Wamen LHK: Rp 75 Miliar untuk Bantuan Pasca Banjir Kalsel

Pj Gubernur Kalsel Safrizal dan Wakil Menteri LHK Alue Dohong (kanan) pada Rabu (10/3/2021).

Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bergerak cepat untuk melakukan pembangunan infrastruktur dan perbaikan lingkungan akibat bencana banjir di Kalsel.

Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Alue Dohong, saat rapat koordinasi dengan Pj Gubernur Kalsel, Safrizal ZA, di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Rabu 10 Maret 2021 menuturkan, pihaknya telah merencanakan bantuan pascabanjir untuk Kalsel.

Alue Dohong melanjutkan, berdasarkan data Kementerian LHK, ada enam Eselon 1 terkait di KLHK yang harus berkontribusi pada penanganan pascabanjir di Kalsel. Enam Eselon 1 yang disebutkan meliputi Dirjen PDASHL, Dirjen PTKL, Dirjen PPKL, Dirjen Penegakan Hukum, Dirjen PSKL, serta Dirjen PSLB3.

“Dari lingkup KLHK untuk tahun ini ada anggaran kurang lebih 75 miliar yang bisa dilaksanakan di Kalsel. Estimasi nilai bantuan sebesar Rp 75 miliar diimplementasikan melalui masing-masing dirjen terkait,” kata Alue Dohong, Rabu (10/3/2021).

Dirjen PDASHL sebanyak Rp 36 miliar; Dirjen PTKL Rp 3,4 miliar; Dirjen PPKL Rp 1,5 miliar; Dirjen Penegakan Hukum Rp 1,8 miliar; Dirjen PSKL Rp 3,08 miliar; dan Dirjen Pengelolaan Sampah sebesar Rp 36,7 miliar dengan fokus penanganan di Banjarmasin, Banjarbaru, Tapin, dan Kabupaten Barito Kuala.

“Itu jangka pendek yang akan kita lakukan di Provinsi Kalimantan Selatan,” ucap Wamen LHK.

Untuk upaya penanganan pascabanjir, Alue Dohong menjabarkan lima aspek yang hendak diterapkan. Pertama, regulasi termasuk tata ruang. Kedua, teknis atau engineering, termasuk bendungan dan Konservasi tanah dan air. Ketiga, vegetatif, artinya kita harus melakukan penanaman di daerah kritis.

“Sisanya adalah penegakan hukum dan aspek sosial. Edukasi, komunikasi, dan sosialisasi itu sangat penting,” lanjut Alue Dohong.

Aspek-aspek tadi, kata dia, didetailkan kegiatannya, anggarannya, sampai jangka waktu. “Makanya, ada jangka pendek, menengah, jangka panjang,” terangnya.

BACA JUGA  Pertanian di Banjar Dirancang Tanpa Bahan Bakar

Sementara itu Penjabat (Pj) Gubernur Kalsel, Safrizal ZA, mengatakan faktor anomali cuaca berperan besar dalam memicu bencana banjir di Kalsel. “Dari hulu hujan deras, dengan debit air mencapai 340 mm. Disusul pula kenaikan air laut di wilayah hilir,” ucapnya.

Safrizal ZA merincikan kerusakan infrastruktur di Kalsel terdata 128 jembatan rusak, beberapa jembatan dan jalan strategis putus serta sarana infrastruktur lainnya. Pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan hingga berdampak pada inflasi di beberapa tempat.

Mengenai pemulihan lingkungan pascabanjir, Safrizal menyebut perlu adanya program jangka panjang. Namun, jika memungkinkan, program jangka panjang diupayakan menjadi menengah dan pendek.

“Perlu konsentrasi beberapa anggaran sekaligus untuk dilakukan secara paralel,” ujarnya.

Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri ini juga menyampaikan harapan untuk meminimalisasi bencana banjir ke depannya.

Selain soal regulasi, perlu adanya dukungan pembuatan bendungan. “Beberapa minta bendungan, termasuk di Balangan. Kami terus memperjuangkannya. Mohon dukungan Pak Wamen LHK. Mohon juga dukungan terkait bendungan Riam Kiwa dan Pancur Hanau, ” ucapnya.

Vinkmag ad
Bagikan ini :

diananta putra sumedi

Editor

Read Previous

3 Bulan Buron, Rahman Nor Ketangkap di Samarinda

Read Next

Komunitas Pers Desak Revisi UU ITE

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *