Sikap Komnas HAM Atas Ancaman Pidana ITE dari Tim Hukum Sahbirin

M Uhaib As’ad (kiri) dan Komisioner Komnas HAM Hairiansyah (kanan) saat FDG Pilkada Kalsel di markas Walhi Kalsel, Jumat (11/12/2020). Foto: dok banjarhits.com

Kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Negara yang demokratis tercermin dari adanya perlindungan terhadap kebebasan berkumpul, mengemukakan pendapat, dan diskusi terbuka. Sebagai negara dengan kedaulatan yang berada di tangan rakyat, perlindungan terhadap hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi dapat mendukung pengawasan, kritik, dan saran terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Hak Kebebasan Bependapat dan berekpresi adalah Hak dasar yang dimiliki oleh tiap individu dalam sebuah negara tercantum pada konstitusinya. Di Indonesia kebebasan untuk berpendapat diatur dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”) sebagai berikut:

Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Disamping itu, perlu juga dilihat ketentuan dalam Pasal 28F UUD 1945, yang berbunyi:

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU HAM”) berikut:

Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan negara.

Dengan demikian jelas apa yang terjadi di Kalimantan Selatan adalah bagian dari ekpresi warga Negara terutama masyarakat Kalimantan selatan atas apa yang sedang mereka rasakan dan mereka alami sehingga sudah seharusnya menjadi perhatian untuk ditindaklanjuti penguasa secara proporsional dengan melakukan perbaikan kebijakan maupun tindakan darurat kebencanaan untuk menghindari jatuhnya kerugian yang lebih besar termasuk melindungi Hak Hidup masyarakat jika terjadi korban jiwa sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia

BACA JUGA  BKPM: Tanbu Butuh Pemimpin Muda untuk Akselerasi

Surat Peringatan dan Teguran yang disampaikan oleh tim kuasa hukum cenderung berifat “Ancaman” terhadap warga Negara terutama masyarakat Kalimantan selatan yang sangat berpotensi melanggar hak rasa aman sebagaimana diatur dalam Pasal 28G UUD 1945 (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Dan Pasal 30 UU 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menyatakan “Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

Penggunaan UU ITE dalam kontek ini tidaklah tepat walaupun secara hukum dimungkinkan namun dalam kontek demokrasi dan Hak Asasi Manusia jelas menjadi ancaman nyata bagi kebebasan menyampaikan pendapat selain itu pada dasarnya UU ITE dibentuk dengan niat untuk melindungi konsumen dalam melakukan transaksi elektronik di tengah meluasnya penggunaan internet dalam perekonomian nasional. Namun, dalam pelaksanaannya, sering disalahgunakan untuk membungkam para pihak yang mengkritik pemerintah atau penguasa.

Data dari SAFENET tahun 2018 menunjukkan dari 245 kasus yang menggunakan UU ITE dari tahun 2008, lebih dari sepertiga pelapor (35,92%) adalah pejabat negara. Sasaran mereka adalah aktivis, jurnalis, hingga pegawai negeri, dan guru.

Kondisi tersebut menyebabkan represi negara terhadap kebebasan untuk mengkritisi pemimpin negara menjadi “terdesentralisasi” – ia bukan lagi upaya yang terkolaborasi, namun dalam kendali kepentingan-kepentingan individual penguasa lokal.

Jakarta, 19 Januari 2021

Hairansyah

Koordinator SubKomisi Penegakkan HAM

Komnas HAM RI

Vinkmag ad
Bagikan ini :

diananta putra sumedi

Editor

Read Previous

Tim 2BHD Lengkapi Berkas ke DKPP Atas Teradu Ketua Bawaslu Kotabaru

Read Next

Cara Unik Istri Sahbirin Noor Bantu Korban Banjir

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *