Banjir Kalsel: Penguasa, Politisi, dan Korporasi

Rumah milik warga adat yang ambruk akibat longsor dan banjir di Kecamatan Hantakan, Kabupaten HST.

Dalam seminggu terakhir, warga Kalimantan Selatan (Kalsel) dalam kepungan banjir. Eskalasi banjir telah memporak porandakan infrastruktur transportasi dan ekonomi. Warga dalam situasi histeria dan kepanikan massal.

Warga dengan caranya masing-masing berusaha menyelamatkan keluarga dan harta benda di tengah minimnya alat bantu. Siang-malam warga berjibaku menyelamatkan nyawa dan harta benda yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya.

Ladang persawahan dan areal peternakan luluh lantah dilibas banjir yang tertinggal hanya mimpi-mimpi kosong. Warga Kalsel di beberapa daerah hidup sebagai petani dan menggantung kehidupan ekonomi dari sektor pertanian, ladang dan sawah. Kini, berbagai tanaman di sawah dan ladang itu telah ludes hanyut dilibas banjir.

Situasi ini semakin histeria ketika ketinggian air telah mengepung dan nyaris menenggelamkan rumah warga. Di malam hari warga bergotong royong saling menjaga dilingkungan. Pemandangan ini sudah berlangsung beberapa minggu dan belum bisa diramal sampai kapan situasi ini berakhir.

Banjar besar mengepung hampir semua daerah di Kalsel baru terjadi saat ini dan tidak pernah terjadi sebelumnya. Berbagai argumen bermunculan menjelaskan fenomena banjir yang eskalatif saat. Banjar saat ini sesungguhnya sebagai dampak eksploitasi sumber daya alam (SDA), khususnya industri tambang dan kelapa sawit.

Industri tambang dan kelapa sawit yang ekspansif ini telah melibas kawasan hutan di Kalsel olah sejumlah korporasi tambang dan kelapa sawit secara serakah dan serampangan tanpa mempertimbangkan dampak terhadap kerusakan lingkungan.

Watak predatoris dari korporasi tambang dan kelapa sawit itu sekedar mengejar keuntungan ekonomi bisnis dan abai terhadap persoalan lingkungan dan keadilan bagi warga yang hidup di areal pertambangan dan kelapa sawit.

Watak predatoris itu sudah berlangsung sekian lama atas nama pendapatan asli daerah (PAD) yang dilegitimasi oleh sejumlah regulasi atau aturan main yang dibuat oleh negara.

BACA JUGA  Pelindo III Percepat Distribusi Oksigen saat Covid-19

Korporasi itu bekerja berdasarkan regulasi atau aturan main yang dibuat oleh pemerintah pusat atau daerah. Oleh karena eksploitasi industri tambang dan kelapa sawit itu menjadi sah dan legal secara undang-undang.

Atau dasar itu semua korporasi tambang dan kelapa sawit yang beroperasi di Kalsel memiliki legalitas walaupun menimbulkan dampak kerusakan lingkungan dan memarginalkan warga lokal. Persoalan dampak lingkungan adalah persoalan paling krusial dalam industri ekstraktif.

Dukumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) tidak lebih sebagai formalitas semata untuk melegalkan aktivitas korporasi tambang dan kelapa sawit. Dukumen AMDAL yang dikantongi sejumlah korporasi tambang dan kelapa sawit di Kalsel tidak menjadi jamin akan terjadi dampak lingkungan.

Penguasa Daerah, Politisi, dan Korporasi

Menyikapi eskalasi banjir saat ini sesungguhnya tidak tidak lepas dari tiga aktor: penguasa daerah, politisi, dan korporasi. Ketika aktor utama ini paling bertanggung jawab musibah banjir ini.

banjir barabai
Genangan banjir di Kecamatan Barabai, Kabupaten HST pada Kamis (14/1/2021).

Penguasa adalah pada level kabupaten atau provinsi sebagai regulator atau pembuat kebijakan bersama lembaga legislatif terkait politik kebijakan pengelolaan SDA.

Lembaga eksekutif (pemerintah) bersama lembaga legislatif (DPRD) dalam proses pembuatan kebijakan (public policy making process) tidak berada dalam rumah hampa kepentingan. Masing-masing mengusung kepentingan dalam proses pembuatan kebijakan atau regulasi.

Kepentingan itu antara lain kepentingan politik dan ekonomi. Para aktor bermain dalam proses pembuatan kebijakan, khususnya kebijakan terkait industri tambang dan kelapa sawit.

Sejumlah anggota legislatif berlatar belakang pengusaha tambang atau memiliki jaringan dengan orang-orang tambang, proses pembuatan kebijkan atau regulasi sudah barang tentu membela kepentingan korporasi dari pada kepentingan publik.

Oleh karena itu, saya ingin mengatakan bahwa persoalan banjir tidak bisa lepas dari persoalan politik kebijakan yang terkait dengan korporasi tambang dan kelapa sawit. Sementara itu, pihak korporasi butuh legitimasi, regulasi, dan proteksi dari negara (pemerintah).

BACA JUGA  Tim 2BHD Lengkapi Berkas ke DKPP Atas Teradu Ketua Bawaslu Kotabaru

Legitimasi dan proteksi yang diberikan negara itu terbangun relasi kuasa atau patron-klien yang saling menguntungkan. Relasi kuasa antara penguasa dan penguasa ini bila didekati dari perspektif teori ekonomi politik akan tercipta jaringan patronase politik dan ekonomi serta praktek rent-seeking.

Praktek rent-seeking ini sebagai perilaku berburu rente ekonomi oleh penguasa (daerah) karena adanya politik transaksional dalam proses demokrasi atau kontestasi elektoral.

Fenomena banjir yang melanda seluruh kawan Kalsel ini sesungguhnya dampak ekstrim dan akumulasi penggundulan hutan atau kerusakan lingkungan. Sebagai leading argument bahwa keserakahan, keserampangan, dan caruk-carut pengelolaan industri tambang dan kelapa sawit menjadi variabel dominan menjelaskan persolan banjir.

Hujan tidak bersalah, yang salah adalah keserakahan dan kebodohan manusia memperlakukan sumber daya alam secara rakus. Rakus ekonomi itulah alam dikeruk habis-habis sekedar mengejar kekayaan ekonomi tanpa memperhatikan rasa keadilan warga.

Coba kita amati, sejumlah industri tambang besar, PKP2B hampir menguasai tanah Kalimantan Selatan. Gunung-gunung rata menjadi sungai, tanah-tanah rakyat dibeli dengan harga murah atau dirampas dengan cara-cara intimidasi.

Pertanyaannya, siapa sesungguhnya menikmati sumber daya alam di Kalimantan Selatan ini? Apakah warga Kalimantan Selatan sudah merasakan keadilan ekonomi dari sumber daya alam kaya ini?

Lokasi pertambangan. Foto: freeimages.com

Ketika kawan Kalimantan Selatan menjadi episentrum industri tambang batubara dan kelapa sawit, kawan gunung Meratus menjadi incaran para mafia tambang. Yang tertinggal hanyalah kawasan gunung Meratus dari keserakahan industri tambang. Itupun karena berhadapan dengan resistensi publik, khususnya dari para aktivis lingkungan seperti WALHI dan lainnya.

Sekali lagi, jangan menyalahkan hujan dan banjir. Hujan dan Banjar berjalan secara nutural (alam) sesuai sunnatullah. Yang bersalah adalah perilaku keserakahan umat manusia, khususnya orang-orang yang memiliki kekuasaan. Dari tangan penguasa itulah lahir sejumlah kebijakan atau regulasi.

BACA JUGA  KNPI Batola Deklarasi Damai Anti Anarkisme

Kebijakan atau regulasi itu dijalankan oleh pengusaha atau korporasi. Para pengusaha atau korporasi bisa saja berkelit bahwa aktivitas tambang dan kelapa sawit sudah mendapatkan lisensi rekomendasi dari negara walaupun dengan cara-cara kolusi dan koruptif.

Selain itu, dalam pengelolaan SDA selama ini masih jauh dari nilai-nilai coorporate good governance atau good coorporate practice. Bila prinsip-prinsip ini tidak terimplementasi dalam pengelolaan industri tambang dan kelapa sawit maka selama itu pula bencana banjir dan kebakaran hutan akan melanda kawasan Kalimantan Selatan.

Penulis: Muhammad Uhaib As’ad

Direktur Pusat Studi Politik dan Kebijakan Publik Banjarmasin

Vinkmag ad
Bagikan ini :

admin

Read Previous

Kendala Penyaluran Logistik Korban Banjir di TaLa

Read Next

Jembatan Jalan Nasional Kalsel-Kaltim Kembali Putus

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *