Batola Menuju Kabupaten Layak Anak

Wabup Batola Rahmadian Noor saat paripurna Perda Layak Anak, Selasa (22/12/2020).

DPRD Kabupaten Barito Kuala (Batola) melalui Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Saleh, Selasa (22/12/2020), menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Layak Anak (KLA) menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Wakil Bupati Batola H Rahmadian Noor dalam pendapat akhir bupati menyatakan, penandatanganan persetujuan bersama Raperda tentang KLA ini maka diharapkan dapat diabdikan, terutama memberi pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Melalui Raperda KLA menjadi perda, kata dia, berarti Batola telah memberikan jaminan dan pemenuhan hak-hak dasar anak sekaligus untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pemberdayaan kepada anak-anak.

“Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah mendesain dan mensosialisasikan sebuah sistem dan strategi pemenuhan hak-hak anak yang terintegrasi, dan berkelanjutan dengan mengembangkan kebijakan kabupaten/kota layak anak,” kata Rahmadian Noor.

Kebijakan kabupaten layak anak bertujuan mensinergikan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, sehingga pemenuhan hak-hak anak Indonesia dapat lebih dipastikan.

Selain itu, perlu digaris bawahi bahwa poin terpenting dari proses pengembangan kabupaten layak anak yaitu koordinasi di antara para stakeholder pemenuhan hak-hak anak yang dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, ia berharap penguatan koordinasi para stakeholders dapat terus ditingkatkan dan terus melakukan koordinasi secara rutin. “Karena anak-anak merupakan investasi di masa yang akan datang, maka menjadi kewajiban bersama untuk menjadikan lebih berkualitas sehingga menjadi modal pembangunan ke depan,” harap wabup.

Untuk itu, tambahnya, peran seluruh pemangku kepentingan mulai pemerintah, masyarakat dan dunia usaha harus bahu membahu untuk dapat mewujudkannya.

Dengan adanya perda ini, maka pemerintah bertanggungjawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbungan dan perkembangan anak secara optimal dan terarah.

BACA JUGA  Ini Fasilitas Karantina Mandiri di Balangan

Kepada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) diharapkan dengan dimilikinya payung hukum Perda KLA dapat melaksanakan program kegiatan secara terus menerus, berkelanjutan, dan terarah.

“Demi terwujudnya hak-hak anak guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spritual maupun sosial,” tutup Rahmadian.

Vinkmag ad
Bagikan ini :

diananta putra sumedi

Editor

Read Previous

Tim Sahbirin Noor Sebut H Denny Gubernur Mimpi

Read Next

Pesan Jubir Presiden Gus Dur ke Menteri Agama

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *