Pembubaran FPI dan Bangkitnya Solidaritas Muslim

Muhammad Uhaib As’ad.

Setelah HIzbut Tahrir (HTI) dibubarkan, dipenghujung tahun 2020 giliran Front Pembela Islam (FPI) juga dibubarkan oleh penguasa. FPI dan HTI bagaikan saudara kembar yang keberadaannya dianggap sebagai virus dan musuh bersama bagi kekuasaan oligarki.

Setelah HTI dan FPI terkubur, giliran ormas yang mana lagi akan menemui ajalnya? Ini pertanyaan penting di tengah situasi pusaran repressif dan bayang-bayang ketakutan.

Situasi sosio-politik saat ini mengingatkan kita pada sejarah kekuasaan Orde Baru. sejarah kekuasaan Orde Baru tampil sebagai rezim repressif bagaikan monster menakutkan bagi anak kandungnya sendiri.

Perilaku monster itu dipahami karena struktur kekuasaan politik Orde Baru sebagai authoritarianism regime (rezim otoriter) selama 32 tahun. Yang aneh dan lucu bila penguasa saat ini justru mewarisi watak authoritarianism regime di era demokratisasi dan keterbukaan.

Era demokratisasi dan keterbukaan justru berbanding terbalik dan berjalan mundur menuju rezim otoritarianisme baru (the new outhoritarianism regime).

Setelah tumbangnya pemerintahan Orde Baru, seiring perjalanan waktu mimpi dan janji-janji Reformasi semakin terjal-berliku, antara harapan dan kenyataan semakin jauh.

Perubahan desain struktur kekuasaan politik dan ekonomi tidak berarti mengubah watak otoritarianisme dan oligarki sebagai warisan Orde Baru. Di tengah isu demokrasi karakter otoritarianisme itu semakin menemukan habitatnya dan bertransformasi dalam struktur kekuasaan politik.

Mengapa watak otoritarianisme itu semakin terstruktur dalam kekuasan politik dan ekonomi saat ini? Pertanyaan ini dapat dijawab secara sederhana karena gerakan reformasi 22 tahun lalu hanya menghadirkan perubahan institusi kekuasaan tapi tidak merubah perilaku otoritarianisme dan watak oligarki-pradatoris para elite politik.

Desain sistem politik dan lembaga-lembaga demokrasi menjadi struktur kesempatan dan lahan subur bagi bangkitnya perilaku otoriter dan oligarki. Perilaku otoriter dan oligarki semakin berkembang di tengah institusi penegakan hukum dan moralitas politik semakin defisit.

BACA JUGA  Sikap AJ Oknum ASN Kotabaru atas Tuntutan Denda Rp 1 Juta

Penegakan hukum dan moralitas politik seakan menjadi barang mewah yang sulit dipertaruhkan dalam pencarian keadilan di negeri. Institusi penegakan hukum bukan lagi menjadi tempat pencarian keadilan bagi rakyat tetapi sekedar menjadi instrumen kekuasaan untuk memberangus pikiran bagi orang-orang berpikir kritis.

Rasa ketidakadilan itu menjadi alasan mumunculkan pikiran-pikiran liar dan sekelompok orang dimana-mana. Rasa ketidakadilan dalam pengertian luas, ketidakadilan politik, ekonomi dan akses kesempatan hidup lebih layak dan bermartabat.

Pada sisi lain, ada sekelompok orang menguasai kekuasaan politik, atau distribusi kekuasaan politik dan ekonomi dan sumber daya lainnya hanya berada di tangan sekelompok orang atau elite yang memanfaatkan kekuasaan menjadi arena kolusi dan korupsi.

Situasi seperti ini telah memunculkan Ormas seperti HTI, FPI dan lainnya sebagai bentuk perlawanan atas ketidakadilan dari perlakukan negara. Politik belah bambu dan kriminalisasi adalah bentuk telanjang yang dipertontonkan saat ini.

Gerakan perlawan itu semakin nyata dan berkembang dimana-mana dari sekelompok orang yang menamakan diri gerakan moral dan solidaritas sebagai dampak dari perlakuan ketidakadilan penguasa.

Sebesar apakah dosa FPI itu di negeri ini? Sebagai segerombolan atau perampok sumber daya ekonom negara? Apakah FPI lebih jahat dari para penguasa yang menggunakan kekuasan merampok uang negara? Atau FPI tidak memiliki semangat NKRI, tidak Pancasilais dan Nasionalis?

Bukankah para oknum elite capture corruption yang ditangkap KPK dari orang-orang penguasa politisi? Di negeri ini ada yang paling merasa NKRI, Pancasilais, dan Nasionalis. Isu-isu telah dikapitalisasi dalam konstruksi kekuasaan politik dan menjadi bahan jualan secara legal.

Polarisasi semacam ini akan selamanya melekat dalam rahim penguasa ketika tafsir kebenaran itu hanya ada di tangan penguasa. Sementara ruang publik tertutup bagi penafsiran terhadap realitas sosial, politik dan ekonomi.

BACA JUGA  Warga Terisolir Banjir di Batola Dipastikan Cukup Logistik

Dominasi penafsiran terhadap realitas itulah menjadi lahan subur memunculkan benih-benih perlawanan. Apakah mengubur FPI setelah menutup halaman sekarang Ormas di negeri ini? Ah, saya tidak yakin itu.

Faktanya, setelah FPI dikubur pada waktu bersamaan justru FPI bermetamorfosis dan Front Pembela Islam menjadi Front Persatuan Islam. Diksi kata itu tidak mengubah konten atau substansi.

Terkuburnya FPI bukan berarti hikayat FPI telah berakhir justru akan menjadi amuba tumbuh dimana-mana. Akan melahirkan solidaritas kolektif bagi ummat sebagai bentuk perlawanan.

Sebagai leading argument, FPI bukanlah entititas yang perlu ditakuti secara berlebihan oleh negara. FPI bukan pembajak demokrasi dan ekonomi negara. Kahadiran FPI sebagai refrentasi sosiologi ummat disaat lembaga-lembaga demokrasi tidak mampu memberikan jawaban strategis dari kerinduan ummat atas ketidakadilan politik, ekonomi, dan hukum. Sebetulnya itulah akar masalahnya (the root of problems).

FPI sejatinya bukan musuh negara. Terlalu kecil bagi suatu institusi kekuasaan memandang FPI sebagai musuh bersama negara. Musuh sesungguhnya adalah ketidakadilan dalam semua aspek kehidupan di negeri ini.

Musuh negara adalah ketika sumber daya alam dikuasi oleh korporasi asing. Korporasi asing telah menguasai sumber daya alam di negeri. Energi bangsa ini terlalu banyak terbuang sia-sia sekedar merespon hal-hal remeh-temeh dan membangun narasi kecurigaan sesama anak bangsa.

Di tengah situasi kebuntuan komunikasi politik seperti ini justru semakin menambah kerunyaman politik dan krisis kepercayaan terhadap penguasa. Bisa jadi situasi seperti ini akan dimanfaatkan oleh kekuatan lain dan mendikte negara seperti pengalaman beberapa negara di Afrika.

Sebagai bangsa besar, sebagai salah satu negara demokrasi sudah saatnya mengakhiri diskriminasi politik dan ekonomi serta politik bambu. Tantangan terbesar bangsa ini adalah menghadapi persaingan ekonomi global dan isu-isu demokrasi bukan menghabiskan energi politik untuk merespon pikiran-pikiran kritis.

BACA JUGA  Pelindo III Dukung Konsorsium Jalan Lingkar Selatan

Munculnya Front Persatuan Islam sebagai reinkarnasi dari Front Pembela Islam adalah modal sosial bagi bangsa ini. Ini soal pilihan. Sebagai pilihan rasional (rational choice) masing-masing anak bangsa untuk berkiprah dalam bingkai NKRI.

Sekali lagi, sudah saatnya mengakhiri klaim kebenaran dan interpretasi tunggal terhadap realitas sosial politik. Keragaman pemikiran sebagai proses dialektik bagi manusia yang punya pikiran waras.

Pemikiran dialektika adalah proses demokrasi yang tidak boleh dibunuh. Pembunuhan terhadap pikiran-pikiran kritis hanya ada dalam negara fasisme-otoriter dan monarki yang tidak mengenal kamus demokrasi.

Penulis: Muhammad Uhaib As’ad

Direktur Pusat Studi Politik dan Kebijakan Publik Banjarmasin

Vinkmag ad
Bagikan ini :

admin

Read Previous

Ngumpet di Kapal, Buron Penipuan Ditangkap Polisi

Read Next

HUT ke-61 Batola: Harapan Baru Jejangkit Ecopark

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *