Sikap Pertamina Banjarmasin atas Protes Petani HSS

Aktivitas eksplorasi migas Pertamina di lahan pertanian, Kabupaten HSS, Kalsel. SPI Kalsel

Integrity Terminal Manager PT Pertamina di Banjarmasin, Moris Wungubelen, mengatakan pihaknya tidak berwenang merespons keluhan petani atas aktivitas eksplorasi di Kabupaten HSS. Moris cuma bertanggung jawab pada distribusi hilir Pertamina, bukan kegiatan hulu migas milik Pertamina.

“Pertamina yang ada di Banjarmasin bidang tugasnya pemasaran. Sedangkan kalau pemboran ada divisi eksplorasi, sehingga tidak ada kaitan dengan kami,” demikian pesan Moris Wungubelen kepada banjarhits.com, Senin (28/12/2020).

Moris baru membaca surat keluhan dari Serikat Petani Indonesia (SPI) Kalimantan Selatan pada Senin (28/12), sejak surat itu dikirim SPI ke kantor Pertamina di Banjarmasin pada 22 Desember 2020.

“Surat ini kami terima, baru hari ini dibaca. Baru masuk tanggal 28 ke meja saya,” kata Moris Wungubelen.

Menurut dia, SPI Kalsel seharusnya berkirim surat ke Pertamina Asset V Tanjung, Kabupaten Tabalong karena menangani eksplorasi dan eksploitasi hulu migas. Moris sudah mengontak Dwi Putra Kurniawan selaku Ketua SPI Kalsel.

Petani di Kecamatan Daha Selatan dan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, resah atas aktivitas pengeboran dan pematokan lahan oleh PT Pertamina. Keluhan ini diadukan ke Serikat Petani Indonesia (SPI) Kabupaten HSS, Provinsi Kalimantan Selatan.

Ketua SPI Kabupaten HSS, Bakeri, berkata PT Pertamina melakukan pematokan dan pengeboran di lahan pertanian yang dikelola petani sejak medio November 2020. Kegiatan itu tidak melalui proses sosialisasi dan izin tertulis dari para petani pemilik lahan.

Kegiatan pematokan dan pengeboran diatas tanah lahan milik/dikelola petani tersebut telah membuat resah para petani. Dimana informasi detail terkait maksud dan tujuan kegiatan itu tidak pernah diberitahukan lewat surat resmi tertulis dari PT Pertamina kepada para petani.

Kegiatan lapangan pematokan dan pengeboran di lahan pertanian pangan memicu kerugian petani. Pihaknya mendapati tindakan tidak profesional dari petugas lapangan PT Pertamina yang menginjak-injak tanaman pangan yang sedang dibudidayakan.

BACA JUGA  Setahun Jokowi-Ma'ruf, Mahasiswa Banjarmasin Beri Rapor Merah

Dwi Putra Kurniawan selaku Ketua Wilayah Serikat Petani Indonesia Kalimantan Selatan menyayangkan aksi pematokan dan pengeboran yang dilakukan PT Pertamina tanpa melalui proses yang baik.

Seperti tidak adanya surat pemberitahuan dan surat persetujuan (izin) tertulis dari para petani yang lahannya jadi objek pematokan dan pengeboran tersebut. Padahal pada 17 Desember 2020 dari hasil pertemuan antara pihak PT Pertamina dengan para petani pemilik/pengelola lahan, kata Dwi, secara jelas protes/komplain para petani berupa penghentian sementara kegiatan lapangan Pertamina telah disepakati dan disaksikan Camat Daha Selatan dan Kapolsek beserta jajarannya.

Dwi Putra menilai tindakan semena-mena PT Pertamina adalah bentuk pelanggaran pada Hak Asasi Petani (HAP) sesuai Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) UNDROP “United Nations Declaration on the Rights of Peasant and Other People Working in Rural Area” atau Hak Asasi Petani dan Orang bekerja di pedesaan.

Bahkan juga melanggar UU RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dwi Putra menyampaikan telah melayangkan surat secara resmi kepada Bupati HSS dan Ketua DPRD HSS perihal ini.

“Namun belum ada respon atau tanggapan dari Pemerintah Kabupaten HSS,” kata Dwi Putra.

Menurut Dwi, surat resmi DPW SPI Kalsel ke PT Pertamina di Banjrmasin juga tidak mendapat tanggapan dari Manajemen Pertamina, sehingga SPI akan segera melayangkan surat berikutnya kepada Gubernur Kalimantan Selatan dan Ketua DPRD Kalsel di Banjarbaru dan Banjarmasin.

Vinkmag ad
Bagikan ini :

diananta putra sumedi

Editor

Read Previous

Brak! Jazz Matic Hantam Panti Sosial Banjarbaru

Read Next

16 RS dan Klinik di Banjarmasin Layani Rapid Tes Antigen

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *