LBH Pelita Umat: Hukum untuk Memukul Lawan Politik

Fauzan Al Banjari dari Forum Intelektual Muslim Banua saat diskusi daring, Minggu (27/12/2020).

Forum Intelektual Muslim Banua (FIMB) menggelar refleksi akhir tahun lewat diskusi di aplikasi Zoom, Minggu (27/12/2020). Diskusi daring ini menghadirkan pembicara kalangan praktisi di pengujung akhir tahun 2020.

Fauzan Al Banjari, selaku panitia dalam sambutannya menyampaikan, acara yang mengambil tema ‘Rapor Hitam Kapitalisme, Saatnya Kembali pada Islam’, diikuti para tokoh dan ulama banua, serta menghadirkan para pembicara sesuai bidangnya masing-masing.

Pembicara seperti dr. Fauzan Muttaqien, Sp.JP -FIHA berbicara tentang Kesehatan, kemudian Hidayatullah Muttaqin, SE, MSI, Pg.D membahas Ekonomi, Edi Siswanto, M.Pd berbicara Pendidikan, dan Dr. Muhammad Riduansyah Syafari, MPA tentang politik.

Hadir pula seorang Advokat LBH Pelita Umat, Chandra Purna Irawan S.H., M.H yang membahas tentang perjalanan hukum negeri ini, sedangkan pembicara terakhir adalah Guru Wahyudi Ibnu Yusuf M.Pd seorang ulama Pimpinan Ma’had Darul Ma’arif Banjarmasin.

“Refleksi ini adalah muhasabah, melihat kejadian-kejadian di tahun ini dan pengaruhnya kepada umat, juga melakukan outlook, rencana amal ke depan, dibungkus dengan solusi sesuai syariat islam,” ujar Fauzan Al Banjari.

Lebih lanjut, kata dia, acara ini merupakan agenda FIMB setiap tahun, sebagai wujud kepedulian kepada umat muslim Indonesia secara umum, khususnya warga banua.

“Melihat mendiskusikan kejadian utama sepanjang tahun 2020, hukum yang semakin kritis, ekonomi yang juga sudah krisis, serta berbagai kondisi lainya dari berbagai aspek dari para pembicara,” terang Fauzan.

Kemudian bagaimana prediksinya, apakah ini akan terus berlanjut, serta bagaimana solusi Islam yang ditawarkan atas kondisi tersebut.

Advokat sekaligus Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pelita Umat, Chandra Purna Irawan melihat sepanjang tahun 2020 ada perselingkuhan antara hukum dan politik yang sangat vulgar.

“Perselingkuhan ini sudah lama terjadi, hanya saja perselingkuhan yang terjadi pada tahun ini cukup vulgar dan terlalu tampak,” ujar Chandra.

BACA JUGA  Pandemi, MTQ Batola Tanpa Pawai

Menurut dia, perselingkuhan hukum dan politik itu terjadi secara lantang di depan publik. Seperti seorang pria yang berzina dengan seorang perempuan, dengan percaya diri tanpa malu menggandeng selingkuhannya di depan publik.

“Kenapa terjadi? Karena hukum itu erat kaitannya dengan politik, jadi tidak ada hukum kalau tidak ada politik. Jadi lebih tinggi hukum atau politik? Saya jawab lebih tinggi politik kedudukannya,” lanjut Chandra memaparkan.

Chandra mencontohkan, tidak akan ada Undang Undang tentang investasi, jika tidak ada kehendak politik yang menginginkan UU tentang investasi. Contohnya seperti UU Omnibus Law.

Menurut Ketua LBH Pelita Umat yang concern melakukan pembelaan terhadap para ulama dan aktivis muslim yang ditangkap ini, hukum saat ini ditentukan oleh pemegang kekuasaan.

“Ada yang menyatakan kalau tidak bersalah kenapa takut. Ini adagium yang sengaja dilontarkan tapi menyesatkan. Kenapa? Karena hukum produk politik.”

Ia mengibaratkan pembubaran ormas Islam. “Apakah itu murni hukum? Atau kebijakan politik yang menggunakan kekuatan hukum?” tanyanya retoris.

Ia pun membahas di sepanjang tahun 2020, banyak Undang-Undang yang digunakan untuk motif politik. Seperti UU ITE yang banyak digunakan dalam menegakkan hukum terhadap orang yang diduga mengkritik pemerintahan. Dengan tuduhan melakukan ujaran kebencian terhadap pemimpin kekuasaan.

Berikutnya, dalam pemaparan analisis Rekfleksi Akhir Tahun 2020 Bidang Hukum di acara tersebut, Chandra melihat ada tren hukum digunakan untuk memukul lawan politik.

“Misalnya tuduhan terhadap anti Pancasila, anti toleransi, dan lain-lainnya yang menggunakan hukum untuk memukul lawan yang sering melakukan kritik,” ungkapnya.

Perselingkuhan hukum dan politik ini sebagai ‘Dictator Contitutional’ atau Kediktatoran Konsititusi. Yakni sebuah aktivitas tindakan, kebijakan, membungkam menghentikan lawan yang kerap melakukan tindakan mengkritik, mengoreksi kebijakan yang dianggap tidak menyenangkan. Maka, kata, Chandra, digunakan pendekatan hukum.

BACA JUGA  Polisi Periksa Warganet yang Bikin Lelucon SJ 182

Acara Refleksi Akhir Tahun 2020 mengangkat tema ‘Rapor Hitam Kapitalisme, Saatnya Kembali Pada Islam Kaffah’.

Vinkmag ad
Bagikan ini :

diananta putra sumedi

Editor

Read Previous

Serba-serbi Penembakan 6 Laskar FPI

Read Next

Kaleidoskop Kalsel 2020: Wartawan Dibui Sampai Pilgub Kalsel

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *