Donasi H Denny Simbol Perlawanan Hegemoni Modal

Ilustrasi Pilkada 2020. Foto: istimewa

Pertarungan perebutan kekuasaan head to head antara Paslon 01 (H. Sahbirin Noor – H Muhidin) dan Paslon 02 (H. Deny Indrayana – H. Defriadi) telah mementaskan laga fenomenal yang mengharu-biru.

Laga Pilgub Gubernur Kalimantan Selatan itu telah menorehkan sejarah yang tidak akan pernah dilupakan bagi warga Kalimantan Selatan.

Talenta dan adrenalin bertarung Paslon 02 sangat layak mendapatkan jempol dan apresiasi dari warga Kalimantan Selatan sebagai penantang yang tidak diperhitungkan sepanjang proses Pilkada.

Pasar politik menjelang detik-detik Pilkada masih didominasi pasangan 01. Perkiraan pasangan 01 akan mendominasi perolehan suara secara signifikan dapat dipahami karena Paslon 01 sebagai incumbent.

Sebagai incumbent, secara teoritik dengan kekuasaannya telah menguasai infrastruktur politik jaringan sumber daya politik dan ekonomi sebagai kekuatan basis patronase.

Kekuatan basis patronase telah terstruktur dan menyebar ke daerah dan pelosok-pelosok terpencil. Tidak hanya itu, Paslon 01 dalam hal ini H. Sahbirin Noor sebagai Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan bisa diasumsikan telah terbangun jaringan patronase sampai ke daerah.

Selain itu, Paslon 01 didukung oleh sejumlah partai politik minus Partai Grindera, Partai Demokrasi, dan PPP. Oleh karena itu sangat masuk akal bila pasar politik atau predikasi publik menempatkan Paslon 01 akan meraup suara secara signifikan.

Prediksi sementara menjelang Pilkada, Paslon 02 hanya akan meraup suara 37 persen saja. Para analis politik lokal tidak pernah ditemukan argumentasi, demikian juga dari media massa lokal terutama media mainstream yang memberitakan bahwa Paslon 02 akan mampu bersaing dalam perolehan suara.

Justru di tengah hiruk-pikuk selama proses Pilkada yang terdengar hanya narasi nyenyer, sinisme, dan absurditas yang dinyanyikan oleh orang-orang bahwa kuasa duit sebagai instrumen dominan untuk memenangkan Pilkada.

Ini adalah logika massal yang mewarnai masyarkat politik di negeri ini. Suatu logika yang terinfeksi virus demagog bahwa karpet merah Pilkada adalah kuasa uang. Filsafat uang seperti ditulis oleh sosiolog Jerman dalam bukunya The Filosofi of Money.

BACA JUGA  Lapas Kotabaru Teken Zona Integritas Bebas Dari Korupsi

Uang adalah suatu benda atau barang yang tidak memiliki jiwa (soul). Uang akan memiliki makna atau nilai tergantung kesepakan umat manusia bahwa uang mempunya nilai ekonomi dan politik serta bisa merubah segalanya
yang mustahil menjadi tidak mustahil. Dari impossible menjadi possible.

Uang adalah benda bebas nilai dan tidak memiliki ruh atau human bening. Alhasil, dalam konteks politik dan ekonomi bahwa uang akan bekerja bagaikan mesin tanpa hati nurani tergantung siapa dibelakang tumpukan uang itu.

Pasca pemerintahan Orde Baru, fenomena massifnya uang bekerja dalam kontestasi demokrasi menemukan habitatnya pada tahun 1994. Bukan berarti kuasa uang di awal reformasi politik pada tahun 1998 tidak massif.

Pada tahun 1994 itu adalah era booming kuasa uang bagaikan amuba yang tumbuh dan menyebar dalam perhelatan ritual demokrasi. Duitocracy killed Indonesian democracy.

Perdebatan mengenai seputar Pilkada 9 Desember walaupun telah berlalu masih saja menjadi tranding topic bagi warga Kalimantan Selatan. Adu argumentasi mulai dari sejumlah akademisi sampai warga lainnya telah mengisahkan raut wajah kegembiraan dan kecewa.

Bagi pendukung Paslon 01 sudah pasti raut wajah kegembiraan itu masih melekat dan bahkan diekspresikan, misalnya gundul rambut secara massal. Sementara bagi Paslon 02 masih menyisakan kesedihan mendalam.

Kemenangan 01 menurut KPU Kalimantan Selatan adalah kemenangan yang dramatis dan menyakitkan. Kemenangan angka tipis dan terjadinya prakitik-praktik keculasan dan unfair play di beberapa daerah menjadi alasan pendukung Paslon 02 meradang dan tidak menerima hasil keputusan KPU Kalimantan Selatan.

Kemenangan beda-beda tipis itu tidak terbayangkan sebelumnya oleh sejumlah pemerhati Pilkada. Seperti disebutkan sebelumnya bahwa Paslon Denny Indrayana – Defriadi mampu membuktikan dan menjungkir balikan prediksi politik kalkulasi politik. It’s unpredictiable, beyond imagination.

Paslon 01 hanya memenangkan di 5 kabupaten dan selebihnya mayoritas daerah dimenangkan oleh Deny Indrayana-Sefriadi. Kabupaten Tapin sebagai salah satu daerah eficentrum tambang batu bara dan daerah kelahiran Muhidin menjadi kantong suara bagi Paslon 01.

BACA JUGA  Safrizal Kirim 5 Ribu Set Rapid Test Antigen untuk Banjar

Patronase politik dan ekonomi serta jaringan pertambangan menjadi pilihan rasional bagi Paslon 01 untuk meraup suara signifikan. Kabupaten Banjar dan Barito Kuala juga menjadi pemasok suara. Barito Kuala sebagai basis suara Partai Golkar menjadi basis patronase politik yang mesuplai suara bagi Paslon 01.

Disisi lain, Kabupaten Tanah Bumbu walau pun Paslon 01 menang, tapi kemenangan tipis dari Paslon 02. Seharusnya Tanah Bumbu bisa meraup suara signifikan karena memilik hubungan patronase politik dan ekonomi dengan aktor-aktor Tanah Bumbu, tapi faktanya tidak demikian.

Denny-Defri Sebagai Simbol Perlawanan Moral Politik

Pilkada Gubernur Kalimantan Selatan telah memberikan catatan penting dan pelajaran berharga bagi warga Kalimantan. Sejak awal proses Pilkada posisi Deny Indrayana-Dwfriadi dipersepsikan tidak lebih sebagai penantang yang baru belajar naik ring tinju perpolitikan lokal.

Tidak ada yang tahu persis apa yang ada dalam state of mind seorang Deny-Defri itu beradu jotos di atas ring tinju Pilkada itu. Suara signifikan itu telah membuktikan bahwa warga Kalimantan Selatan merindukan perubahan kepemimpinan.

Sosok Deny Indrayana – Defriadi itu telah menjadi simbol perlawan dan ikon moralitas politik bagi generasi melinial. Generasi yang akan melanjutkan estafet sejarah demokrasi lokal Kalimantan Selatan.

Secara akademik, saya mengatakan bahwa Deny Indrayana-Defriadi menjadi figur yang tidak bisa disepelekan di tengah kegersangan pertarungan politik dalam Pilkada 9 Desember itu. Betul, bila KPU Kalimantan Selatan telah menetapkan kemenangan bagi Paslon 01 namun sejatinya pertarungan itu belum final.

“Bang Uhaib pertarungan belum selesai. Babak selanjutnya akan bertarung di Mahkamah Konstitusi (MK). Saya akan melawan sampai tetesan keringat terakhir. Adu finalti di MK sebagai laga penentuan dan biarlah rakyat Kalimantan Selatan menonton adu laga di MK itu. Ini adalah pertarungan antar Daulat Rakyat VS Kuasa Modal,” demikian ucap Deny Indrayana menjelang keberangkatan ke Jakarta.

BACA JUGA  Duh, Haji Denny: Ada Pengumpulan Kepala Daerah

Kurang lebih seminggu berlalu Pilkada, namun hingar-bingar politik semakin histeria. Hingar-bingar dan histeria itu semakin menjadi-jadi. Salah satunya dipicu oleh beredarnya donasi 5 ribu.

Donasi Rp 5 ribu memicu kontroversial dalam waktu beberapa hari saja telah telah terkumpul puluhan juta. Sangat fenomena. Tidak ada paksaan untuk memberikan donasi tapi sebuah kesadaran kolektif dan solidaritas sosial bagi pendukung Deny Indrayana-Defriadi.

Ini sebuah realitas sosio-politok yang tidak bisa dinalar secara pintas. Menurut pengamatan saya, donasi Rp 5 ribu itu tidak saja dilihat dalam konteks kepentingan ekonomis atau sekedar membiayai atau mengawal tarung bebas di MK. Saya melihat lebih jauh dari pada itu, telah melahirkan solidaritas sosial dan moralitas politik.

Di tengah narasi nyinyir dan padangan kontroversi bagi sejumlah kalangan justru menjadi pemicu fanatisme kuat di kalangan pendukung Deny-Defri itu. Saya memahami fenomena politik ini sebagai gerakan moral politik dan ekspresi perlawanan terhadap dugaan manipulasi Pilada yang unfair play of election justice.

Praktek dugaan kecurangan Pilkada masih mewarnai kontestasi elektoral. Donasi Rp 5 ribu itu menjadi instrumen politisasi. Bahkan tidak jarang elite politik dan instrumen negara memberikan komentar miring.

Seharusnya instrumen negara tidak ikut bermain dalam pusaran konflik politik, dan biarkan rakyat membangun narasinya masing-masing sebagai dalam suasana dan spirit demokrasi.

Oleh karena itu, debat-debat politik yang berkembang di tengah warga sebagai bentuk pencerdasan untuk menguatkan literasi warga. Sebaliknya bukan saling mengadili karena sesungguhnya esensi demokrasi itu bukan persoalan siapa yang menang dan siapa yang kalah.

Jauh lebih substansial adalah sejauh mana praktek demokrasi itu mencerminkan nilai keadilan (electoral justice), bukan menjadi arena manipulasi dan korupsi serta menipu daulat rakyat.

Penulis: Muhammad Uhaib As’ad

Direktur Pusat Studi Politik dan Kebijakan Publik Banjarmasin

Vinkmag ad
Bagikan ini :

admin

Read Previous

FPI Tangkap 3 Orang Terduga Anggota BIN

Read Next

Politikus Golkar: Donasi H2D Bisa Bangkitkan Luka

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *