Senin, Kalsel Terapkan Pembatasan Masyarakat

Pj Sekda Kalsel, Roy Rizali Anwar saat sidak ASN Pemprov Kalsel.

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama Satuan Tugas Penanganan Covid-19 menggelar Rapat Koordinasi virtual terkait Persiapan PPKM di Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan, Sabtu (9/1/2021).

Penjabat Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar mengatakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di seluruh Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan akan dimulai sejak 11 – 25 Januari 2021.

Roy meminta publik tetap jaga diri, jaga keluarga, dan jaga negara untuk membangkitkan rasa solidaritas dalam menjaga kesehatan dan keselamatan satu sama lain.

“Sesuai instruksi mendagri untuk perkantoran hanya 25% dan 75% sisanya bekerja dari rumah. Untuk Mall buka sampai 19.00 wita, kemudian terkait restoran atau rumah makan hanya 25% kapasitasnya, dan dimaksimalkan hanya untuk take away atau dibawa pulang,” kata Roy Rizali.

Sedangkan tempat-tempat pengajian akan disesuaikan, apakah dilaksanakan virtual/daring. Roy menambahkan, perlu ketegasan dan kesepakatan bersama untuk melakukan PPKM diseluruh kabupaten/kota di Kalsel.

Nantinya, pihaknya akan upayakan membantu, tidak sekedar melarang atau menutup, namun memberi solusi seperti memfasilitasi secara virtual atau melakukan rapid tes antigen sebelum melaksanakan kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan.

“Agar kita bisa mengetahui dan menemukan siapa saja yang berpotensi menularkan dan kita bisa menekan dan melakukan antisipsi. PPKM akan kita berlakukan secara ketat dan tegas dari tanggal 11 sampai 25 Januari 2021 mendatang dan semoga masyarakat kita bisa menerima dan melaksanakannya,” ungkap Roy.

Juru bicara Satuan Tugas Penanganan Covid 19 Kalimantan Selatan HM Muslim mengatakan PPKM sengaja dilaksanakan pada 11-25 Januari untuk antisipasi lonjakan kasus Covid-19 pada libur akhir tahun.

Menurut Muslim kondisi di pertengahan Januari benar-benar harus dijaga agar tidak terjadi lonjakan kasus lagi.

BACA JUGA  Usai Telepon Sahbirin, Presiden Jokowi Kirim Lagi Bantuan Korban Banjir

Untuk itu, rakor mengenai PPKM sangat diperlukan menentukan langkah-langkah dan strategi yang diperlukan untuk pemberlakuan pembatasan kegiatan yang tepat sasaran. “Untuk mengendalikan jumlah kasus dan kematian di Kalsel,” tandasnya

Vinkmag ad
Bagikan ini :

diananta putra sumedi

Editor

Read Previous

Ini Nama Penumpang Sriwijaya Air Jakarta-Pontianak

Read Next

Cerita Penumpang Alami Turbulence saat SJ182 Jatuh

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *