Sumber Daya Alam: Berkah atau Kutukan?

Aktivitas pertambangan. Foto: freeimages.com

Perdebatan teoritik dikalangan akademisi mengenai ketergantungan suatu negara tehadap sumber daya alam (SDA), khususnya pada industri ekstraktif, telah menjadi perdebatan klasik dan menarik. Perdebatan teoritis itu, mengerucut pada tiga perspektif teoritik, yaitu; Natural Resources Curse (Auty, 1993; Sachs & Warner, 1997; Ross, 2004.

Paradox of Plenty (Glen, 1988), dan Dutch Disease (Corden & Neary, 1992). Ketiga perspektif teori ini menjelaskan mengenai keberadaan SDA dan dampaknya terhadap suatu negara yang memiliki SDA kaya.

Suatu SDA kaya tidak saja memberikan keuntungan ekonomi pada negara, namun ketika suatu negara memiliki ketergantungan berlebihan pada SDA, khususnya pada industri ekstraktif akan berdampak pada kehilangan keseimbangan ekologi, kerusakan lingkungan, dan bencana kemanusiaan (Sachs, 1997).

Sedangkan menurut pandangan Ross dalam Does Oil Binder Democracy? Ross secara tajam mengatakan, SDA merupakan sumber dari segala konflik (sources of conflict.

Negara yang memilik SDA kaya menurut Ross tidak memiliki relevansi signifikan atau tidak berkontribusi positif secara ekonomi dan menciptakan keadilan bagi negara dan warga. Bahkan, sejumlah negara dengan SDA yang ada cenderung mengalami ketidakstabilan ekonomi, kekacauan politik, maraknya konflik, dan kekerasan kolektif.

Fenomena konflik sosial dan kekerasan kolektif (civil war) menurut Ross (2001) karena memperebutkan SDA, khususnya pada kawasan industri ekstraktif. Potensi SDA suatu negara tetapi tidak didukung oleh kualitas sumber daya manusia (SDM), cenderung mengalami kelambatan pertumbuhan ekonomi dibandingkan negara yang tidak memiliki SDA (Sholikin, 2020).

Potensi SDA suatu negara bila hanya dinikmati oleh segelintir orang akan memicu potensi konflik karena faktor ketidakadilan dirasakan mayoritas warga (Stiglitz, 2007).

Watak predatoris industri ekstraktif yang terjadi selama ini, khususnya industri tambang, seperti disebutkan sebelumnya tidak memberikan kontribusi ekonomi secara signifikan bagi negara dan warga.

BACA JUGA  Barang Bukti Kejahatan di Batola Dimusnahkan

Ironisnya, negara seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Australia, kehidupan sosial-ekonomi dikawasan pertambangan bukan pengaruh tambang (Power, 2002). Fenomena ini juga menggambarkan situasi sejumlah kawasan tambang di Indonesia.

Tingginya kesenjangan sosial dan ketidakadilan antara kaya dan miskin’ walaupun kawan itu kaya SDA. Papua dan Kalimantan salah satu daerah dapat dijadikan model yang bisa menjelaskan kesenjangan sosial-ekonomi dan ketidakadilan.

Papua sebagai daerah dengan tingkat kesenjangan sosial, ketidakadilan, dan kemiskinan tertinggi di negeri ini. Papua dikenal sebagai wilayah pemilik SDA emas terbesar di dunia, namun dua provinsi di Papua itu mencapai 28,4% dari total penduduk Papua (BPS, 2017).

Kajian-kajian teoritik selama ini lebih didominasi pada kajian aspek ekonomi semata dalam memahami industri tambang (ekstraktif). Pada hal menurut Acemuglu, 2004, memahami realitas SDA kaya suatu negara tidak hanya bisa dijelaskan hanya perspektif saja. Oleh karena itu kata Acemoglu, tidak kalah pentingnya adalah lewat pendekatan perspektif ekonomi politik.

Kajian komprehensif lewat pendekatan perspektif itu akan lebih mudah memahami akar permasalahan dari industri tambang (ekstraktif). Dunia industri tambang adalah aktivitas sarat kepentingan dan melibatkan sejumlah aktor.

Keterlibatan sejumlah aktor, aktor politik dan aktor bisnis itu telah menyandera SDA dengan pola-pola persekongkolan dan deal-deal kepentingan para aktor. Fenomena seperti adalah fenomena global, khususnya negara yang memiliki potensi SDA.

Hal serupa juga terjadi di Indonesia yang beroperasi di daerah kaya SDA. SDA itu bulan saja sebatas aktivitas ekonomi dan bisnis juga menjadi instrumen persekongkolan politik bagi aktor lokal dan pusat yang terlibat dalam industri tambang. Tambang dijadikan sumber patronase politik dan ekonomi sehingga terbangun relasi kuasa (MUA, 2020).

BACA JUGA  UU Cipta Kerja, WALHI: Pengkhianatan Rakyat

Pada level lokal misalnya, Kalimantan Selatan dapat menjadi laboratorium dalam memahami relasi kuasa antara aktor politik dan aktor bisnis. Para aktor bisnis ini mengendalikan dinamika perpolitikan lokal melalui kontestasi elektoral.

Kontestasi elektoral itu menjadi arena membangun patronase politik dan bisnis. Mengapa SDA Kalsel dijadikan sandera politik dan bisnis? Di era demokrasi kapitalis ini hanya pemilik duit saja memiliki peluang berkompetisi dalam perebutan kekuasaan politik.

Biaya demokrasi mahal itu membuka struktur kesempatan bagi kelompok bisnis menjadi pemain politik sekaligus pemain bisnis.

Pada umumnya, kasus di Kalsel para bos lokal tidak tidak terlibat secara formal dalam kontestasi politik (politik), akan tetapi berperan sebagai under cover dan sebagai negara bayangan (shadow state) yang mengatur dan mengontrol dinamika politik.

Etalase Pilkada adalah arena legal dan buruk-buruk bagi para oligarki lokal. Etalase Pilkada dan tambang adalah dua dunia yang saling bertemu dan tidak mungkin terpisahkan.

Kuras-habis SDA Kalsel secara serakah dan serampangan itu telah memberikan kutukan (curse) bagi warga Kalsel yang tidak berdosa dan bukan penikmat tambang. Banjir, kebakaran hutan, dan pemiskinan warga lokal di kawan tambah telah menjadi hikayat lama bagi warga Kalsel.

Eskalasi banjir telah memporak-porandakan warga Kalsel dalam beberapa pekan ini. Kapan kah SDA kaya itu menjadi berkah (blessing) bagi warga Kalsel? Jangan sampai apa yang diteorisasikan para akademisi diawal tulisan ini menjadi semakin menguatkan argumen bahwa SDA kaya suatu negara tidak berkontribusi secara signifikan bagi kesejahteraan sosial-ekonomi bagi negara dan warga.

Fakta lingkaran setan ini terjadi karena institusi demokrasi, para aktor, dan instrumen demokrasi lainnya mengalami lack of democracy (kekacauan demokrasi).

BACA JUGA  Dampak Covid, Pendapatan Pemprov Kalsel Anjlok

Selain itu, negara salah urus SDA dan dilegalisasi oleh sejumlah regulasi dan kebijakan hanya menguntungkan segelintir orang atau kelompok bisnis dari pada regulasi dan kebijakan itu membela kepentingan publik. Siapa menikmati SDA tambang dan kelapa sawit di Kalimantan Selatan?

Penulis: Muhammad Uhaib As’ad

Dosen FISIP Universitas Islam Kalimantan (Uniska) Banjarmasin

Vinkmag ad
Bagikan ini :

admin

Read Previous

Tim AnandaMu: Putusan Bawaslu Banjarmasin Sengaja Keliru

Read Next

Malam Hari, Sahbirin Terus Tebar Bantuan Korban Banjir

2 Comments

    Avatar
  • Sebaiknya permasalahan tambang ini di dudukan pd proposi yg lengkap. Dimana letak masalahnya, di pihak penambang, pemberi izin, bukan,bukan mereka, yg paling salah adalah instansi pengawas tambang dan pemantau lingkungan. Prosedur izin tambang sdh lengkap dg sangsi2nya, tp mrk tdk kuasa memberi sangsi.

  • Avatar
  • Sebaiknya permasalahan tambang ini di dudukan pd proposi yg lengkap. Dimana letak masalahnya, di pihak penambang, pemberi izin, bukan,bukan mereka, yg paling salah adalah instansi pengawas tambang dan pemantau lingkungan. Prosedur izin tambang sdh lengkap dg sangsi2nya, tp mrk tdk kuasa memberi sangsi.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *