Kapolda Kalsel dan Danrem Soroti Donasi Haji Denny

Kapolda Kalsel Irjen Rikwanto dan Danrem Antasari Brigjen Firmansyah di Mahligai Pancasila, Jumat (18/12/2020).

Paslon Cagub – Cawagub Kalimantan Selatan H Denny Indrayana – H Difriadi Darjat (H2D) menggalang dana (fundraising) untuk gugatan perkara sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Kalsel 2020 di Mahkamah Konstitusi.

Paslon H2D kalah suara atas paslon Sahbirin Noor – Muhidin (BirinMu) dengan selisih 8.127 suara. H2D pun menggugat hasil pilkada itu ke MK lewat penggalangan dana transfer ke rekening BCA atas nama Denny / Difriadi.

Gerakan ini mendapat atensi dari Kepala Polda Kalsel dan Komandan Korem 101/Antasari. Kapolda Kalsel, Irjen Pol Rikwanto, menegaskan sengketa di MK tidak mengeluarkan biaya alias gratis.

Rikwanto berpesan untuk bersengketa hasil Pilgub Kalsel secara bijak di MK. “Jangan libatkan masyarakat, sehingga warga Banua tenang, karena yang terpilih merupakan pilihan masyarakat Kalsel,” ujar Rikwanto kepada wartawan di Mahligai Pancasila, Banjarmasin pada Jumat (18/12/2020).

Sementara itu, Danrem 101/Antasari, Brigjen TNI Firmansyah, menambahkan proses penghitungan suara pilkada sudah selesai. Menurut dia, pasti ada yang menang dan kalah dalam setiap kontestasi pilkada.

Firmansyah menegaskan kedua pihak paslon berbesar hati dan menahan diri. “Paslon yang unggul jangan sombong, jangan menjelakkan lawan. Mari kita sikapi bahwa kita bersaudara,” ucap Firmansyah.

Selanjutnya, kata dia, bagaimana paslon pemenang membangun Kalsel sesuai visi misi yang disampaikan saat kampanye. Adapun bagi pihak yang kalah, Firmansyah berpesan untuk legowo.

Sikap legowo, kata dia, bentuk kenegarawanan, karena semua proses pilkada sudah dilewati dan setiap proses ada keterlibatan saksi. Ia mempersilakan pihak yang belum puas atas hasil Pilgub Kalsel menempuh mekanisme lain sesuai peraturan.

“Silahkan kumpulkan bukti data fakta yang ada, silahkan sengketa di MK. Namun himbauan kami dalam pelaksanaan sengketa karena tempatnya dilaksanakan di Jakarta jangan libatkan lagi masyarakat Kalsel,” ucap Brigjen Firmansyah.

BACA JUGA  Kasus ITE, Despianoor Dituntut 5 Tahun Penjara

Sebab, kewajiban masyarakat sudah dilaksanakan. Pemilih punya hak pilih hak politik dan sudah digunakan 9 Desember lalu. Ia berharap, paslon H2D tidak melibatkan lagi masyarakat Kalsel dalam sengketa politik di MK.

“Cukuplah elit politik saja yang berseteru jangan buat situasi yang menimbulkan riak yang tidak perlu. Kita perlu situasi damai dan kondusif agar roda perekonomian kita dapat bergerak lebih baik lagi,” pungkas Firmansyah.

Vinkmag ad
Bagikan ini :

diananta putra sumedi

Editor

Read Previous

Sikap LBH Pers atas Wartawan Edy Mulyadi

Read Next

Karang Taruna Batola Harus Berdayakan Masyarakat

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *