Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyampaikan 5 poin rekomendasi terkait, penanganan pascabanjir Provinsi Kalimantan Selatan.
Rekomendasi Kementerian LHK dalam rakor secara virtual antara Gubernur Kalsel dan jajaran dengan Kementerian LHK yang dipimpin Wamen LHK Alue Dohong, Selasa (26/1).
Gubernur Kalsel Sahbirin Noor menegaskan, Pemprov Kalsel berkomitmen terhadap perbaikan lingkungan. Ini dibuktikan selama kepemimpinannya dalam lima tahun terakhir, sudah mencabut 625 izin tambang dari sekitar 900-an izin tambang, termasuk tidak mengeluarkan izin perusahaan sawit.
Kepala Bappeda Kalsel Nurul Fajar Desira mengatakan langkah selanjutnya yang akan dilakukan Pemprov Kalsel pascabanjir, segera melakukan kajian secara menyeluruh komprehensif terhadap sejumlah daerah aliran sungai (DAS) yang terdapat daerah tangkapan air.
“Kita akan lakukan kajian menyeluruh terkait daerah tangkapan air di wilayah DAS Barito,” katanya.
Nurul Fajar Desira mengungkapkan beberapa rekomendasi KLHK yaitu perbaikan pada vegetasi seperti program penanaman kembali pada lahan kritis yang mendapat dukungan penuh KemenLHK untuk dilanjutkan.
Kedua evaluasi terhadap bangunan sipil (infrastruktur) pengendali banjir seperti bendungan, kanal, embung, dan lain-lain, agar bisa dilakukan perbaikan bila diperlukan.
Ketiga, Pemprov Kalsel diminta mengevaluasi terhadap kebijakan yang ada. Disebutkan Fajar, Pemprov Kalsel saat ini sudah memiliki Perda tentang Revolusi Hijau, Perda RPPLH, dan Perda tentang Jasa Lingkungan yang akan diterapkan dengan baik.
Rekomendasi selanjutnya terkait pembinaan kepada masyarakat, karena program-program yang dilakukan dan terakhir rekomendasi membangunan alat peringatan atau deteksi dini banjir.
“Sehingga bila ada curah hujan tinggi lagi, maka jauh-jauh hari peringatan sudah disampaikan dan masyarakat sudah tahu,” ujarnya.
Dalam rapat disampaikan mencari solusi ke depannya berupa langkah-langkah yang harus dilakukan bila terjadi curah hujan tinggi (ekstrem) lagi, sehingga dampaknya bisa diminimalisir.
Turut mendampingi gubernur, para kepala dinas terkait yakni Kadis ESDM Kelik Isharwanto, Hanifah Dwi Nirwana (Kepala Dinas Lingkungan Hidup), Suparmi (Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan), Fatimatuzzahra (Plt Kepala Dinas Kehutanan) , dan Nafarin (Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu).
