Warga Pulau Sebuku Resah Tarif Token Listrik PLN

Instalasi tiang listrik. Foto: Freeimages.com

Warga di Pulau Sebuku mengeluhkan atas tarif token listrik PLN. Menurut tokoh masyarakat Desa Ujung, Kecamatan Pulau Sebuku, Kabupaten Kotabaru, Ahmad Lamoh, warga resah adanya pemotongan tarif token listrik PLN.

Ia sering mengisi token listrik Rp 100 ribu, tapi yang tercatat cuma Rp 68 ribu. Lamoh heran kemana selisih uang yang terpotong. “Yang dirugikan kita, sedangkan enggak pernah ada sosialisasi bahwa dana ini untuk ini, pembayaran ini, pajak ini, enggak ada,” kata Ahmad Lamoh kepada banjarhits.com, Kamis (7/1/2021).

Menurut dia, beli token dimanapun, baik konter ponsel, aplikasi bank, dan toko, sama saja tarif token yang diterima pelanggan. Ketika isi pulsa token setrum, Lamoh memang tidak pernah tarifnya dinaikkan saat transaksi via aplikasi bank. Namun, dipotong langsung dari pulsa token listrik.

“Mestinya kayak beli pulsa HP. Kalau beli pulsa Rp 100 ribu, Rp 100 ribu juga masuknya. Ini realita sudah dua tahun, bukan hoaks,” kata Ahmad Lamoh.

Ia sudah mengadu ke petugas PLN, tapi dijawab ala kadarnya. Alhasil, ia makin bingung atas jawaban petugas PLN karena masyarakat saja bingung. Lamoh berharap PLN sosialisasi ke masyarakat Pulau Sebuku ihwal potongan token itu.

“Seandainya ada sosialisasi, saya ridho (iklas, red). Ini enggak ada sosialisasinya, saya enggak ridho, karena enggak jelas. Langsung ada pemotongan,” lanjut Ahmad Lamoh.

Padahal, Lamoh mengisi pulsa setrum rata-rata Rp 100 ribu – Rp 300 ribu sebulan dengan daya 1.300 VA. Warga lain di Pulau Sebuku, Lukman Hakim, sering beli pulsa token Rp 200 ribu, cuma menerima pulsa listrik Rp 128 ribu.

Pakar Kebijakan Publik dan Politik dari Uniska Banjarmasin, M Uhaib As’ad, sudah mendengar keluhan potongan tarif token PLN di Pulau Sebuku ini. Uhaib heran pola pemotongan token setrum yang terstruktur di Pulau Sebuku saat situasi ekonomi yang merosot.

BACA JUGA  Tengkorak Petani Ditemukan Tergantung di HST

Uhaib tegas menyatakan potongan token listrik patut diduga merugikan rakyat Pulau Sebuku. Menurut dia, warga Pulau Sebuku selama ini bingung mengadu kemana soal tarif token itu.

“Selama ini tidak ada sosialisasi PLN ke warga. Mereka ada rasa tertipu. Kalau ada 1.000 pelanggan, kali potong Rp 32 ribu, nah sudah berapa juta itu. Uang ini tidak pernah tahu masyarakat kemana larinya,” kata Uhaib As’ad.

Kalapun memang dipotong pajak, ia mempertanyakan kenapa langsung dipangkas di pulsa token. Uhaib mengimbau PLN sosialisasi ke masyarakat Pulau Sebuku atas tarif token listrik.

Adapun Manajer PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Kotabaru, Wira Bhakti Dharma, menjelaskan token listrik atau pulsa listrik satuannya bukan rupiah, tapi satuan kWh. Untuk daya 1.300 VA, maka tarif per kWh senilai Rp 1.444,70.

Selain itu, kata dia, dalam pembelian token listrik ada pajak penerangan jalan (PPJ). Di Kotabaru, seingat Wira, PPJ ditetapkan 8 persen. “Jadi hitungannya kira-kira beli token listrik Rp 100 ribu, PPJ 8 persen jadi Rp 8 ribu. Rupiah token listrik setelah dikurangi PPJ adalah Rp 92 ribu,” kata Wira Bhakti.

Angka Rp 92 ribu ini dibagi Rp 1.444,70, maka didapat besaran 63 kWh. “Kira-kira begitu perhitungannya. Bila kurang jelas pelanggan dapat menanyakan ke kantor PLN terdekat atau contact center kami di 0518123,” lanjut Wira.

Kalau daya 900 VA, kata dia, dapatnya 68 kWh karena rupiah per kWh adalah Rp 1.352.

Vinkmag ad
Bagikan ini :

diananta putra sumedi

Editor

Read Previous

Petani di Sungai Pandan Kepergok Bawa Sabu-sabu

Read Next

3 Gapoktan di Kalsel Terima SK Hutan Sosial

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *