Demokrasi Lokal: Tambang dan Bandar Politik

Aktivitas pertambangan. Foto: freeimages.com

Memperdebatkan mengenai dinamika demokrasi lokal di Kalimantan Selatan (Kalsel) memiliki hubungan signifikan yang terbangun dengan keberadaan industri tambang.

Industri tambang tidak saja sekedar aktivitas ekonomi dan bisnis juga menjadi instrumen persekongkolan para aktor lokal, politisi dan bisnis. Relasi kuasa antara politik dan bisnis sudah lama terbangun tidak saja terjadi di Kalsel, tetapi sudah menjadi fenomena umum dalam peta bumi perpolitikan nasional.

Fenomena relasi politik dan bisnis di negeri ini telah terjalin sejak rezim Orde Lama sampai rezim Reformasi saat. Di era demokrasi saat ini perselingkuhan antara politik (politisi) dan kelompok bisnis semakin terstruktur dan terdesentralisasi.

Isu demokratisasi, desentralisasi atau kebijakan otonomi daerah menjadi ruang terbuka dan struktur kesempatan terjadinya perselingkuhan itu. Perselingkuhan terstruktur itu semakin telanjang disaat ritual demokrasi (Pilpres, Pilkada, dan Pileg).

Daerah yang memiliki potensi sumber daya alam seperti tambang, kelapa sawit perselingkuhan itu tidak saja sebatas relasi ekonomi-bisnis, tetapi merambah pada penguasaan wilayah kekuasaan politik.

Sumber daya alam, industri tambang dan kelapa sawit menjadi instrumen relasi kuasa para aktor politik. Kasus Kalimantan Selatan misalnya, sebagai salah penghasil tambang batu bara terbesar di negeri ini, sudah menjadi pengetahuan publik bahwa para aktor lokal, politisi, dan kelompok bisnis telah menyandera demokrasi lokal, khususnya saat pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Pilkada tidak saja sebagai ajang pesta demokrasi, tetapi juga menjadi arena penguatan jaringan patronase politik dan bisnis. Keterlibatan sejumlah aktor bisnis menjadi bandar politik atau cukong Pilkada.

Tidak mengherankan bila Pilkada lebih beraroma tambang dari pada mencitrakan political citizen. Di tengah mahalnya biaya demokrasi (hight cost democracy), keterlibatan sejumlah bos-bos tambang dalam pesta demokrasi lokal tidak terhindari.

BACA JUGA  Mahasiswa UMB Dikuliahi Wakil Bupati Batola

Pilkada beraroma tambang itu semakin sempurna karena mayoritas elite-elite partai politik berlatar belakang sebagai pengusaha tambang atau memiliki dengan orang-orang tambang. Wajar saja bila sejumlah warga menyebut Pilkada di Kalimantan Selatan sebagai pestanya para oligarki atau para bos tambang.

Inilah wajah demokrasi yang tersandera para oligarki. Pilkada pun memantulkan cita rasa demokrasi oligarki atau pasar gelap demokrasi (black market of democracy) dalam kemasan euphoria demokrasi.

Menguatnya fenomena pasar gelap demokrasi saat sesungguhnya tidak dampak dari sistem perpolitikan berbiaya tinggi dan perilaku partai politik atau instrumen demokrasi lainnya menciptakan ruang kesempatan lahirnya watak-watak oligarki dan predatoris itu.

Sistem politik di era demokrasi saat ini menjadi argumen kuat lahirnya perilaku oligarki atau para oligarki predator itu. Partai politik yang ada melembagakan feodalisme politik dan peternakan politik famili.

Sementara instrumen demokrasi lainnya sudah diintervensi kekuatan modal sebagai penumpang gelap dan membonceng masuk ke dalam struktur kekuasaan. Kekuatan oligarki telah membajak demokrasi demikian pula struktur ekonomi. Menguasai struktur ekonomi secara otomatis akan mendikte kekuasaan politik. Ini realitas sosio-politok saat ini.

Seperti disebutkan di atas, daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam, keterlibatan oligarki lokal menjadi kekuatan yang bisa menghitam-putih kan dinamika demokrasi lokal sebagai local bossism atau local strongman.

Para bos-bos lokal itu seperti disebutkan sebelumnya tidak saja memiliki kepentingan bisnis, tetapi memiliki kepentingan politik. Sumber daya alam menjadi barter kepentingan dan menyandera selama patronase politik (sang patron) berkuasa.

Regulasi atau kebijakan terkait industri tambang yang lahir dari tangan penguasa lokal akan membelikan kelompok bisnis atau kroni bisnis.

Fakta di Kalimantan Selatan memperkuat argumentasi ini. Pembiaran eksploitasi tambang dan kelapa sawit selama ini telah melahirkan kerusakan lingkungan, penggundulan hutan, kebakaran hutan, banjir dan sejumlah penyakit sosial lainnya.

BACA JUGA  Siapa Kisworo? Lantang soal Banjir Kalsel

Regulasi dan aturan main yang lahir dari tangan para politisi (lembaga legislatif dan eksekutif) menjadi instrumen justifikasi tehadap perilaku keserakahan itu. Posisi negara sudah menjadi komperador dan predator bagi kepentingan pasar melalui sejumlah regulasi dan kebijakan yang buat.

Pasal 33 UUD seperti tertulis dalam konstitusi negara sebatas ilusi bagi rakyat dan negara. Kekuatan kelompok oligarki tidak saja mempreteli sumber daya ekonomi negara juga menyandera kekuasaan.

Situasi negeri ini semakin memperjelas tesis Prof Noreena Herzt dalam bukunya Silent Take of the Dead of Democracy, bahwa dominasi pasar akan membunuh demokrasi. Ya, Pilpres, Pilkada, dan Pileg didominasi kekuatan pasar. Pasar telah mendikte kebijakan negara. Negara tidak berdaya menghadapi kekuatan pasar.

Pasar menjadi negara bayangan dan berhasil mengamputasi dan membuat impotensi lembaga-lembaga demokrasi.

Oleh karena itu, bila Pilkada Serentak 9 Desember lalu di seluruh Indonesia sekedar melahirkan penguasa lokal yang tersandera oleh kekuatan oligarki atau sekedar jadi komprador pasar, selama itu pula sumber daya alam hanya diperuntukkan bagi kepentingan oligarki dan para mafia tambang.

Penulis: Muhammad Uhaib As’ad

Dosen FISIP Universitas Islam Kalimantan (Uniska) Banjarmasin

Vinkmag ad
Bagikan ini :

admin

Read Previous

Polisi Tegur PKL yang Jualan Saat Banjir

Read Next

Banjir Kalsel, Rumah Rusak Dapat Dana Renovasi

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *