Petani HSS Kesal Lahan Pertanian Diduga Dirusak Pertamina

Petani di HSS memantau aktivitas petugas PT Pertamina di lahan pertanian. SPI Kalsel

Petani di Kecamatan Daha Selatan dan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, resah atas aktivitas pengeboran dan pematokan lahan oleh PT Pertamina. Keluhan ini diadukan ke Serikat Petani Indonesia (SPI) Kabupaten HSS, Provinsi Kalimantan Selatan.

Ketua SPI Kabupaten HSS, Bakeri, berkata PT Pertamina melakukan pematokan dan pengeboran di lahan pertanian yang dikelola petani sejak medio November 2020. Kegiatan itu tidak melalui proses sosialisasi dan izin tertulis dari para petani pemilik lahan.

Kegiatan pematokan dan pengeboran diatas tanah lahan milik/dikelola petani tersebut telah membuat resah para petani. Dimana informasi detail terkait maksud dan tujuan kegiatan itu tidak pernah diberitahukan lewat surat resmi tertulis dari PT Pertamina kepada para petani.

“Bahkan surat perihal kegiatan ini pun tidak pernah disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan,” kata Bakeri lewat SPI Kalimantan Selatan kepada banjarhits.com, Jumat (25/12/2020).

Kegiatan lapangan pematokan dan pengeboran di lahan pertanian pangan memicu kerugian petani. Pihaknya mendapati tindakan tidak profesional dari petugas lapangan PT Pertamina yang menginjak-injak tanaman pangan yang sedang dibudidayakan.

“Bahkan ada peristiwa pengambilan atau pencurian seperti buah semangka, waluh, singkong dan gembili sementara ini yang telah masuk laporannya yang kami terima,” kata Bakeri.

Dwi Putra Kurniawan selaku Ketua Wilayah Serikat Petani Indonesia Kalimantan Selatan menyayangkan aksi pematokan dan pengeboran yang dilakukan PT Pertamina tanpa melalui proses yang baik.

Seperti tidak adanya surat pemberitahuan dan surat persetujuan (izin) tertulis dari para petani yang lahannya jadi objek pematokan dan pengeboran tersebut. Padahal pada 17 Desember 2020 dari hasil pertemuan antara pihak PT Pertamina dengan para petani pemilik/pengelola lahan, kata Dwi, secara jelas protes/komplain para petani berupa penghentian sementara kegiatan lapangan Pertamina telah disepakati dan disaksikan Camat Daha Selatan dan Kapolsek beserta jajarannya.

BACA JUGA  3 Pekan Kebanjiran, Wabup Batola Kirim Logistik ke Simpang Nungki

Dwi Putra menilai tindakan semena-mena PT Pertamina adalah bentuk pelanggaran pada Hak Asasi Petani (HAP) sesuai Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) UNDROP “United Nations Declaration on the Rights of Peasant and Other People Working in Rural Area” atau Hak Asasi Petani dan Orang bekerja di pedesaan.

Bahkan juga melanggar UU RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dwi Putra menyampaikan telah melayangkan surat secara resmi kepada Bupati HSS dan Ketua DPRD HSS perihal ini.

“Namun belum ada respon atau tanggapan dari Pemerintah Kabupaten HSS,” kata Dwi Putra.

Selain itu, ia juga mencatat ada beberapa potensi pelanggaran terhadap aturan dan perundang-undangan lainnya seperti: UU Nomor 41 tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B); UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; Perpu Nomor 51 Tahun 1960; Perda Kalsel Nomor 2 Tahun 2014; dan KUHP.

“Surat resmi DPW SPI Kalsel ke PT Pertamina di Banjrmasin juga tidak mendapat tanggapan dari Manajemen Pertamina, sehingga SPI akan segera melayangkan surat berikutnya kepada Gubernur Kalimantan Selatan dan Ketua DPRD Kalsel di Banjarbaru dan Banjarmasin,” tutup Dwi.

Vinkmag ad
Bagikan ini :

diananta putra sumedi

Editor

Read Previous

Catatan Akhir 2020, Dewan Pers: Kriminalisasi Wartawan Jangan Terulang

Read Next

Terdampak Corona, Ojol Martapura Makan Gratis

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *