Sikap LBH Pers atas Wartawan Edy Mulyadi

Wartawan Edy Mulyadi meliput di TKP Km 50 Tol Jakarta – Cikampek.

Direktur LBH Pers, Ade Wahyudin, mengatakan lembaganya masih menunggu penilaian Dewan Pers atas status wartawan Forum News Network (FNN), Edy Mulyadi. Bareskrim Mabes Polri memeriksa wartawan Edy terkait liputan investigasi kematian enam laskar FPI di Km 50 Tol Jakarta – Cikampek.

Edy menjawab beberapa pertanyaan dari penyidik, lalu minta pertanyaan dihentikan karena dianggap produk pers. Menurut Ade, kalau Dewan Pers menilai bahwa liputan karya Edy Mulyadi sebagai karya jurnalistik, maka Edy harus dilindungi UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

“Kalau bukan karya jurnalistik, maka tidak terikat pada UU Pers,” kata Ade Wahyudin kepada banjarhits.com, Sabtu (19/12/2020).

Mengacu video liputan karya Edy yang beredar di akun YouTube, Ade berkata liputan itu mestinya diterbitkan di platform FNN. Sebab, menurut Ade, andaikan Edy jurnalis FNN dan melakukan investigasi atas nama FNN, maka produk jurnalistiknya harus keluar di platform FNN.

“Contoh lain misalkan jurnalis TV A melakukan investigasi, tapi publikasinya melalui media sosial pribadi, bukan di TV A. Kalau seperti ini, jurnalisnya tidak dilindungi UU Pers. Tapi UU kebebasan berekspresi pada umumnya, seperti warga negara yang lain,” ujar Ade.

Ade melihat, jika karya liputan video itu tayang di platform FNN, maka argumentasi UU Pers lebih logis. “Meskipun masih ada perdebatan, apakah itu karya jurnalistik atau bukan,” ucap Ade.

Menurut dia, perlu dicek pula apakah akun Bang Edy Channel bagian dari FNN atau inisiatif pribadi. Kalau Bang Edy Channel bagian dari FNN, maka administrasi persnya sudah bisa diakui karena FNN kemungkinan berbadan hukum.

Selanjutnya, kata Ade, perlu dibuktikan lagi apakah secara substansi yang dilakukan wartawan Edy adalah produk jurnalistik atau bukan. “Kalau iya, berarti dia bisa dilindungi UU Pers,” kata Ade.

BACA JUGA  Remaja Todongkan Pistol Mainan ke Wanita Pengendara Motor

Ade Wahyudin menegaskan bahwa jurnalis dianggap jurnalis yang aktivitas jurnalistiknya dipublikasikan oleh perusahaan pers, bukan individu. “Ada saatnya jurnalis, ada juga sebagai warga negara biasa,” tutup Ade.

Vinkmag ad
Bagikan ini :

diananta putra sumedi

Editor

Read Previous

Ibarat Sepak Bola, H Denny: Biar Musuh Kada Paham

Read Next

Kapolda Kalsel dan Danrem Soroti Donasi Haji Denny

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *