Iqbal Korlap Penolak UU Ciptaker Mengadu ke Komnas HAM

Iqbal Hambali (tiga dari kanan) dan anggota Subkoordinator Arsip Pengaduan Komnas HAM, Bayu P di markas Walhi Kalsel, Kamis (17/12/2020).

Koordinator aksi demontrasi mahasiswa penolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di Banjarmasin, Iqbal Hambali, mengadukan dugaan tindak kekerasan terhadap dirinya ke Komnas HAM. Iqbal mengisi formulir pengaduan saat diskusi Komnas HAM di markas Walhi Kalimantan Selatan, Kamis (17/12/2020).

“Yang pertama kasus dua tahun lalu tindakan represif saat aksi SaveRupiah itu, yang mana saya pribadi dipukul pakai pentungan, dicekik, ditendang, dan segala macam sampai jaket robek,” kata Iqbal Hambali kepada banjarhits.com di markas Walhi Kalsel, Kamis (17/12/2020).

Kasus kedua, Iqbal menyebut ada upaya intimindasi ke orang tuanya sebelum aksi menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja. Setelah ada intimidasi, kata dia, orang tuanya berpesan agar Iqbal tidak ikut turun aksi.

Kasus yang ketiga soal penangkapan Iqbal saat demonstrasi menolak UU Cipta Kerja pada 5 November 2020 di depan DPRD Kalimantan Selatan. “Sampai pengamanan saya pribadi yang ditangkap tanggal 5 November itu (2020), nah itu yang ingin dilaporkan,” ucap mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin tersebut.

Ditanyapa apakah ada dugaan pelanggaran HAM atas kejadian itu? Iqbal menilai ada kemungkinan pelanggaran HAM. Ia mengutip dari penjelasan tim pengaduan Komnas HAM.

“Penjelasan dari orang Komnas HAM tadi, disuruh telanjang saja pelecehan sebagai manusia. Apalagi sampai dipukul dan diintimidasi seperti itu,” ujar Iqbal.

Lewat pengaduan ke Komnas HAM, Iqbal Hambali berharap tidak ada lagi tindakan represif dari oknum aparat saat mahasiswa demontrasi. “Minimal di saat, seperti saya salah satu peserta aksi demontran itu, tidak ada lagi yang ditindak represif, minimal,” Iqbal melanjutkan.

Saat diperiksa di Mapolresta Banjarmasin, Iqbal merasa ada penggiringan opini yang sangat kuat. Menurut dia, penggiringan opini tersebut secara verbal.

BACA JUGA  Dua Orang Pengedar Narkoba HST Ditangkap

“Nah kamu disini sendiri, kawan-kawanmu di luar sudah tidak ada. Dan juga kasus kamu dua tahun lalu belum selesai, ditambah ini gimana,” ucap Iqbal bercerita pengalamannya.

Padahal, sepengetahuan dia, kasus dua tahun lalu sejatinya sudah kelar karena masa penyelidikan 60 hari. Sementara Iqbal merasa penyelidikan itu sudah dua tahun sampai ia diamankan lagi pada 5 November 2020.

“Bisa dianggap kadaluwarsa. Jadi penggiringan seperti itu untuk menyerang psikologi dari ulun pribadi. Syukurnya saat itu sudah didampingi penasehat hukum,” katanya.

Komnas HAM beraudiensi dengan organisasi masyarakat sipil, aktivis mahasiswa, dan wartawan di markas Walhi Kalsel pada Kamis (17/12/2020). Kasus kriminalisasi terhadap eks pemimpin redaksi banjarhits.id, Diananta Putra Sumedi; tindak kekerasan terhadap koordinator aksi mahasiswa, Iqbal Hambali; dan aneka pelanggaran HAM lain turut dibahas dalam diskusi itu.

Salah satu topik soal penggundulan rambut Diananta Putra Sumedi di Rutan Polres Kotabaru. Menurut anggota Subkoordinasi Arsip Pengaduan Komnas HAM, Luluk Sapto, penggundulan rambut secara paksa bentuk pelecehan terhadap harkat dan martabat manusia.

Direktur Walhi Kalimantan Selatan, Kisworo Dwi Cahyono, berharap kerja-kerja Komnas HAM tidak cuma berfokus pada pelanggaran HAM berat. Mengacu pasal 89 huruf H UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, ia menjelaskan kategori pelanggaran HAM mencakup pertanahan, ketenagakerjaan, dan lingkungan hidup.

Apalagi Walhi Kalsel selama ini concern terhadap isu-isu perampasan tanah dan kasus lingkungan hidup. “Di Kalsel sudah darurat ruang yaitu konflik agraria, dan bencana ekologis. Belum lagi UU Lingkungan Hidup, dari pasal 65 dan pasal 66,” kata Kisworo.

Dalam rangka peringatan Hari HAM pada 10 Desember, Kisworo berharap Kalsel komitmen terhadap pengakuan dan perlindungan HAM. Terutama di daerah yang rawan konflik agraria dan kasus kerusakan lingkungan hidup.

BACA JUGA  Akhiri Status Gubernur Kalsel, Ini Prestasi Sahbirin Noor

Menurut dia, Komnas HAM dan pihak-pihak lain yang sedang ikut Festival HAM di Kalsel, harus bisa memastikan kasus-kasus HAM sektor pertanahan dan lingkungan hidup bisa dibereskan. “Kedepan tidak ada lagi pelanggaran HAM di sektor pertanahan dan lingkungan hidup di Kalsel.”

Kisworo mendorong ada pembentukan pengadilan HAM dan pengadilan kejahatan lingkungan di Kalsel.

Vinkmag ad
Bagikan ini :

diananta putra sumedi

Editor

Read Previous

Kredit Perbankan Diarahkan ke Korporasi Ramah HAM

Read Next

Selisih 8.127 Suara, BirinMu Menang Pilgub Kalsel

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *