Tim Sahbirin Noor Sebut H Denny Gubernur Mimpi

Puar Junaidi saat teken pleno rekapitulasi Pilgub Kalsel pada Jumat, 18 Desember 2020.

Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) H Denny Indrayana – H Difriadi Darjat (H2D) telah mendaftarkan gugatan sengketa hasil Pilgub Kalsel di Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (22/12/2020).

Politisi Partai Golkar Kalsel, Puar Junaidi kepada wartawan pada Selasa (22/12), memprediksi gugatan H Denny itu bakal rontok, seperti laporan sebelumnya di Bawaslu Provinsi Kalsel dan Bawaslu RI.

H2D melampirkan 177 alat bukti laporan dugaan kecurangan melalui kuasa hukumnya ke MK. Sebagaimana termaktub dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 127/PAN.MK/AP3/12/2020.

Puar menyoroti bukti dugaan penyalahgunaan bantuan bansos untuk kampanye yang ditudingkan kepada paslon Sahbirin Noor – Muhidin (BirinMu). Puar menilai bukti itu kembali dilaporkan H Denny Indrayana di MK dalam sengketa hasil Pilkada.

Padahal, kata Puar, laporan tersebut mental saat Denny Indrayana melaporkan di Bawaslu Kalsel pada November 2020. Apalagi Bawaslu RI menolak keberatan Denny Indrayana saat mengadukan keputusan Bawaslu Kalsel.

Puar Junaidi menyindir sikap Denny Indrayana atas segala tingkahnya yang enggan menerima kekalahan perolehan suara berdasarkan keputusan KPU Kalsel nomor 134/PL.02.06-Kpt/63/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pilgub Kalsel 2020.

“Si Denny Indrayana ini kan hanya ‘Gubernur Mimpi’. Dia hanya menyampaikan pemberitaan-pemberitaan melalui media sosial. Jadi daya imajinasinya ini khayalannya untuk menjadi gubernur,” sindir Puar Junaidi.

Selain itu, dalam gugatan Denny Indrayana di MK juga melaporkan dugaan kecurangan saat pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tapin. Paslon H2D kalah suara dari BirinMu di Banjar dan Tapin.

Denny Indrayana – Difriadi tak mendapat suara di beberapa TPS di Kabupaten Tapin. Hal ini memperkuat dugaan Denny ada manipulasi saat pencoblosan dan perhitungan suara.

“Kalau artinya ada TPS yang nol, itukan bukan kesalahan KPU, bukan kesalahan penyelenggara pelaksanaan pemilihan. Tetapi kan karena masyarakatnya tidak memilih, mau dipaksakan gimana,” tegas Puar Junaidi yang juga Koordinator Bapilu Golkar Kalsel.

BACA JUGA  2021, Target Pendapatan Daerah Kalsel Melonjak

Puar optimis KPU Kalsel sebagai termohon dalam persidangan di MK dapat membantah tuding kecurangan lewat alat bukti, serta dokumen pelaksanaan Pilkada.

“Artinya sepanjang KPU itu dapat menunjukkan fakta yang secara administrasi pada saat proses perhitungan suara di TPS, perhitungan suara di kecamatan sampai kabupaten dan provinsi. Kalau sepanjang itu tidak ada pelanggaran dalam perhitungan suara, bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum dong,” ucapnya.

Ia menilai laporan Denny Indrayana di MK tidak releval terkait dugaan pelanggaraan bansos yang tidak terbukti di Bawaslu. Sidang di MK menangani perselisihan perhitungan suara. “Itu sudah lewat, bukan kewenangan MK lagi,” pungkasnya.

Vinkmag ad
Bagikan ini :

diananta putra sumedi

Editor

Read Previous

Lapor ke MK, Tim H2D Bawa Beras, Bakul, dan Surat

Read Next

Batola Menuju Kabupaten Layak Anak

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *