Tim 2BHD Lengkapi Berkas ke DKPP Atas Teradu Ketua Bawaslu Kotabaru

Tim hukum 2BHD, M Subhan mengirim berkas revisi ke DKPP RI, Selasa (19/1/2021).

Tim hukum paslon Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru (2BHD) mengirimkan lagi kelengkapan berkas laporan ke Dewan Kehormatan Penyelanggara Pemilu (DKPP) RI atas teradu Ketua Bawaslu Kotabaru. Tim hukum 2BHD menyerahkan kelengkapan berkas form Form I-P/L-DKPP ke kantor DKPP pada Selasa (19/1/2021).

Menurut anggota tim hukum 2BHD, M Subhan, kedatangannya ke DKPP kali ini untuk melengkapi berkas yang sebelumnya sudah dikirim ke DKPP pada 23 Desember 2020. “Ada korelasinya dengan laporan sebelumnya yang sudah dikirmkan ke DKPP,” kata M Subhan kepada banjarhits.com, Selasa (19/1/2021).

Subhan melanjutkan, berkas laporan tim 2BHD belum lengkap, sehingga perlu dilengkapi Form I-P/L-DKPP yang berisi keterangan bertandatangan asli pelapor atas nama Rahmadi, dan dua orang saksi.

DKPP RI sudah mengirim pemberitahuan bahwa laporan dari Rahmadi belum menyertakan Form I-P/L-DKPP yang mencantumkan tandatangan pelapor.

“Maka hari ini dilengkapi berkas laporan. Yang dilampirkan berkas laporan Form I yang bertandatangan asli dari pelapor dan dua saksi bermaterai,” lanjut Subhan.

Kepada pelapor, DKPP memberi tenggat paling lambat 7 hari setelah surat pemberitahuan diterima, terhitung sejak 13 Januari 2021. Jika pelapor tidak melengkapi atau memperbaiki laporan selama satu pekan, maka pengaduan tim hukum 2BHD gugur, dan dapat diajukan lagi sebagai pengaduan baru.

Lantaran belum ada Form I-P/L-DKPP, maka DKPP untuk sementara berkesimpulan pengaduan dari Rahmadi belum memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke verifikasi materiil.

Tim hukum paslon Bupati dan Wabup Kotabaru Burhanudin – Bahrudn (2BHD) mengadukan pribadi Ketua Bawaslu Kotabaru Mohamad Erfan ke Dewan Kehormatan Penyelanggara Pemilu (DKPP) RI.

Pengaduan ini kedua kalinya ke DKPP, setelah tim 2BHD melaporkan ketidakpuasan atas putusan Bawaslu Kotabaru kepada DKPP RI yang mendapat tanda terima nomor 01-04/SET/02/XII/2020.

BACA JUGA  Ikut LKS, 3 Siswa SMK Asal Kalsel Raih Emas

Menurut anggota tim hukum 2BHD, Hafidz Halim pada Rabu (6/1/2021), pihaknya mengadukan ke DKPP RI atas dugaan penyebaran berita bohong dan fitnah. Halim menilai apa yang dilakukan teradu diduga melanggar Pasal 8 Prinsip Dasar Etika dan Perilaku Aturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik.

Pelaporan terhadap Erfan ke DKPP RI pada 23 Desember 2020, dan diterima DKPP dengan nomor 04-23/SET-02/XII/2020. Pelapor atas nama Rahmadi sekaligus anggota tim hukum 2BHD.

β€œTim 2BHD menganggap M Erfan diduga telah melanggar Kode Etik sebagai Ketua Komisioner Bawaslu, Erfan Erf diduga melakukan berita bohong dan hoaks kepada salah satu simpatisan pemilih 2BHD melalui pesan masengger Facebook. Dalam isinya, Erfan Erf menerangkan bahwa Tim Pemenangan Burhanudin telah melakukan money politic dan mengumpulkan KTP fiktif,” kata Hafidz Halim.

Vinkmag ad
Bagikan ini :

diananta putra sumedi

Editor

Read Previous

Sahbirin Noor Bergerak Bantu Korban Banjir di Terminal

Read Next

Sikap Komnas HAM Atas Ancaman Pidana ITE dari Tim Hukum Sahbirin

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *