AF Honorer Pemkab Tanbu Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan Kursi

AF, terduga korupsi pengadaan kursi di kantor Kejari Tanah Bumbu, Senin malam (8/3/2021). banjarhits.com

Enam awak media menunggu lama hasil penggeledahan dua kantor SKPD, dua rumah serta satu toko di Kabupaten Tanah Bumbu yang dilakukan pegawai Kejaksaan Negeri Tanbu pada Senin (8/3/2021).

Setelah menunggu sampai pukul 21.00 wita, pegawai kejaksaan negeri Tanbu yang didampingi anggota Brimob membawa keluar seorang yang mengenakan baju tahanan dari ruangan kantor Kejaksaan Negeri Tanbu.

Orang berinisial AF ini baru saja dijadikan tersangka dugaan tindak pidana korupsi. AF dimasukkan ke dalam mobil hitam berplat merah, dan digiring mobil Brimob untuk dibawa ke ruang tahanan Polres Tanah Bumbu.

Tersangka AF tersebut bekerja sebagai pegawai tidak tetap (PTT) atau honorer di Satpol PP dan Damkar Kabupaten Tanah Bumbu.

Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu, M. Hamdan melalui Kasi Intel, Andi Akbar Sobari yang didampingi Kasi Pidsus dan dua Kasi lainnya mengatakan, Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu telah melakukan penahanan terhadap seorang berinisial AF.

Menurut dia, AF bekerja sebagai pegawai tidak tetap (PTT) di Satpol PP dan Damkar Kabupaten Tanah Bumbu.

Adapun permasalahan, lanjut Akbar, dengan dugaan terkait tindak pidana korupsi pengadaan kursi rapat dan kursi tunggu pada Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu tahun anggaran 2019.

Akbar menjelaskan, dimana sedikit kasus posisi bahwa pada tahun 2019, dalam APBD Kabupaten Tanah Bumbu tercantum anggaran kursi rapat dan kursi tunggu yang akan diadakan untuk setiap kecamatan, kelurahan, Puskesmas serta setiap desa yang dananya khusus dari lokasi dana desa.

“Jadi harga satuan kursi rapat yang dianggarkan Rp 650.000 per satuannya, sedangkan kursi tunggu Rp 6.500.000 per satuannya. Dengan total anggaran kursi rapat untuk kecamatan adalah sebesar Rp 970.5000.000 dan kursi tunggu seluruh kecamatan Rp 390.000.000,” jelas Andi Akbar.

BACA JUGA  Bupati Batola 5 Kali Berturut Dapat Opini WTP

Andi Akbar memaparkan, bahwa kursi tunggu dan Kursi rapat tidak pernah diusulkan pengadaannya oleh Kecamatan, Kelurahan, Puskesmas ataupun Desa di dalam RKA SKPD. Tetapi anggaran tersebut tiba-tiba muncul di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD.

Konferensi pers penetapan tersangka AF oleh Kejari Tanbu, Senin malam (8/3/2021).

“Jadi pembelian kursi rapat dan kursi tunggu dilakukan oleh tersangka AF di toko Alya Geleri dengan harga kursi rapat Rp 490.000 perunit dan harga kursi tunggu Rp 4.650.000 per unit dengan dana cash yang diberikan AF kepada penyedia barang. Untuk itu akibat dari ulah tersangka maka menyebabkan kerugian negara sekitar sebesar Rp 581.350.000,” ujar Andi Akbar.

Atas perbuatan ini, AF disangkakan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18, Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebelumnya diberitakan dibeberapa media online Pegawai Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu menggeledah Kantor BPKAD, kantor Dinas PMD, rumah tersangka AF di wilyah Pagatan, dan toko Alya Galeri serta rumah mantan pejabat Pemkab Tanbu yang dijaga ketat beberapa anggota Brimob Tanbu.

Vinkmag ad
Bagikan ini :

M Joni

Read Previous

Jaksa Tanah Bumbu Geledah 2 Kantor dan 1 Toko

Read Next

Miris, Bayi Wanita Ini Menderita Lymphangioma

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *