Banjir Kalsel: Birahi Kekuasaan, SDA, dan Tragedi Bersama

banjir barabai

Genangan banjir di Kecamatan Barabai, Kabupaten HST pada Kamis (14/1/2021).

Indonesia sebagai salah satu negara ditakdirkan memiliki potensi sumber daya alam (SDA) melimpah. Potensi SDA itu terbentang hampir di seluruh pelosok negeri ini.

Wajar saja bila para negara kapitalis memandang Indonesia sebagai “The Golden Boy” yang selalu mencari incaran para investor atau perusahaan kelas dunia. Sejak diterbitkan undang-undang penanam modal asing tahun 1967, Indonesia dalam pusaran perebutan para investor asing.

Para investor asing telah menjadi gurita kapitalis dan mengekspolitasi SDA secara besar-besaran sampai saat ini. Sejak rezim Orde Baru sampai rezim Reformasi semakin memberi kesempatan dan ruang terbuka bagi para investor mengeruk SDA dengan cara-cara oligarkis dan predatoris.

Para investor atau korporasi itu secara telanjang menjadi negara dalam negara dan mendikte negara. Kebijakan dan regulasi negara telah didikte dan dikontrol para gerombolan kapitalis itu.

Ini watak corporatocracy yang sedang berlangsung di negeri. Negara telah disandera dan didikte mengikuti logika korporatisme itu. Logika korporatisme negara telah merusak perekonomian dan melahirkan ketidakadilan.

Ketidakadilan itu semakin telanjang ketika eksistensi negara diamputasi menurut selera korporatisme. Faham korporatisme negara telah mewarnai realitas perekonomian dan perpolitikan saat ini.

Para investor dan korporasi asing menikmati pesta-pora nikmatnya SDA di tengah kemiskinan rakyat. Berbagai berbagai regulasi atau undang-undang menjadi legitimasi perampokan SDA.

Atas dasar itu, para kapitalis telah menjadikan negeri menjadi rumah tangga yang nyaman dan bisa berbuat apa saja termasuk penggundulan hutan dan perampokan tanah-tanah rakyat. Para kapitalis itu tampil sebagai mafia ekonomi.

Mafia ekonomi semakin langgeng dan terstruktur karena bertemunya jaringan patronase bisnis dengan kapitalis lokal. Para kapitalis asing dan lokal sama-sama menyimpan watak oligarki-pradatoris. Para oligarki-presatoris ini sesungguhnya warisan rezim Orde Baru bermetamorfosis saat ini.

BACA JUGA  Cara Mendagri Tito Mencegah Konflik Sosial

Dukungan regulasi negara dan bertemunya watak oligaki-predatoris para kapitalis asing dan lokal itu telah menempatkan negeri ini sebagai arena perebutan ekonomi bisnis.

Lahan pertanian yang direndam air di Kalsel. SPI Kalsel

Sekedar menyebut contoh, wilayah Papua dan Kalimantan sebagai episentrum besar-besaran eksploitasi SDA. Pengerukan SDA itu tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan sosial-ekonomi warga lokal dan merobek rasa keadilan.

Wilayah-wilayah kaya SDA sekedar sebagai penonton dan menjadi objek penderita dan keserakahan korporasi. Keserakahan korporasi sebagai bentuk kejahatan ekonomi dalan teori common-pool resources.

Suatu teori yang dipopulerkan oleh Professor Elinor Ostrom. Common-Pool Resources (CPRs), yang diteorisasikan oleh Ostrom yang menggambarkan sebagai sumber daya bersama akan tetapi sumber daya bersama itu dikuasi oleh segelintir orang.

Karena terbatasnya ketersediaan sumber daya milik bersama itu (common-pool resources) itu, masing-masing orang berusaha berebut dan tidak jarang menimbulkan konflik dan bencana.

Perebutan itu sudah pasti akan dimenangkan oleh sekelompok orang yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan atau menjadi bagian dari kroni politik dan bisnis.

Selain karena adanya hubungan kedekatan dengan penguasa dan dukungan regulasi serta proteksi, juga karena institusi dan perangkat demokrasi yang ada mengalami kekacauan (lack of democracy).

Pikiran kritis Professor Elinor Ostrom ini bisa diadaptasi sebagai instrumen membaca carut-marutnya pengelolan di negeri ini. Bila proses pembiaran oleh negara pada akhirnya akan melahirkan The Tragedy of The Commons Model.

The Tragedy of The Commons Model ini dipopulerkan oleh Professor Garrett Hardin (1968). Menurut Hardin, bencana ini akan terjadi bila sumber daya alam dieksploitasi secara massif, cepat atau lambat akan menuai bencana bagi umat manusia.

Terjadinya bencana dimana-mana sesungguhnya dari bekerjanya mesin corporatocracy dalam melampaui kapasitas kemampuan SDA. Watak predatoris korpotisme itu tidak terlepas dari sentuhan birahi kekuaasaan.

BACA JUGA  Pemprov Kalsel Janjikan Traktor ke Petani Desa Panggalaman

Perjumpaan antara birahi kekuasaan dengan watak corporatocracy atau korporatisme itu semakin menyempurnakan perampokan SDA dengan alasan kepentingan pendapatan negara. Logika absurditas ini tetap terpelihara dan semakin menemukan habitatnya di era demokrasi atau era reformasi ini.

Birahi Kekuasaan itu semakin nyata ketika para penguasa daerah atau calon penguasa daerah saling bersenggama dengan para pemilik modal untuk sebuah kontestasi politik.

Ini bukan cerita hoax. Ini adalah fakta telanjang dalam perpolitikan nasional saat ini. Aroma persenggamaan itu semakin sempurna ketika deal-deal kepentingan itu terjadi. Deal-deal atau barter kepentingan antara penguasa daerah atau calon penguasa dengan para cukong-cukong politik semakin jelas nampak pasca kontestasi elektoral.

Sekali lagi, bertemunya birahi kekuasaan dan birahi kapitalis itu sudah pasti akan menyasar SDA sebagai instrumen persenggamaan politik dan bisnis.

Kasus banjir yang melanda Kalimantan Selatan saat ini sebagai salah satu saja dari sekian dampak bencana ekologi itu. Kebakaran hutan di musim kemarau, marjinalisasi warga lokal karena tanah atau lahan dikuasi industri tambang dan kelapa sawit serta penyakit sosial lainnya.

Selama ini, negara terlalu asyik menghitung kalkulasi kepentingan ekonomi bagi negara bagi kepentingan pembangunan daerah. Kalkulasi bencana ekologi itu tidak manjadi prioritas.

Kondisi banjir di Kalsel. Dinsos Kalsel

Musibah banjir saat ini sebagai bentuk kutukan sumber daya alam (natural resources curse), sepeti diteorisasikan Prof Jeffery Sach salam bulam buku Escaping Natural Resources Curse.

Saat ini warga Kalimantan Selatan sedang mengalami histeria banjir. Histeria banjir telah memporak-porandakan infrastruktur transportasi, ekonomi, dan menghancurkan kehidupan sosial warga.

Kita tidak perlu mengutuk hujan dan banjir itu. Eskalasi banjir karena bencana ekologi akibat massifnya ekspansi industri tambang dan kelapa sawit. Penggundulan hutan dan pengerukan gunung di kawasan tambang menjadi salah satu penyebab bencana banjir.

BACA JUGA  Kalimantan Peduli Kecam Status Tersangka 2 Mahasiswa

Warga Kalsel faham dan percuma saja menjadikan curah hujan dan cuaca ekstrem penyebab musibah banjir. Warga sudah tidak percaya dengan argumentasi seperti itu. The Collective Structure of Close Memory warga mengatakan bahwa musih banjir ini dampak hancurnya SDA dari watak oligarki-predatosi korporasi tambang dan kelapa sawit yang jumlah tidak sedikit.

Dukungan regulasi tambang yang tidak demokrasi itu serta birahi kekuasaan semakin menyempurnakan bencana ekologi itu. Sebagai leading argument, pertama, perlunya moratorium tambang membaca ulang undang-undang Mineral dan Batubara (Minerba).

Perlu gerakan kesadaran warga Kalsel menghentikan kerakusan para oligarki dan mafia tambang. Para politisi lokal dan penguasa daerah sudah saatnya menata ulang cara pandang bahwa SDA tambang dan kelapa sawit, bukan sekedar kepentingan ekonomi atau pendapat asli daerah (PAD).

Pada kenyataannya tidak berbanding lurus kalkulasi ekonomi itu dengan bencana ekologi.

Penulis: Muhammad Uhaib As’ad

Dosen FISIP Universitas Islam Kalimantan (Uniska) Banjarmasin

Vinkmag ad
Bagikan ini :

admin

Read Previous

Permintaan LBH Pers Terhadap Kapolri Baru

Read Next

Jual Sabu ke Polisi, Pria Ini Ditangkap di Bengkel Motor

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *