Beda Sikap Nikita Mirzani, Ravio Patra, Diananta Putra, dan Prita Soal UU ITE

Pertemuan virtual hari pertama antara korban dan tim kajian revisi UU ITE, Senin (1/3/2021). Foto: Kemenkopolhukam

Tim kajian Undang-undang Infomasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), rampung mengumpulkan sejumlah masukan dari narasumber pelapor dan terlapor. Beragam masukan dan pandangan narasumber yang pernah bersinggungan dengan UU ITE disampaikan kepada tim melalui virtual, Selasa (2/3).

Hadir sebagai narasumber secara virtual, dari kalangan terlapor antara lain Muhammad Arsyad, Ravio Patra, Prita Mulyasari, Yahdi Basma, dan Teddy Sukardi. Sementara dari kalangan pelapor adalah Alvin Lie, Nikita Mirzani, Dewi Tanjung, dan Muannas Al Aidid.

Dari sisi pelapor, artis Nikita Mirzani berpendapat bahwa dirinya tidak setuju jika UU ITE dihapuskan. Ia juga meminta agar aparat bertindak cepat dalam menyelesaikan kasus yang berkaitan dengan UU ITE.

“UU ITE jangan dihapus, kalau dihapus nanti pada bar-bar netizennya pada ngaco soalnya,“ ujar Nikita usai menceritakan pengalaman dan alasannya melaporkan orang ke pihak berwajib dikutip dari situs polkam.go.id, Rabu (3/3/2021).

Kehawatiran yang sama juga disampaikan Ketua Umum Cyber Indonesia Muanas Alaidid. Ia meminta pemerintah berhati-hati dalam merevisi sejumlah pasal di UU ITE, agar tidak muncul persoalan baru.

“Saya kira pointnya yang pertama jangan sampai kemudian niat baik revisi UU ITE, misalnya dalam pasal 27 ayat 3 yang dituding sebagai pasal karet, kemudian malah dihapus dan media sosial kita malah menjadi saling menghujat satu sama lain. Bapaknya dihina ibunya dihina ya mungkin itu akan menjadi persoalan kalau kemudian tidak dilaporkan. Baik pasal 27 ayat 3. pasal 28 ayat 2 ITE. Jadi saya kira ini harus hati-hati dalam persoalan revisi UU ITE,“ jelas Muannas.

Berbeda dengan Muannas dan Nikita, seorang aktivis yang pernah dikenakan pasal dalam UU ITE Ravio Partra menjelaskan, hukum seharusnya menciptakan ketertiban, bukan memunculkan chaos di kalangan masyarakat.

BACA JUGA  Pemprov Kalsel Galakkan Tanam Sejuta Pohon

“Saya dikata-katain, difitnah dinarasikan sebagai mata-mata asing suatu negara. Kalau saya bereaksi dengan melaporkan banyak orang-orang, ujungnya satu negara dipenjara kan?,” ujar Ravio kepada Tim UU ITE.

Patra menceritakan bagaimana pengalamannya berhadapan dengan pihak kepolisian saat dilaporkan terkait dengan UU ITE. Bagi Patra UU ITE adalah bentuk pengekangan kebebasan sipil.

“Saya sebenarnya secara pribadi saya penginnya dihapus, tapi karena saya juga paham ada kebutuhan, karena saya juga mengakui juga memahami bahwa secara global banyak negara masih belajar mengatur medium internet. Cuma yang terjadi di Indonesia menurut saya terlalu cepat terlalu bringas tidak ada moderasinya, berlebihan responnya. Kalau saya tidak punya prinsip bahwa UU ITE ini bentuk mengekang kebebasan sipil, saya bisa laporkan orang-orang yang ketika saya mengalami kriminalisasi tahun lalu misalnya, kalau saya hitung ada ratusan orang yang bisa saya UU ITE-kan,” tambah Patra.

Dalam kesempatan yang sama, Prita Mulyasari, ibu rumah tangga yang juga pernah bersinggungan dengan UU ITE menekankan pentingnya edukasi di media sosial agar tidak terjebak dalam kasus hukum.

“Mungkin kita sebelum masuk ke dalam pembuatan undang-undang ITE ini akan direvisi atau pun dicabut, lebih berpikirnya ke arah edukasinya dulu. Edukasi kepada generasi anak muda sekarang ini bagaimana tata krama dari media sosial itu seperti apa? karena saya lihat banyak juga kasus-kasus yang masih anak-anak muda dengan tanpa berpikir dua kali langsung memberikan posting di media sosial dan itu mereka tidak banyak berpikir bahwa akan ada akibatnya di undang-undang ITE ini,” ujar Prita.

Sementara itu, Ketua Tim Revisi UU ITE berharap masukan dari narasumber dapat menjadi bahan dalam diskusi tim, dalam pembahasan selanjutnya yang akan diadakan oleh sub tim I dan sub tim II pada pertemuan pekan depan.

BACA JUGA  Sah, H Akhmad Jiansi Jadi Ketua MUI Batola

“Saya berharap kepada Bapak Ibu sekalian yang masuk di dalam sub Tim 1 maupun sub tim 2 untuk memanfaatkan waktu yang ada sambil kita menunggu kegiatan berikutnya. Ini bisa dimanfaatkan untuk mengadakan diskusi-diskusi terkait dengan berbagai masukan, saran, pandangan dari berbagai narasumber mulai dari sesi pertama sampai ketiga pada siang hari ini, ” ujar Sugeng Purnomo saat mengakhiri sesi pertemuan.

Usai menghimpun masukan dan saran dari pihak pelapor dan terlapor, berikutnya tim akan menghimpun saran dan masukan dari kelompok aktivis/masyarakat/sipil/praktisi dan asosiasi pers.

Dikutip dari situs Tempo.co, Pemimpin Redaksi Banjarhits, Diananta Putra Sumedi, hadir dalam forum undangan Tim Kajian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang dibentuk pemerintah, Senin, 1 Maret 2021. Dalam pertemuan yang meminta pandangan para korban UU ITE itu, Diananta menceritakan kasus yang pernah menjeratnya.

“Saya ambil kesimpulan kalau UU ITE ini adalah alat untuk membungkam kritik, merepresi, sebagai ajang shock therapy,” kata Diananta saat diwawancara usai pertemuan yang digelar secara daring tersebut.

Ia mengungkapkan tiga poin masukan bagi tim tersebut. Pertama, Diananta meminta pencabutan pasal-pasal karet yang ada di dalam UU ITE. Diananta pernah terjerat Pasal 28 di UU ini yang membuat hakim memvonisnya hukuman penjara 3 bulan dan 15 hari. Selain pasal itu, ia melihat beberapa pasal lain bermasalah dan berpotensi mengekang kebebasan berpendapat.

“Saya meminta bukan revisi tapi mencabut. Kalau kasusnya memang ditujukan ke arah pidana, bisa diajukan ke UU KUHP atau UU diskriminasi ras dan etnis yang sudah ada,” kata Diananta.

Adapun masukan kedua yang diajukan adalah permohonan pada Presiden Jokowi untuk melindungi kemerdekaan pers melalui produk hukum yang dihasilkan. Ketiga, ia meminta ada moratorium kasus-kasus ITE yang masih berjalan. “Tolong dimoratorium selama UU ini dikaji ulang sampai ada UU yang baru,” kata Diananta.

BACA JUGA  Presiden Jokowi Resmikan Bendungan Tapin Kalsel

Tim Kajian UU ITE memanggil perwakilan korban dan pelapor dalam kasus UU ITE. Pada sesi pertama hari Senin (1/3), ada sembilan orang yang dipanggil tim untuk dimintai pendapat. Mereka terdiri atas Saiful Mahdi, Ahmad Dhani Prasetyo, Diananta Putra Sumedi, Ade Armando, Baiq Nuril, Dhandy Dwi Laksono, Bintang Emon, Singki Suwadji, dan Muannas Alaidid.

Pertemuan hari kedua pada Selasa (2/3), narasumber yang hadir terdiri atas Nikita Mirzani, Dewi Tanjung, Muannas Alaidid, Ravio Patra, Muhammad Arsyad, Prita Mulyasari, Yahdi Basma, Teddy Sukardi, dan Alvin Lie.

Vinkmag ad
Bagikan ini :

admin

Read Previous

Desa di Karang Bintang Punya Pos PPKM Mikro

Read Next

Keluarga Korban Tewas Banjir Kalsel Terima Santunan

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *