Bendungan Tapin Bukan Jaminan Ketahanan Pangan

Presiden Joko Widodo meresmikan bendungan Tapin, Kamis (18/2/2021).

Ketua Serikat Petani Indonesia (SPI) Kalimantan Selatan, Dwi Putra Kurniawan, menilai Bendungan Tapin bukan jaminan menjaga ketahanan pangan di Kalsel. Menurut kajian SPI Kalsel, kata Dwi, ada dua hal utama membangun kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan.

“Pertama, objeknya yaitu Reforma Agraria atau lahan untuk petani bertani tanaman pangan atau tanah untuk petani. Kedua, subjeknya yaitu petani dan keluarga petani atau perlindungan dan pemberdayaan petani,” kata Dwi Putra Kurniawan kepada banjarhits.com, Kamis 18 Februari 2021.

Selama dua hal utama ini tidak jadi acuan dasar kebijakan pembangunan sektor pertanian pangan oleh pemerintah, Dwi menilai sulit mencapai ketahanan pangan.

Presiden Joko Widodo meresmikan Bendungan Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan pada pada Kamis, 18 Februari 2021. Presiden Jokowi menyatakan Bendungan Tapin dibangun sejak 2015 lalu dengan dana pembangunan sebesar Rp 986 miliar, hampir Rp 1 triliun.

Bendungan Tapin memiliki kapasitas 56,7 juta meter kubik sebagai penyedia air baku 0,50 meter kubik per detik, serta menghasilkan tenaga listrik 3,3 megawatt. Menurut Presiden Jokowi, Bendungan Tapin memiliki peran penting dalam mengendalikan banjir dan memperkuat ketahanan pangan karena memberikan pengairan untuk 5.472 hektare lahan pertanian.

Dwi Putra tertarik atas pernyataan Presiden Jokowi bahwa Bendungan Tapin untuk memperkuat ketahanan pangan. Menurut Dwi, hal ini selalu disampaikan oleh semua pejabat negara ini bahwa membangun bendungan untuk ketahanan pangan.

“Padahal selama ini padangan tersebut belum pernah terbukti,” lanjut Dwi Putra.

Menurut dia, banyak bendungan yang dibangun Pemerintah Indonesia sejak kemerdekaan. “Namun lihat sampai saat memasuki usia 76 tahun ini, kita belum mampu memenuhi kebutuhan pangan sendiri untuk rakyat Indonesia,” ujar Dwi Putra Kurniawan.

BACA JUGA  Pasien Sembuh Covid di Batola Terus Melonjak

Sebab, kata dia, setiap tahun lahan pertanian di Indonesia terus berkurang akibat alih fungsi lahan. Persoalan lain, jumlah petani setiap tahun terus berkurang dimana kontradiktif dengan jumlah penduduk Indonesia yang terus bertambah setiap tahun.

“Jadi bendungan dan irigasi hanya prasarana pertanian bukan hal pokok utama permasalahan ketahanan pangan Indonesia,” kata Dwi Putra.

Hal ini akibat pemerintah tidak serius menjalankan perintah UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), serta UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Perlintan).

Di level daerah, Dwi mencontohkan Perda Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan. “Tetapi tidak pernah dijalankan hingga saat ini,” ujarnya.

Ia mengklaim, kajian ini sejalan dengan peryataan Rektor IPB Arif Satria pada 17 Februari 2021 bahwa indikator pangan dunia menunjukan Indonesia tertinggal daripada negara lainnya dalam lima tahun terakhir.

Food Sustainability Index menempatkan Indonesia sebagai negara ke-60 dari 113 Negara. Semakin besar angkanya, peringkat semakin buruk. Peringkat Indonesia kalah jauh dengan Zimbabwe peringkat 31 dan Ethiopia peringkat 27.

Vinkmag ad
Bagikan ini :

diananta putra sumedi

Editor

Read Previous

Berlakukan PPKM Mikro, Batola Disemprot Disinfektan

Read Next

Sikap PETA atas Perubahan APBD 2021 Tanbu

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *