Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, M. Syaripuddin, memberikan atensi positif terkait sejumlah peraturan pelaksana UU Cipta Kerja yang telah ditetapkan pemerintah, salah satunya mengenai PP Nomor 7 Tahun 2021.
Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Ham selesai mengundangkan 49 Peraturan Pelaksana UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Dengan pemberlakuan 49 Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden yang menjadi turunan Undang-undang Cipta Kerja ini diharapkan secepatnya bisa memulihkan perekonomian nasional yang terpuruk akibat pandemi Covid-19.
Upaya pemulihan ekonomi nasional salah satunya dilakukan dengan penguatan dan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), langkah kongkrit yang dilakukan pemerintah dengan menetapkan PP Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
Sebagai aturan teknis PP Nomor 7 Tahun 2021 menjadi harapan baru bagi pelaku UMKM untuk berkembang ditengah lemahnya kondisi perekonomian Indonesia akibat pandemi Covid 19. Kemudian dalam implementasinya peran Pemerintah Daerah menjadi penting agar pelaksanaan dilapangan berjalan secara optimal dan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur.
Syaripuddin mengatakan aturan ini menjadi angin segar bagi pelaku UMKM untuk naik kelas dan berkembang. Kemudian, menurut dia, penyusunan strategi di lapangan menjadi tugas Pemerintah Daerah sesuai kewenangan dan kapasitasnya untuk mendorong kualitas serta pengembangan Koperasi dan UMKM.
“Saya meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Perangkat Daerah terkait untuk menyesuaikan program dan kebijakan yang sudah diatur dalam PP Nomor 7 Tahun 2021. Barangkali seperti program kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan Koperasi yang dimana Pemerintah Daerah sesuai wilayah dan kewenangannya dapat menyusun rencana tahunan,” tutur politikus PDI Perjuangan itu.
Untuk pelaksanaan awal dalam menyusun rencana tahunan, perlu dilakukan rapat koordinasi antar perangkat daerah yang menangani urusan Perdagangan dan UMKM serta melibatkan elemen masyarakat seperti KADIN dan HIPMI sebagai wadah yang menghimpun pelaku usaha.
Ia berharap dalam penyusunan dapat terintegrasi dan diperoleh langkah-langkah yang inovatif dan aktual. Selebihnya rencana tahunan dapat dikompilasikan ke dalam rencana aksi daerah (RAD) dan membentuk tim terpadu.
“Langkah inisiatif ini lebih cepat karena ketetapannya dapat dilakukan melalui SK Kepala Daerah, ketimbang melalui proses Revisi Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang memakan waktu,” lanjutnya.
Dengan rancana aksi yang telah disusun, ia berharap ada akselerasi pemberdayaan koperasi dan UMKM, serta menjadikan Pemerintah Daerah memiliki peta jalan dalam pelaksanaan program kerja, baik pasca Peraturan Pemerintah ini ditetapkan dan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Selatan.
