Teori Bakul Purun Dalam Perspektif Pilgub Kalsel

Kerajinan tas bakul purun. Foto: dok banjarhits.id

Pilkada Gubernur Kalimantan Selatan telah usai. Aroma Pilkada dan hiruk-pikuk masih saja terasa. Perdebatan dan argumentasi warga Kalimantan Selatan masih mewarnai ruang publik.

Hal ini menggambarkan bahwa Pilkada sebagai pesta demokrasi masih menarik dan memberi kesan serta pelajaran politik bagi warga Kalsel. Sebuah laga politik yang tidak pernah terjadi dalam sejarah Pilkada di Kalsel.

Laga politik head to head antara H. Sahbirin Noor-H. Muhiddin (BirinMu) dan H. Deny Indrayana-H. Defriadi (H2D). Ini laga terpanas dan fenomenal yang tidak seimbang. Tidak seimbang bila dilihat dari sisi modalitas politik dan ekonomi serta kekuatan jaringan patronase.

Sahbirin Noor sebagai petahana, secara teoritik lebih diuntungkan (adventaged) karena miliki jaringan infrastruktur politik atau kekuasaan untuk berebut pasar politik.

Sementara lawan politiknya, Deny Indrayana-Defriadi bila diamati secara sepintas sesungguhnya bukan menjadi revalitas yang bisa menumbangkan kekuatan incumbent yang memiliki sumber daya nyaris sempurna. Kalkulasi politik detik-detik menjelang 9 Desember pasar politik masih didominasi pasangan incumbent.

Pada tulisan ini, saya tidak akan mengulang-ulang lagi mengenai mengapa pasangan Deny Indrayana-Defriadi mampu melakukan perlawanan dan mendapatkan dukungan warga Kalsel. Beberapa tulisan saya yang telah dimuat disejumlah media telah memberikan ulasan secara kritis mengenai hal itu.

Yang menjadi perhatian saya pada tulisan ini adalah seputar hiruk-pikuk mengenai perbincangan seputar fenomena Bakul Purun itu. Bisa jadi istilah Bakul Purun menjadi teori baru dan bisa menjadi alat analisa dalam memahami kontestasi demokrasi, khususnya dalam membaca demokrasi pada level lokal.

Saya ingin mengadopsi Bakul Purun menjadi sebuah teori dalam memahami strategi mobilisai politik sebagai sebuah modus untuk membangun patronase dan klientelisme politik.

Bakul Purun sebagai modus mesin politik membangun loyalitas politik atau mobilising of power oleh petahana. Bakul Purun as strategy to build political patronase and clietelism network.

Teori Bakul Purun ini mengingatkan saya pada teori Pork Barrel (Gentong Babi). Adalah Chanchal Kumar Sharma dalam artikelnya A Situational Theory of Pork-Barrel Politics: The Shifting Logic of Discretionary Allocations in India, (2017). Teori sangat populer untuk membaca fenomena pemilihan umum dimana para elit politik perebutan kekuasaan menggunakan beragam modus untuk mempengaruhi pilihan politik warga.

BACA JUGA  Buruh Bangunan Ketangkap Jual Sabu ke Polisi

Pada umumnya, strategi Pori Barrel banyak digunakan oleh petahana karena memiliki kekuasaan dan kebijakan. Kekuasaan dan kebijakan itu kata Sharma digunakan oleh incumbent sebagai musim politik untuk mendelivery berbagai kebijakan seperti bantuan sosial dan modus lainnya.

Istilah Pork Barel (Gentong Babi) secara singkat digambarkan sebagai A matephor for the appropration of government spending for localized projects secured solely of primarily to bring money to a representative’s district.

M Uhaib As’ad dikelilingi kaum hawa.

Modus Pork Barrel ini digambarkan bahwa penguasa atau pemerintah atas nama kebijakan memberikan bantuan kapada warga. Bisa saja dibalik kebijakan itu mengandungan kepentingan tersembunyi untuk menarik simpatik publik dan mendapatkan dukungan politik untuk kelanjutan kekuaasaan politik nya.

Fenomena Bakul Purun yang dimainkan salah satu Paslon Gubernur Kalimantan Selatan sangat mirip dengan teori Pork Barrel. Secara teori Pork-Barrel ini sebagai instrumen distributive politics. Yaitu strategi legal oleh sekelompok elite politik dominan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan melalu pemilihan umum (Pemilu), demikian kata Susan Mendus (2007) dalam tulisannya Impartiality Moral and Politics Philosophy.

Susan Mendus berkata, demokrasi liberal menjadi arena bagi para penguasa (incumbent) untuk mengelabui warga dalam modus-modus kebijakan seperti pembagian voucher (Kupun Sembako).

Fenomena praktek Pork-Barrel sepeti diteorisasikan oleh Chanchal Kumar Sharma itu menjadi referensi teoritik dalam memahami fenomena Bakul Purun itu. Saya sangat berterima kasih kepada Paslon 01 yang secara simbolik politik menjadi representasi Bakul Purun dan menjadi teori baru dalam memahami politik lokal.

Saya ingin mensejajarkan secara akademik Bakul Purun sebagai bangunan teori baru dengan teori Pork Barrel yang di populerkan oleh Sharma akademisi dari India itu. Teori Pork-Barrel saat menjadi populer di Amerika Latin.

BACA JUGA  Divonis Seumur Hidup, Siapa Sosok Habibi di Penjara?

Ilmuwan politik seperti Prof Edward Aspinall, Prof Marcuse Mieitzner, Prof Meridith L Wiess, Buhajanuddin Muhatdi dan sejumlah ilmuwan sosial lainnya. Para peneliti sosial mengenai politik lokal dan demokrasi, teori Pork-Barrel menjadi salah atau pisau analisa ketika menjelaskan praktek politik uang, jual-beli suara, patronase dan klientelisme.

Saya punya pengalaman ketika terlibat dan menjadi asisten Prof Edward Aspinall dalam sejumalah penelitian mengenai politik famili di beberapa daerah, saya berdiskusi mengenai kontruksi teori dalam memahami dinamika politik, termasuk Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.

Beberapa tulisan saya bersama Prof Aspinall yang sudah diterbitkan, salah satu teori yang kami gunakan adalah Pork Barrel ketika menjelaskan seorang incumbent yang menggunakan kekuasan dan kebijakan untuk proyek-proyek patronase dan klientelisme.

Fenemona Bakul Purun yang menjadi perbicangan warga Kalsel saat ini telah mewarnai pemberitaan media sosial. Saya memahami sebagai fenomena sosio-politik ini sebagai sebuah gambaran atau meneguhkan bangunan teoritik, proses demokrasi di negeri ini tidak terkecuali politik lokal di Kalimantan Selatan merupakan refleksi masih kuatnya budaya patrimonial.

Relasi penguasa atau eliet politik dengan rakyat bersifat asimetris. Penguasa sebagai patron telah memposisikan rakyat sebagai klien atau alas kaki kekuasaan dalam kontestasi elektoral.

Padahal menurut Geoff Mulgan dalam Politics in an Anti Politocs Age, (1994): “Politik sejatinya dibangun berdasarkan nilai-nilai etika dan moral pada pelaksanaannya justru menggambarkan perilaku banalitas politik”.

Banalitas politik seperti digambarkan Prof Hannah Arendt adalah suatu perebutan kekuasaan yang diwarnai praktik kekerasan politik, mafia politik dan skandal politik. Libido politik menjadi logika normal di era demokrasi saat ini, di era demokrasi liberal dan kapitalistik.

Akhirnya, Pilkada Gubernur Kalimantan Selatan secara akademik telah menambah khazah teori baru dalam memahami dinamika politik di Indonesia, khususnya di Kalimantan Selatan.

BACA JUGA  Lumayan Diberi 300 Ribu dari Paslon Lain, Pria Ini Tetap Coblos SHM-MAR

Yaitu teori baru dari proses dialektika politik yang sengat fenomenal dan histeria itu. Tidak menutup kemungkinan, dan bahkan ada sejumlah kolega saya di berbagai negara menaruh perhatian mengenai proses demokrasi lokal di Kalimantan Selatan.

Sungguh, laga politik politik head to head antara H. Sahbirin Noor-H. Muhidin dan H. Denny Indrayana-H. Defriadi akan menjadi laboratorium politik lokal di negeri ini. Saya merindukan teori Bakul Purun menjadi populer dalam dunia akademik bagi para peneliti mengenai Pilkada dan Modus Korupsi dalam Politik Lokal di Indonesia.

Penulis: Muhammad Uhaib As’ad

Direktur Pusat Studi Politik dan Kebijakan Publik Banjarmasin

Vinkmag ad
Bagikan ini :

admin

Read Previous

16 RS dan Klinik di Banjarmasin Layani Rapid Tes Antigen

Read Next

Siap Mediasi, Pertamina Tunggu Niat Baik SPI Kalsel

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *