Celoteh CEO: Kenapa Penggalangan Dana Penting?

uang banjarhits.com

Mata uang Rupiah. Foto: banjarhits.com

Penggalangan dana atau fundraising sedang hangat-hangatnya dibincang oleh warga Kalimantan Selatan di tengah hiruk-pikuk Pilkada Serentak 2020. Di Kalsel, ada tujuh pemilihan kepala daerah tingkat II (bupati/walikota) dan satu pemilihan gubernur/wakil gubernur.

Dari delapan pilkada ini, dua pilkada yang masing-masing pasangan calonnya menggalang donasi untuk kebutuhan pendaftaran gugatan sengketa pilkada ke Mahkamah konstitusi. Mereka adalah paslon Cagub – Cawagub Kalimantan Selatan H Denny Indrayana – H Difriadi Darjat (H2D); dan paslon Bupati – Wakil Bupati Kotabaru Burhanudin – Bahrudin (2BHD).

H2D membuka rekening bersama atas nama Denny Indrayana / Difriadi lewat BCA. Adapun 2BHD memakai dua jalan untuk penggalangan donasi: transfer rekening bank dan aksi turun langsung ke masyarakat.

Bagi saya, penggalangan donasi bukan hal baru. Saya pribadi pernah terjerat kasus sengketa jurnalistik yang berujung pidana. Perkara jurnalistik yang sudah selesai di Dewan Pers, itu tetap menggelinding hingga meja persidangan di Pengadilan Negeri Kelas II Kotabaru.

Sebabnya, saya dijerat UU Informasi dan Transaksi Elektronik. Dari tuntutan jaksa 6 bulan, majelis hakim mengetuk vonis pidana badan 3 bulan 15 hari terhadap saya. Saya dibui pada 4 Mei 2020 – 20 Mei 2020 di Rutan Polda Kalsel, lalu dipindah ke Rutan Polres Kotabaru pada 20 Mei 2020 – 17 Agustus 2020.

Sejak pertama saya dibui pada 4 Mei 2020, kawan-kawan seprofesi dan sesama aktivis sudah menggalang donasi dalam beberapa gelombang. Sebagian di antara mereka bahkan tercetus ide menjual suvenir, yang hasilnya untuk mendukung advokasi selama saya di Kabupaten Kotabaru.

Setahu saya, hasil donasi gelombang pertama hendak disalurkan ke istriku yang tinggal di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Namun, istriku secara halus menolak dana itu karena menganggap saya jauh lebih butuh untuk kebutuhan hidup di penjara.

BACA JUGA  Iqbal, Korlap Aksi Demo UU Ciptaker Dibebaskan

Maklum, saya hidup seorang diri di Kota Banjarmasin. Lalu penggalangan donasi terus digeber hingga beberapa kali di bawah koordinasi Koalisi untuk Masyarakat Adat dan Kebebasan Pers (KMAKP). Lantaran kali ini penggalangan donasi pakai penamaan lembaga advokasi, maka ada satu nomor rekening untuk menampung aliran dana donasi.

KMAKP memakai rekening bank milik Ika Ningtyas, seorang koresponden Tempo yang menetap di Kabupaten Banyuwangi. Dana keluar masuk donasi dibuka secara transparan, lalu dana yang terkumpul dikirimkan ke rekening istriku.

Kata istriku, operasional Banjarmasin – Kotabaru butuh dana lumayan. Istriku minimal merogoh kocek Rp 2,5 juta untuk sekali bertolak ke Kotabaru. Dana itu buat kebutuhan operasional sekali persidangan, baik untuk pengacara, transportasi, makan, penginapan, dan uang bensin.

Saya harus melewati 12 kali persidangan. Tinggal dihitung saja Rp 2,5 juta × 12 persidangan: Rp 30 juta. Dana operasional sebesar itu sejatinya bisa ditekan asalkan persidangan digelar di PN Banjarmasin.

Itu uang minimal yang harus dikeluarkan oleh istriku dari donasi kawan-kawan. Jika aku harus mengeluarkan dana sebanyak itu tentu sangat memberatkan. Sementara saya tidak bisa bekerja, istriku harus menutupi operasional selama persidangan.

Oleh karena itu, pola penggalangan donasi macam ini sangat penting di tengah keterbatasan dana untuk sebuah kasus. Donasi juga bentuk rasa simpati dan solidaritas orang-orang terhadap perjuangan yang memiliki semangat sama. Penggalangan donasi bisa mempererat solidaritas di antara donatur karena punya tujuan sama.

Nah berkaca pengalaman pribadi saya, pola penggalangan dana yang diinisiasi H2D dan 2BHD sangat wajar di tengah kebutuhan logistik yang cukup besar. Memang besar kecilnya dana operasional untuk suatu kasus tentu berbeda-beda dan relatif.

BACA JUGA  Serikat Petani Kalsel Rilis Harga Komoditas Pertanian

Setahu saya, beperkara di Mahkamah Konstitusi sejatinya tanpa dipungut biaya. Sama seperti ketika saya beperkara di Pengadilan Negeri Kotabaru tanpa dipungut biaya alias gratis. Saya baru diharuskan bayar biaya perkara Rp 2.500, setelah vonis dibacakan majelis hakim.

Tapi, menurut hemat saya, persoalannya bukan pada ada atau tidaknya biaya beperkara suatu kasus. Justru biaya operasional di luar pengadilan itu yang menguras kantong.

Saya harus menjalani 12 kali persidangan di PN Kotabaru. Setelah terbang dari Banyuwangi, istriku sementara tinggal di Kota Banjarmasin selama saya beperkara. Dia harus pergi pulang Banjarmasin – Kotabaru setiap kali saya sidang. Bagi saya, kehadiran istri dan sosok kawan sangat penting sebagai dukungan moral.

Saya sidang perdana pada 8 Juni 2020, dan sidang putusan vonis pada 10 Agustus 2020. Artinya, saya menghabiskan waktu dua bulan persidangan di PN Kotabaru. Perkara ITE memang cenderung lama karena butuh keterangan ahli saat persidangan.

Apalagi biaya operasional sengketa yang berurusan di Mahkamah Konstitusi di DKI Jakarta. Saya yang belum pernah beperkara di MK saja sudah membayangkan besarnya kebutuhan dana operasional yang mesti dirogoh tim H2D dan 2BHD.

Haji Denny bilang putusan sengketa pilkada ini diprediksi paling cepat pertengahan Maret 2021. Dengan asumsi gugatan didaftarkan pada akhir Desember 2020, maka proses persidangan di MK butuh waktu 2,5 bulan.

Para pihak yang berperkara, baik penggugat dan tergugat, mesti hadir di setiap tahapan sidang MK. Sekali lagi, titik tekan bukan pada biaya beperkara. Tapi ongkos operasional: tiket pesawat, hotel, sewa kendaraan di DKI Jakarta, makan, dan biaya lain tidak terduga.

Di sinilah mahalnya kita harus berurusan dengan hukum. Hemat saya yang pernah mengalami sendiri kasus hukum yang lokasinya berjauhan dari Banjarmasin, maka apa yang dilakukan H2D dan 2BHD sangat wajar karena kalkulasinya butuh dana operasional besar untuk wira-wiri Banjarmasin – Jakarta; dan Kotabaru – Jakarta PP.

BACA JUGA  Ngamuk Bawa Tombak, Petani di HSU Ditangkap

Semoga sedikit tulisan ini bisa mencerahkan masyarakat Kalimantan Selatan. Kita tidak perlu meributkan penggalangan donasi semacam ini. Kalaupun diri kita merasa curiga atas pola penggalangan dana, sebaiknya tidak perlu ikut berdonasi.

Saya yakin bahwa donatur yang menyumbangkan dana untuk H2D dan 2BHD punya simpati dan militansi atas perjuangan gacoannya. Donatur menyumbang dalam keadaan sadar, bukan terhipnotis. Mereka punya solidaritas, sehingga rela menyumbangkan sebagian dana untuk operasional paslon yang dipilih.

Kalaupun donatur ada keraguan, 2BHD dan H2D pasti suka rela membuka transparansi penggunaan donasi tersebut. Transparansi penting untuk memastikan publik tahu penggunaan donasi tidak meleset dari semangat awal.

Setelah Pilkada usai, saya berharap masyarakat tetap hidup rukun dan damai. Pilkada sebatas proses mewujudkan daulat rakyat. Siapapun pemimpin daerah mesti kita dukung untuk mempercepat proses pembangunan.

Salam,

Diananta P Sumedi

CEO banjarhits.com dan eks narapidana pers

Vinkmag ad
Bagikan ini :

admin

Read Previous

Donasi 2BHD Capai 43 Juta, Relawan Galang Dana 3 Titik

Read Next

Dikira Tipu-tipu, Warga Mahakam Ulu Dapat Mobil Brio

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *