Tim 2BHD Kirim Surat Tembusan Perkara ke Presiden

Tim hukum 2BHD, Jimmy Rahmadi mengirim surat tembusan perkara ke Presiden Jokowi, Jumat (22/1/2021).

Tim hukum paslon Bupati-Cawabup Kotabaru Burhanudin-Bahrudin (2BHD), mengirim surat tembusan perkara dari laporan terhadap Ketua Bawaslu Kotabaru ke Mapolres Kotabaru.

Tim hukum 2BHD sebelumnya sudah melaporkan Ketua Bawaslu Kotabaru ke Polres Kotabaru atas dugaan penyebaran fitnah pada Sabtu (9/1/2021). Tembusan dari surat laporan ini baru dikirimkan ke delapan instansi di Jakarta pada Jumat (22/1/2021).

Menurut anggota tim hukum 2BHD, Jimmy Rahmadi S.H, ada delapan surat tembusan yang dikirim ke setiap instansi atas laporan yang dibuat ke Mapolres Kotabaru. “Surat dari Polres kami tembuskan ke setiap instansi. Tim hukum mendatangi kantor masing-masing instansi,” kata Jimmy Rahmadi kepada banjarhits.com, Jumat (22/1/2021).

Tim hukum 2BHD juga mengirim langsung surat tembusan ke Presiden Joko Widodo lewat Sekretariat Negara di Istana Negara, Jakarta pada Jumat (22/1). “Untuk surat Presiden dimasukkan langsung ke kotak di lingkungan Istana Negara hari ini,” lanjut Rahmadi.

Puluhan orang dari Tim 2BHD berjalan kaki mendatangi Mako Polres Kotabaru, Sabtu (9/1/2021). Mereka melaporkan dugaan fitnah serta pencemaran nama baik yang dilakukan oleh oknum Ketua Bawaslu Kotabaru.

Ketua Tim Pemenangan 2BHD, Sutrisno, melaporkan Ketua Bawaslu Kotabaru atas dugaan pencemaran nama baik. Seusai penyerahan bukti pelaporan, Sutrisno mengatakan pernyataan yang disampaikan oknum Bawaslu Kotabaru itu ada hal yang menyinggung nama baik 2BHD.

“Oleh karenanya kami dari sebagian dari Tim merasa tidak nyaman,” kata Sutrisno kepada wartawan, Sabtu (9/1/2021).

Dalam pernyataannya tersebut, Tim 2 BHD dituduh melakukan money politik (politik uang), kemudian dinyatakan melakukan pengumpulan KTP fiktif. Sutrisno merasa dicederai oleh oknum Ketua Bawaslu Kotabaru ini.

Surat tembusan dikirim ke delapan instansi:

  1. Sekretariat Negara Republik Indonesia (Setneg RI) untuk Bapak Presiden Republik Indonesia
  2. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (untuk Menteri Pertahanan)
  3. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (untuk Menteri Dalam Negeri)
  4. Mabes Polri untuk Kapolri
  5. DKPP RI untuk ketua DKPP
  6. Bawaslu RI untuk Ketua Bawaslu RI
  7. KPU RI untuk Ketua KPU RI
  8. Kompolnas RI
BACA JUGA  Kalimantan Selatan Meradang Dikepung Banjir

Vinkmag ad
Bagikan ini :

diananta putra sumedi

Editor

Read Previous

Cerita Istri Sahbirin Dipercaya Salurkan Bantuan Oase KIM

Read Next

Perpustakaan Palnam Sudah Sepekan Kebanjiran

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *