yang bermasalah atau multitafsir dalam UU ITE tersebut.

Jika kita lihat dalam kacamata hukum, maka UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah resmi sebagai cyber law-nya Indonesia. Sebelum itu, Indonesia tidak punya aturan standar aturan hukum yang untuk segala jenis transaksi dan penggunaan informasi di internet.

Sesuai namanya, cyber law atau cyber crime adalah perbuatan kriminal yang dilakukan di cyber space atau dunia maya. Nah, kejahatan ini menurut refrensinya (merry magdalena, halaman 19) ada dua kategori, yaitu kejahatan yang menggunakan IT atau teknologi informasi dan kejahatan yang menjadikan IT sebagai sasarannya.

Sebetulnya tidak hanya masalah kriminal yang diatur oleh UU ITE, namun aturan transaksi, serba-serbi berbisnis dan legalisasi dokumen iternet. Sebab sekarang bisnis sudah biasa dilakukan melalui internet. Jadi harus ada hukum yang yang mengakui keabsahan sebuah perjanjian koontrak atau jual beli.

Abu-Abu UU ITE

Tidak semua kalangan setuju dengan UU ITE, termasuk para akademisi hukum pun terbelah dalam menilai efektifitas serta kehadiran UU ITE. Ada beberapa pasal yang cenderung dianggap karet dan rancu, serta multitafsir yang dalam imlementasinya bisa dibelok-belokkan seenaknya, bahkan cenderung membuka ruang penyimpangan atau ketidakadilan.

Oleh SafeNet dan PAKU ITE, sebuah organisasi yang memperjuangkan revisi atau penghapusan pasal-pasal karet dalam UU ITE, ketidakadilan UU ITE dianggap memicu banyak orang yang tidak bersalah ditahan dan dipidana akibat pasal dalam UU ITE.

BACA JUGA  Selisih 8.127 Suara, BirinMu Menang Pilgub Kalsel

Motif pemidanaan UU ITE balas dendam, barter kasus, shock therapy ,dan persekusi ekspresi lebih menjadi dominan menggunakan UU ITE. Lalu dimensi UU ITE ini menjadi abu -abu, karena dalam penegakkan hukum esensi suatu undang-undang diterapkan itu adalah keadilan. Tetapi justru dalam penggunaan UU ITE pemenjaraan adalah menjadi sarana atau tujuan utama.

Inilah yang membuat dampak hukum menjadi tidak seimbang karena jika hilirnya bayak orang yang tidak bersalah ditahan dan dihukum penjara akibat UU ITE, maka hulunya adalah pasal-pasal bermasalah ini yaitu pasal sisipan.

Pasal 27 (3) pasal penghinaan dan pasal 28 ayat 2 (penodaan agama) dan pengancaman pasal 29.Secara legislasinya pasal-pasal ini dimasukkan dalam konten-konten yang disebut kejahatan siber /cyber. Padahal mengutip safanet dalam draft, tidak ada pasal tersebut dan tidak ada pembahasan. Lalu jadilah pasal sisipan setelah disahkan UU tersebut.

Ketidakpastian Hukum dan Jalan Keadilan

Sejumlah persoalan dalam lingkup UU ITE ini kemudian membuat pemerintah angkat bicara untuk mendorong revisi UU ITE. Presiden menyampaikan hal tersebut dalam rapim TNI -polri 15 februari 2021.

Sejumlah kasus sudah menjadi acuan seperti kasus Baiq Nuril ( 2017), kasus Tara basro ,(2020), kasus Hilda Puspita (2013), kasus Diananta pada 2020, dan lain-lain ini adalah sederet kasus yang dalam kacamata publik berdimensi ketidakpastian hukum dan keadilan.

Momentum Revisi UU ITE

Melalui lampu hijau pemerintah yang menjembatani revisi UU ITE yang saat ini masih berproses. Maka paket ini sudah harus sinkron dengan bagaimana legislatif sebagai pembuat Undang-undang untuk konsekuen melakasanakan revisi UU ITE dengan transparan dan tuntas.

Jalan terjal revisi UU ITE sudah ditempuh, bahkan melalui judicial review di MK, namun masih belum berhasil. Aspek lapisan hukum dengan rumusan pasal tidak ketat serta bukan norma hukum baru, sehingga terdapat duplikasi pasal yang mengacu pada KUHP ini lah yang membuat salah satu dari sekian persoalan hukum mendasar atas UU ITE.

BACA JUGA  Lewat Seni Melawan Pandemi

Momentum revisi hendaknya menjadi solusi atas keberadaan atau implementasi UU ITE. Tentu revisi dilakukan dengan memperhatikan asas dan kaidah hukum sesuai undang-undang, serta melibatkan pandangan publik agar tercapai suatu elaksanaan undang undang yang bermanfaat dan berkeadilan.

Penulis: Daddy Fahmanadie, S.H LL.M

Akademisi Universitas Lambung Mangkurat dan Pendiri Klinik Hukum DF

Vinkmag ad
Bagikan ini :

admin

Read Previous

Takut Longsor, Warga Menolak Galian Pasir Milik H.S

Read Next

Kasus Bocah Keracunan Massa Berakhir Damai

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *