Pilgub Kalsel: Kesadaran Politik Warga dan Kuasa Duit

Ilustrasi pemilihan. Foto: Pixabay.com

Pemilihan Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan boleh dibilang paling sengit di antara pilgub lain saat Pilkada Serentak 2020. Pilgub Kalsel diikuti dua paslon: Sahbirin Noor – Muhidin dan Denny Indrayana – Difriadi Darjat.

Selisih suara di antara dua paslong itu beda tipis. Denny – Difri sempat memimpin perolehan suara dalam dua hari pasca pemungutan suara. Belakangan, paslon Sahbirin – Muhidin (BirinMu) menyalip perolehan suara dari Denny – Difriadi.

Keunggulan suara sementara Denny – Difri sejatinya di luar prediksi mayoritas warga Kalimantan Selatan. Maklum, Haji Denny sadar tak punya cukup modal untuk bertarung di Pilgub Kalsel. Toh, Denny mampu memberi perlawanan signifikan kepada petahana Sahbirin Noor.

Dalam debat publik di stasiun TVRI Kalimantan Selatan, Cawagub Muhidin melontarkan pesan ke pemilih: pilih calon yang punya duit atau modal besar. Pesan politik ini menyiratkan kesan kontradiktif bahwa rakyat diposisikan sekedar obyek perburuan suara lewat cara memborbardir uang.

Pesan politik ini sangat kontradiktif dengan spirit demokrasi untuk mewujudkan Pilkada bermartabat.

Saya memahami secara politik pesan ini justru kontra produktif dan menjadi bumerang. Faktanya, pergerakan politik uang pada Pilgub Kalsel saat ini relatif menurun dibandingkan Pilkada sebelumnya. Artinya, rakyat sudah cerdas dan tidak selamanya rakyat memahami Pilkada itu sebagai arena pragmatisme murahan.

Salah satu penyebab kenapa suara Paslon 01 dapat tersaingi oleh suara Paslon 02 adalah adanya pernyataan tidak populer di tengah rakyat. Pernyataan ini sangat merugikan Paslon 01, dan menjadi diskusi pinggiran yang menarik menjelang Pilkada 9 Desember.

Selanjutnya, pesan politik lainnya adalah bahwa selama ini dipersepsikan bahwa uang adalah segalanya untuk meraih kekuasaan politik.

BACA JUGA  Update Covid-19 Batola: 10 Sembuh dan 3 Positif Baru

Tidak mengherankan bila Pilkada itu ibarat arena perjudian politik yang dimainkan para cukong. Fenomena seperti ini yang mendera proses demokrasi sehingga Pilkada sekedar memberikan kesan bahwa hanya orang yang memilik kuasa modal saja yang bisa menjadi penguasa.

Aneh tapi nyata. Itulah realitas politik saat ini. Suatu realitas yang kita nikmati dan selamanya akan seperti ini selama mentalitas elit politik dan partai politik menjadi industri politik. Sistem politik dan partai politik yang ada masih tidak cukup memberikan ruang bagi publik untuk mementaskan laga politik berkualitas dan bermartabat.

Sistem politik dan perilaku partai politik sejauh ini belum memberikan jawaban strategis bagi persoalan kebangsaan atau mentransformasikan nilai-nilai politik demokratis, tapi justru yang menonjol adalah praktek demokrasi oligarki.

Demokrasi oligarki sebagai kelanjutan sistem perilaku rezim Orde Baru ini masih tetap lestari di era demokrasi. Era demokrasi justru melahirkan struktur kesempatan menguatnya feodalisme politik seperti politik famili dan boneka politik dari kekuatan oligarki. Kekuatan oligarki ini semakin terstruktur bagaikan virus dan terdesentralisasi di level lokal.

Kebijakan desentralisasi telah memberikan ruang bagi para petualang politik untuk menguasai sumber daya politik dan ekonomi. Dalam konteks ini posisi masyarakat sipil semakin termarjinalkan dan tidak memiliki akses dalam perebutan sumber daya ekonomi dan politik.

Ritual politik seperti Pilkada posisi rakyat tidak lebih sebagai pelengkap penderita di altar laga kekuasaan. Laga kekuasaan untuk menunjukan kepada rakyat bahwa ini adalah pesta rakyat. Pesta rakyat tapi rakyat tidak pernah terlibat dalam proses kebijakan politik.

Pesta rakyat yang dipersepsikan adalah rakyat datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Inilah makna pesta rakyat dalam kontruksi perilaku politik di negeri ini. Apa yang dibicarakan para aktor politik atau elit partai politik tidak memiliki hubungan emosional yang ada di kepala rakyat.

BACA JUGA  Polisi Antisipasi Demo Tolak UU Cipta Kerja

Tidak aneh bila rakyat tidak tertarik bila bicara soal politik dan korupsi penguasa. Perasaan stateless dan kemuakan bicara politik ada dalam alam pikiran rakyat.

Sejati kontestasi elektoral atau Pilkada menjadi arena penguatan literasi politik bagi rakyat. Arena Pilkada telah menjadi arena manipulasi demokrasi dengan cara-cara tidak bermartabat atau membeli suara rakyat.

Arogansi kuasa modal sudah saatnya diakhiri pada Pilkada kalau kita sepakat ingin membangun demokrasi berkualitas.

Apa catatan penting yang dapat kita pahami dari Pilkada di Kalimantan Selatan? Pertama, Pilkada saat ini tingkat Golput sangat tinggi sepanjang sejarah Pilkada di Kalimantan Selatan.

Apakah Golput yang tinggi itu sebagai bentuk pembangkangan rakyat terhadap negara dimana negara dianggap tidak hadir dalam kesulitan ekonomi dan problem sosial lainnya? Ini fenomena stateless yang terjadi dalam Pilkada di Kalimantan Selatan.

Apakah tingginya angka Golput itu ada hubungannya dengan situasi Covid Pandemic?. Apakah tingginya angka Golput itu sebagai bentuk pengkhianatan atau pembangkangan politik secara diam-diam antara state dan citizen?

Narasi kampanye “pilih calon yang berduit” ternyata tidak menjadi magnitude bagi Paslon 01. Justru Paslon 02 mampu bersaingan suara secara signifikan dengan tagline Kada Beduitan dan Kada Bedustaan.

Apa kah fakta ini menjadi sinyal positif bagi pembangunan demokrasi lokal di Kalimantan Selatan? Atau rasionalitas politik warga sudah berimigrasi dari pragmatisme politik menuju kecerdasan berpolitik.

Penulis: Muhammad Uhaib As’ad

Direktur Pusat Studi Politik dan Kebijakan Publik Banjarmasin

Vinkmag ad
Bagikan ini :

admin

Read Previous

Tim Sahbirin Noor Deklarasi Menang Pilgub Kalsel

Read Next

Haji Denny: Pemenang Pilgub Kalsel Ditentukan di MK

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *